Konten dari Pengguna
Reformasi Polri dalam Perspektif Buddhis: Dharma dalam Jalan Baru Kepolisian
19 September 2025 14:00 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Reformasi Polri dalam Perspektif Buddhis: Dharma dalam Jalan Baru Kepolisian
Reformasi Polri dalam perspektif Buddhis adalah dharma dalam jalan baru Kepolisian. Di era Presiden Prabowo, momentum pembaruan harus dijaga: Polri profesional, humanis, dan berintegritas. #userstoryRavindra
Tulisan dari Ravindra tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu institusi paling strategis dalam menjaga keberlangsungan negara. Dari perspektif Buddhis, keberadaan Polri dapat dipahami sebagai semacam Vinaya sosial atau tata disiplin yang menjaga keteraturan masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi kehidupan bersama.
Sebagaimana Sangha dijaga oleh Vinaya agar tetap bersih dan berwibawa, demikian pula Polri dituntut untuk menegakkan disiplin, baik di bagian luar (dalam menghadapi masyarakat) maupun di bagian dalam (saat menjaga integritas internal).
Jika menilik sejarah dunia, lembaga kepolisian modern muncul di Inggris pada awal abad ke-19 melalui London Metropolitan Police yang dibentuk oleh Sir Robert Peel pada tahun 1829. Model ini kemudian menyebar ke seluruh dunia sebagai simbol negara modern yang berupaya mengatur masyarakat secara lebih teratur dan profesional.
Namun di banyak negara, kepolisian kerap menghadapi persoalan yang sama, yakni jarak dengan rakyat, kecenderungan represif, dan masalah korupsi. Polri tentu tidak sendirian dalam menghadapi tantangan ini. Reformasi polisi telah menjadi agenda global, dari Amerika Latin hingga Asia, untuk mengembalikan polisi sebagai pelindung rakyat, bukan sekadar alat kekuasaan.
Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dorongan penting agar Polri terus melakukan pembaruan. Komitmen Presiden untuk menjadikan kepolisian lebih profesional, modern, dan humanis patut diapresiasi. Dukungan dari kepala negara menjadi modal besar bagi Polri untuk bertransformasi.
Namun, reformasi sejati hanya akan berhasil apabila semangat itu hidup dalam kesadaran setiap anggota kepolisian: dari pimpinan tertinggi hingga aparat di lapangan. Di sinilah tantangan terbesar sesungguhnya, sebab reformasi yang berhenti pada tataran struktural tanpa diiringi transformasi kesadaran akan kehilangan makna.
Dalam Buddhisme, prinsip sīla (etika kebajikan) menuntun manusia untuk hidup lurus, jujur, dan tidak merugikan sesama. Bila diterjemahkan ke dalam konteks kepolisian, penegakan hukum yang bebas dari kekerasan sewenang-wenang, bebas dari praktik koruptif, bebas dari penyalahgunaan wewenang, dan bebas dari mabuk kekuasaan merupakan syarat mutlak untuk membangun kembali kepercayaan rakyat. Polri akan menemukan wibawa sejatinya bukan melalui kekerasan atau ketakutan, melainkan lewat integritas moral dan keteladanan.
Sang Buddha dalam Cakkavatti Sīhanāda Sutta mengingatkan bahwa pemimpin sejati adalah ia yang menegakkan hukum dengan adil, melindungi yang lemah, dan mencegah penderitaan sosial. Prinsip ini sejalan dengan harapan masyarakat terhadap Polri: menjadi pengayom, bukan penguasa; menjadi pelindung, bukan sumber ketakutan. Kritik publik terhadap potensi kekerasan berlebihan, diskriminasi hukum, maupun praktik suap sesungguhnya adalah cermin yang harus dilihat dengan rendah hati. Dari cermin itulah pembaruan dapat dimulai.
Namun, reformasi Polri tidak boleh dipahami sebatas perbaikan sistem dan prosedur. Ia juga harus menyentuh ranah spiritual dan kesadaran batin. Polisi yang kuat secara teknis tetapi kosong secara moral akan mudah tergelincir pada kesewenang-wenangan. Sebaliknya, polisi yang memiliki disiplin batin, kesadaran penuh (mindfulness), dan juga upāya (keterampilan bijak dalam bertindak) akan mampu menegakkan hukum dengan tegas sekaligus manusiawi, tidak mudah tersulut emosi, dan lebih cerdas dalam menghadapi kompleksitas masyarakat. Inilah reformasi yang menyeluruh, yakni pembaruan struktur yang disertai dengan transformasi jiwa.
Sebagai pemuda Buddhis, saya percaya bahwa reformasi Polri adalah sebuah perjalanan panjang yang tidak akan selesai dalam semalam. Namun, setiap langkah kecil menuju transparansi, keadilan, dan kedekatan dengan rakyat merupakan bagian penting dari jalan besar itu. Kita patut mengapresiasi pengorbanan para anggota Polri yang setiap hari berada di garis depan menjaga keamanan bangsa, sering kali dengan risiko nyawa.
Oleh karena itu, reformasi bukanlah bentuk penolakan terhadap Polri, melainkan bentuk dukungan agar institusi ini semakin kuat, bersih, dan dipercaya masyarakat.
Kita sedang memasuki era baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Reformasi Polri dapat menjadi salah satu warisan terbesar pemerintahan ini: sebuah institusi yang tidak lagi dibayang-bayangi krisis kepercayaan, tetapi berdiri tegak sebagai teladan integritas dan profesionalisme. Dengan disiplin yang kokoh seperti Vinaya dan kebijaksanaan bertindak seperti upāya, Polri dapat benar-benar menjadi pengayom rakyat, penegak hukum yang adil, dan benteng demokrasi yang berwibawa.