Konten dari Pengguna
Mengembalikan Integritas Pendidikan
17 Oktober 2025 13:00 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Mengembalikan Integritas Pendidikan
Pendidikan tidak boleh lagi jatuh menjadi industri nilai dan ijazah. Ia harus kembali menjadi ruang pencarian makna dan pembiasaan integritas. #userstoryPormadi Simbolon
Tulisan dari Pormadi Simbolon tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarIntegritas pendidikan kita sedang menurun. Hal ini ditunjukkan oleh survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024. Hasilnya mengejutkan: skor integritas pendidikan nasional turun menjadi 69,5, dari sebelumnya 73,7 pada 2023. Angka ini masuk kategori “korektif”, yang berarti integritas memang diupayakan, tetapi implementasi dan pengawasannya masih jauh dari merata dan konsisten.
Lebih rinci, survei itu menyingkap wajah buram dunia pendidikan kita. Sebanyak 78% sekolah melaporkan adanya praktik menyontek dan di perguruan tinggi angkanya bahkan melonjak hingga 98% mahasiswa mengaku menyontek. Plagiarisme ditemukan pada 43% dosen/guru di kampus dan 6% di sekolah dasar/menengah. Tidak berhenti di situ, 28% sekolah masih melakukan pungutan liar dalam penerimaan siswa baru, sementara sekitar 60% kampus memungut biaya tak resmi di luar ketentuan.
Kasus yang lebih mencoreng integritas adalah praktik jual-beli ijazah. Pada 2023 lalu, di Bone, Sulawesi Selatan, sebuah kampus kedapatan memperdagangkan ijazah sarjana dengan harga Rp 7–10 juta tanpa kuliah maupun ujian. Peristiwa ini bukan sekadar skandal lokal, melainkan potret rusaknya fondasi moral pendidikan kita.
Fenomena ini menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia tengah menghadapi krisis integritas. Ijazah, nilai, bahkan gelar akademik kerap dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, bukan buah dari proses belajar dan pembentukan karakter.
Pendidikan Seutuhnya
Di titik inilah pemikiran Zygmunt Bauman menjadi relevan. Dalam Education: Under, For, and In Spite of Postmodernity (1997), Bauman mengingatkan bahwa “education is not about producing human capital for the market, but about nurturing responsible human beings.” Pendidikan, katanya, bukan sekadar pabrik tenaga kerja, melainkan proses pembentukan manusia yang sadar akan tanggung jawabnya.
Sementara dalam Liquid Modernity (2000), Bauman menulis: “In liquid modern life, there are no permanent bonds, and any that are entered into must be tied loosely, so that they can be untied again, as quickly and as effortlessly as possible.” Jika kehidupan modern begitu cair dan serba sementara, pendidikan seharusnya menjadi jangkar yang menolong manusia menemukan makna, arah, dan integritas dalam hidupnya.
Bauman menegaskan bahwa pengetahuan dan keterampilan cepat usang, tetapi refleksi etis dan integritas adalah bekal abadi yang harus ditanamkan melalui pendidikan. Tanpa itu, generasi muda mudah tergelincir dalam pragmatisme dan relativisme moral.
Ki Hajar Dewantara dan Integritas Pendidikan
Sejalan dengan Bauman, Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara sejak awal sudah menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani agar anak-anak dapat mencapai kesempurnaan hidup dan selaras dengan dunianya. Dengan kata lain, pendidikan Indonesia sejak awal dirancang untuk membentuk manusia seutuhnya, bukan hanya pekerja terampil.
Ki Hajar menekankan prinsip “ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.” Seorang pendidik tidak cukup memberi pengetahuan, tetapi harus menjadi teladan, penggerak, dan pendamping. Prinsip ini sangat relevan dengan persoalan integritas: kejujuran dan tanggung jawab tidak bisa hanya diajarkan lewat kurikulum, tetapi harus diteladankan.
Lebih jauh, Ki Hajar menolak pendidikan yang semata-mata bersifat utilitarian. Baginya, pendidikan harus memerdekakan, menumbuhkan kebudayaan, dan membentuk kepribadian yang kuat. Hal ini sejalan dengan gagasan Bauman tentang pentingnya pendidikan yang melahirkan pribadi reflektif dan bertanggung jawab dalam dunia yang cair dan serba berubah.
Jalan Mengembalikan Integritas
Masalah integritas pendidikan bukan monopoli Indonesia. Transparency International mencatat bahwa secara global 41% masyarakat percaya sektor pendidikan “korup atau sangat korup”. Bank Dunia pun menyoroti fenomena ketidakhadiran guru (teacher absenteeism) sebagai bentuk “korupsi pendidikan” di banyak negara berkembang.
Namun, fakta bahwa skor integritas pendidikan Indonesia terus menurun harus dipandang sebagai alarm keras. Tanpa integritas, pendidikan kehilangan maknanya. Nilai akademik dan ijazah akan kosong jika diperoleh dengan kecurangan. Lebih jauh lagi, generasi yang tumbuh dengan membenarkan ketidakjujuran berpotensi membawa budaya korupsi ke masa depan bangsa.
Karena itu, pendidikan manusia seutuhnya, sebagaimana ditekankan Bauman dan Ki Hajar Dewantara, perlu ditempatkan sebagai prioritas. Guru dan dosen harus menjadi teladan integritas, bukan hanya pengajar pengetahuan. Sekolah dan universitas harus menjadi komunitas pembelajaran yang menanamkan kejujuran, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Negara wajib memastikan kebijakan pendidikan bebas dari pungutan liar dan praktik transaksional.
Pendidikan tidak boleh lagi jatuh menjadi industri nilai dan ijazah. Ia harus kembali menjadi ruang pencarian makna dan pembiasaan integritas. Dengan cara itu, pendidikan Indonesia bisa melahirkan bukan sekadar pekerja, tetapi warga negara yang jujur, reflektif, penuh tanggung jawab, dan solider—manusia seutuhnya yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia modernitas cair sekaligus membangun bangsa yang bermartabat.
