Konten dari Pengguna
Kepemimpinan Buddhis sebagai Inspirasi Universal bagi Negara di Tengah Krisis
2 September 2025 11:05 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Kepemimpinan Buddhis sebagai Inspirasi Universal bagi Negara di Tengah Krisis
Indonesia butuh kepemimpinan arif, bukan kekerasan, tapi dialog, welas asih, dan keadilan. Sepuluh kebajikan raja dalam Buddhisme memberi peta etika universal untuk keluar dari krisis.Ravindra
Tulisan dari Ravindra tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarIndonesia tengah menghadapi ujian kebangsaan. Demonstrasi yang merebak di berbagai wilayah, kerusuhan yang tak terhindarkan, serta jatuhnya korban jiwa memperlihatkan betapa rapuh relasi antara negara dan masyarakat. Situasi ini menuntut respons kepemimpinan yang bukan hanya teknokratis, tetapi juga moral. Dalam sejarah umat manusia, setiap tradisi besar menyimpan khazanah etika kepemimpinan yang dapat menjadi rujukan lintas zaman. Dalam Buddhisme, salah satu warisan penting adalah konsep Dasavidha-rāja-dhamma atau Sepuluh Kebajikan Raja, yang meski lahir dalam konteks kuno, tetap relevan bagi kepemimpinan modern.
Sepuluh kebajikan ini bukanlah doktrin keagamaan semata, melainkan etika universal yang menekankan kebaikan hati, kebijaksanaan, dan keadilan. Pertama, dāna atau kedermawanan, yang dapat dimaknai sebagai keberpihakan kebijakan pada kesejahteraan rakyat. Kedua, sīla atau moralitas, yakni keberanian menegakkan etika dalam setiap tindakan kenegaraan. Ketiga, pariccāga atau pengorbanan, yang menuntut seorang pemimpin berani melepaskan kepentingan kelompok demi kepentingan umum. Keempat, ajjava atau kejujuran, sebagai dasar transparansi dan akuntabilitas. Kelima, maddava atau kelembutan hati, yang menekankan pentingnya empati di tengah gejolak sosial.
Kebajikan keenam adalah tapa atau kesederhanaan, yang menjaga pemimpin agar tidak terjebak dalam kemewahan kekuasaan. Ketujuh, akkodha atau tanpa amarah, menegaskan bahwa keputusan yang diambil dengan kepala dingin akan lebih bijaksana dibandingkan keputusan yang lahir dari emosi. Kedelapan, avihiṃsā atau tanpa kekerasan, mengingatkan bahwa stabilitas tidak pernah lahir dari represi, melainkan dari rasa aman yang dibangun atas dasar kepercayaan rakyat. Dalam konteks Indonesia, sorotan publik terhadap tindakan aparat keamanan yang kerap represif seharusnya menjadi refleksi: kekerasan mungkin memadamkan aksi untuk sementara, tetapi tidak pernah menyembuhkan luka sosial yang mendalam.
Kebajikan kesembilan, khanti atau kesabaran, adalah sikap menahan diri dalam menghadapi tekanan. Pemimpin yang sabar mampu memberi ruang bagi dialog dan rekonsiliasi. Terakhir, avirodhana atau tidak memecah belah, yang menuntut seorang pemimpin menjadi perekat sosial, bukan sumber polarisasi. Di tengah kondisi bangsa yang rentan, kebajikan ini mungkin adalah yang paling vital: kehadiran pemimpin sebagai simbol persatuan yang merangkul semua kelompok tanpa diskriminasi.
Sepuluh jalan kepemimpinan ini tidak perlu dipahami sebagai tuntutan agama tertentu, melainkan sebagai nilai-nilai universal yang selaras dengan etika lintas tradisi. Hampir semua agama dan falsafah besar menekankan keadilan, kejujuran, welas asih, dan nirkekerasan sebagai fondasi kepemimpinan. Oleh karena itu, menawarkan perspektif Buddhis dalam ruang publik bukanlah bentuk eksklusivitas, melainkan kontribusi intelektual dan moral untuk memperkaya khazanah kebangsaan.
Dalam situasi krisis seperti sekarang, bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga arif secara moral. Aparat keamanan yang terlalu cepat mengedepankan pendekatan represif justru berpotensi memperdalam jurang antara rakyat dan negara. Sebaliknya, pemimpin yang menegaskan keberpihakan pada dialog, welas asih, dan keadilan akan memulihkan kepercayaan publik.
Namun, penting pula ditegaskan bahwa kekerasan tidak dapat dibenarkan dari pihak mana pun. Tindakan represif aparat jelas meninggalkan luka dan menurunkan wibawa negara, tetapi kerusuhan yang dilakukan oleh sebagian massa juga tidak membawa solusi. Membakar fasilitas publik, menjarah, dan menimbulkan korban sesama warga hanyalah menambah lapisan penderitaan baru. Dari perspektif Buddhis, kebencian tidak akan padam dengan kebencian, melainkan hanya dengan cinta kasih dan kebijaksanaan. Karena itu, negara dan rakyat sama-sama ditantang untuk menempuh jalan damai.
Kepemimpinan yang berlandaskan kebajikan dapat menjadi penuntun keluar dari situasi ini. Jika negara mengedepankan dialog, welas asih, dan keadilan, sementara rakyat menyalurkan aspirasi dengan cara-cara bermartabat, maka konflik dapat dikelola tanpa harus menambah korban. Di tengah gelombang kekacauan, bangsa ini sesungguhnya sedang diuji: apakah kita akan larut dalam siklus kebencian atau memilih jalan kebijaksanaan.
Ajaran Buddha tentang sepuluh kebajikan raja memberi kita peta etika yang universal. Ia mengingatkan bahwa pemimpin sejati bukanlah yang memenangkan pertarungan politik, melainkan yang mampu merawat kehidupan rakyatnya. Pada akhirnya, rakyat tidak menanti pertunjukan kekuasaan, melainkan merindukan hadirnya negara yang manusiawi. Jika semangat itu dihidupkan, Indonesia tidak hanya akan keluar dari krisis, tetapi juga tumbuh menjadi bangsa yang lebih matang, bijaksana, dan beradab.
