Konten dari Pengguna
Tata Kelola Berkelanjutan Jadi Kunci Tambang di Kawasan Konservasi
17 Juni 2025 13:22 WIB
·
waktu baca 3 menit
Kiriman Pengguna
Tata Kelola Berkelanjutan Jadi Kunci Tambang di Kawasan Konservasi
Indonesia genjot hilirisasi nikel, tapi tanpa tata kelola berkelanjutan, risiko konflik dan kerusakan lingkungan mengancam. Perlu transparansi dan pelibatan masyarakat demi industri yang adil.Putri Nurmalasari (Mahasiswa Magister Akuntansi UPNVYK)
Tulisan dari Putri Nurmalasari (Mahasiswa Magister Akuntansi UPNVYK) tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarIndonesia sedang menggenjot hilirisasi tambang, dan nikel adalah primadona dalam skenario besar itu. Komoditas ini dibutuhkan untuk baterai kendaraan listrik dan perangkat energi hijau. Tapi di balik peluang ekonomi yang besar, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana industri ini dijalankan? Apakah pertumbuhannya ditopang oleh tata kelola yang adil dan berkelanjutan, atau sekadar mengejar volume produksi?
Kita terlalu sering terpesona oleh angka ekspor dan besarnya cadangan mineral. Padahal, dalam industri ekstraktif seperti pertambangan, kekuatan sejati tidak hanya terletak pada sumber daya alam yang dimiliki, tetapi pada bagaimana sumber daya itu dikelola. Tata kelola yang baik adalah yang menjamin transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, partisipasi, dan keadilan sebagai fondasi utama. Tanpa itu, pembangunan hanya akan menyisakan konflik, kerusakan, dan ketimpangan.
Kasus tambang nikel di Raja Ampat adalah pengingat yang menyakitkan. Ketika perusahaan-perusahaan diberi izin untuk beroperasi di kawasan konservasi laut tanpa dokumen lingkungan yang sah, dan masyarakat lokal tidak pernah benar-benar diajak bicara sejak awal, itu bukan sekadar pelanggaran administratif. Itu adalah bentuk kegagalan sistemik dalam menjalankan prinsip free, prior, and informed consent (FPIC), yang seharusnya menjadi standar minimum dalam proyek dengan risiko tinggi.
Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada tambang nikel di Raja Ampat nyaris absen. Perizinan diberikan tanpa proses partisipatif yang bermakna, dan dampaknya langsung dirasakan oleh mereka yang paling rentan: masyarakat adat, nelayan, dan generasi yang akan datang. Ketika audit lingkungan dilakukan hanya setelah protes muncul, itu berarti sistem pengawasan tidak berjalan preventif, melainkan reaktif.
Fakta yang lebih memprihatinkan adalah pencabutan izin baru terjadi setelah tekanan publik dan media. Ini menunjukkan bahwa negara masih bekerja berdasarkan tekanan, bukan berdasarkan sistem. Padahal, dalam kerangka GCG, pemerintah seharusnya menjadi penjamin proses yang independen dan adil, bukan hanya fasilitator investasi.
Tata kelola berkelanjutan juga bukan sekadar kewajiban hukum, tapi komitmen etis. Di tengah dunia yang bergerak cepat menuju praktik bisnis yang bertanggung jawab, Indonesia tidak bisa lagi menunda reformasi sistemik di sektor tambang. Memastikan bahwa setiap proyek tambang dimulai dengan kajian yang terbuka, audit independen, pelibatan masyarakat, dan kejelasan soal pemulihan lingkungan adalah langkah minimal, bukan ekstra.
Kita tidak sedang kekurangan aturan, melainkan kekurangan keberanian untuk menegakkan prinsip. Untuk itu, keberlanjutan tidak cukup dijaga oleh CSR atau slogan hijau dalam laporan perusahaan. Ia harus hidup dalam keputusan sehari-hari: dalam izin yang diterbitkan, dalam suara masyarakat yang didengar, dan dalam jejak lingkungan yang dipulihkan.
Jika Indonesia ingin memimpin industri nikel global, maka ia harus membuktikan bahwa kepemimpinan itu tidak dibangun di atas tanah yang retak oleh kelalaian dan keserakahan. Keberlanjutan bukan hanya hasil dari teknologi, tapi hasil dari tata kelola yang berpihak pada masa depan.