Konten dari Pengguna
Pembangunan Bunuh Diri dan Kubangan Kapitalisme Ekstraktif
14 Desember 2025 22:00 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Pembangunan Bunuh Diri dan Kubangan Kapitalisme Ekstraktif
Pembangunan sejati bukan tentang berapa banyak uang yang masuk, tetapi apa yang terjadi pada manusia dan bumi setelah uang itu pergi.Pormadi Simbolon
Tulisan dari Pormadi Simbolon tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, kita menyaksikan pola pembangunan yang tampak menjanjikan di permukaan, tetapi sesungguhnya sedang menggali kuburan masa depan bangsa sendiri. Kapital besar—baik dari Jakarta, Singapura, Shanghai, hingga Amerika Serikat—hadir membawa investasi, modal, dan janji kesejahteraan. Pemerintah menyambut dengan karpet merah karena negara mendapat pemasukan pajak, sementara rakyat menerima uang kompensasi yang cepat menguap.
Kegembiraan instan ini menciptakan ilusi kemajuan, tetapi di baliknya tersimpan kerusakan struktural yang jauh lebih dalam.
Inilah yang dapat disebut sebagai model pembangunan bunuh diri: pembangunan yang bergerak cepat, tetapi merusak fondasi ekologis, merampas martabat sosial-ekonomi masyarakat, dan melemahkan kapasitas negara untuk bertahan di masa depan. Seperti diingatkan sosiolog Zygmunt Bauman, “modernitas yang cair menciptakan mobilitas modal tanpa tanggung jawab, dan meninggalkan masyarakat yang rapuh menghadapi konsekuensi dari keputusan ekonomi yang tidak mereka buat.”
Pandangan Bauman ini sangat cocok dibaca dalam konteks negara berkembang yang menjadi arena bagi aliran modal global tanpa perlindungan memadai bagi rakyatnya.
Faktor Pendukung
Fenomena pembangunan ekstraktif ini tumbuh subur di negara berkembang karena beberapa faktor yang saling menguatkan. Pertama, ketergantungan struktural pada modal asing. Banyak pemerintah menganggap investasi apa pun sebagai berkah, padahal seperti dikritik ekonom Joseph Stiglitz (2002), “investasi yang buruk sering kali menciptakan beban jangka panjang yang lebih besar daripada manfaat jangka pendeknya, terutama jika negara gagal menegosiasikan aturan main yang adil.” Banyak contoh di Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tenggara menunjukkan bagaimana investasi sumber daya alam justru menciptakan utang ekologis dan sosial yang besar.
Kedua, lemahnya daya tawar masyarakat lokal, sehingga kompensasi jangka pendek dipahami sebagai “peningkatan kesejahteraan”. Padahal, sebagaimana ditulis aktivis lingkungan Vandana Shiva (1988 & 2005), “ketika masyarakat diberi uang untuk menyerahkan tanah dan air mereka, itu bukanlah pembangunan, tetapi penghilangan hak atas kehidupan.”
Ketiga, kultur pemerintahan pragmatis, yang lebih mementingkan angka pertumbuhan ekonomi daripada keberlanjutan. Pemerintah cenderung mengejar narasi keberhasilan cepat melalui proyek-proyek besar yang secara visual mengesankan, tetapi minim dasar ekologis dan sosial.
Lembaga Keagamaan Tergoda
Masalah menjadi semakin kompleks ketika lembaga keagamaan turut masuk dalam logika ekonomi ekstraktif ini. Belakangan, beberapa ormas keagamaan besar tertentu, mulai masuk ke berbagai bidang investasi. Secara organisasi, ormas keagamaan ini dapat dipahami sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi umat. Namun masalah muncul ketika lembaga keagamaan mulai menimbang pembangunan hanya dengan ukuran keuntungan.
Padahal, menurut hematpenulis, agama seharusnya menjadi penjaga nurani. Ketika lembaga keagamaan mulai melegitimasi model pembangunan yang merusak, runtuhlah fungsi kenabian yang mestinya bersuara untuk keadilan dan kelestarian ciptaan. Seperti diingatkan teolog Amerika, Walter Brueggemann (1978, edisi revisi 2001), “agama kehilangan daya profetisnya ketika ia mengafirmasi sistem yang menindas kehidupan.” Kritik ini relevan ketika lembaga keagamaan menyokong proyek kapital besar tanpa menilai dampaknya terhadap rakyat kecil dan ekologinya.
Konsekuensi Pembangunan Bunuh Diri
Konsekuensi dari pembangunan bunuh diri ini sangat nyata, terutama dalam tiga lapisan utama.
Pertama, kerusakan ekologis yang bersifat jangka panjang: deforestasi, pencemaran sungai, hilangnya keanekaragaman hayati, dan meningkatnya risiko bencana. Negara-negara seperti Brasil, Kongo, dan Filipina menunjukkan pola serupa: uang kompensasi mengalir cepat, tetapi kerusakan lingkungan berlangsung selama beberapa generasi. Dalam bahasa Arturo Escobar (2018), antropolog asal Kolombia, “pembangunan modern sering kali berarti penghancuran lanskap ekologi dan budaya demi logika pertumbuhan yang tidak pernah berhenti.”
Kedua, keterpurukan sosial-ekonomi masyarakat lokal. Ketika tanah, air, dan sumber daya diambil alih, masyarakat kehilangan alat produksi dan identitas ekonominya. Mereka berubah menjadi buruh murah dalam rantai produksi global yang tidak mereka kuasai. Di banyak wilayah Asia Tenggara dan Amerika Latin, hal ini menciptakan ketergantungan ekonomi yang dalam, sementara keuntungan besar mengalir ke luar negeri.
Ketiga, kemerosotan martabat manusia. Ketika pembangunan dilihat hanya sebagai perputaran modal, manusia direduksi menjadi konsumen atau tenaga kerja, tanpa ruang untuk tumbuh sebagai komunitas yang bermartabat. Solidaritas sosial menipis, relasi manusia-alam terputus, dan identitas budaya terkikis.
Indonesia Masih Bisa Diperbaiki
Apakah kita harus terus terjebak dalam pola pembangunan bunuh diri ini? Jawabannya jelas tidak. Negara memiliki peluang besar untuk membalik arah, tetapi dibutuhkan perubahan paradigma yang serius.
Pertama, negara harus kembali menjadi pelindung kehidupan, bukan sekadar fasilitator modal. Regulasi harus berpihak pada keberlanjutan ekologis dan sosial, bukan pada kepentingan jangka pendek.
Kedua, pembangunan harus diarahkan pada nilai tambah lokal, bukan ekstraksi sumber daya mentah. Transfer teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, dan penciptaan industri berbasis pengetahuan adalah fondasi masa depan.
Ketiga, lembaga keagamaan perlu kembali pada fungsi profetisnya. Mereka harus berani mengoreksi model pembangunan yang merusak dan berdiri di sisi rakyat kecil serta lingkungan.
Keempat, masyarakat sipil harus dilibatkan secara bermakna. Rakyat berhak menentukan masa depan ruang hidupnya, bukan hanya menerima kompensasi dari keputusan yang dibuat tanpa partisipasi mereka.
Pilihan Moral
Pada akhirnya, pembangunan adalah pilihan moral. Kita bisa memilih jalan cepat yang menawarkan keuntungan sesaat, tetapi merusak masa depan. Atau kita memilih jalan yang lebih lambat namun menghidupkan manusia dan alam. Bauman mengingatkan kita bahwa “masyarakat hanya dapat bertahan jika pembangunan berpihak pada kehidupan, bukan pada logika pertumbuhan tanpa batas.”
Pembangunan sejati bukan tentang berapa banyak uang yang masuk, tetapi apa yang terjadi pada manusia dan bumi setelah uang itu pergi. Jika pembangunan justru mempercepat kehancuran, maka itu bukan kemajuan—itu adalah bunuh diri kolektif yang mahal.
Indonesia masih punya waktu untuk berhenti menggali kuburan sendiri sebelum tanahnya runtuh menimpa generasi mendatang.