Konten dari Pengguna
Belajar dari Peru dan Meksiko: Persona Non Grata sebagai Bahasa Politik Global
14 November 2025 12:00 WIB
·
waktu baca 3 menit
Kiriman Pengguna
Belajar dari Peru dan Meksiko: Persona Non Grata sebagai Bahasa Politik Global
Banyak yang mengira bahwa setiap deklarasi persona non grata berarti pecahnya krisis besar. Padahal, sering kali langkah ini adalah bentuk teater politik. #userstoryQonitah Rohmadiena
Tulisan dari Qonitah Rohmadiena tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDalam dunia diplomasi, tidak semua konflik dinyatakan lewat perang, embargo, atau pemutusan hubungan resmi. Ada bahasa yang lebih halus, tapi sarat makna: persona non grata. Istilah Latin ini berarti “orang yang tidak diinginkan”.
Dalam praktik diplomatik, status ini diberikan kepada perwakilan asing yang dianggap melanggar norma, mencampuri urusan domestik, atau menyinggung martabat negara penerima. Namun di balik formalitasnya, persona non grata bukan sekadar penolakan personal—ini adalah pesan politik yang keras dalam bentuk paling sopan.
Ketegangan antara Peru dan Meksiko baru-baru ini menjadi contoh nyata bagaimana simbol diplomasi dapat berbicara lebih keras daripada retorika. Kongres Peru secara resmi menyatakan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum sebagai persona non grata setelah pemerintahannya memberikan suaka politik kepada mantan Perdana Menteri Peru Betssy Chávez, yang tengah menghadapi proses hukum terkait upaya kudeta yang dilakukan oleh mantan Presiden Pedro Castillo pada tahun 2022. Bagi Peru, tindakan itu dianggap bentuk intervensi terhadap sistem peradilan nasional dan pelanggaran prinsip non-intervensi.
Namun bagi Meksiko, langkah itu adalah bagian dari tradisi panjang diplomasi kemanusiaan: memberi perlindungan kepada mereka yang mengaku menghadapi penganiayaan politik. Dari sinilah konflik makna dimulai—antara asylum dan sovereignty, antara solidaritas dan campur tangan.
Diplomasi sebagai Bahasa Isyarat
Persona non grata sering digunakan bukan untuk memutus komunikasi, melainkan untuk “berbicara tanpa bicara”. Dalam kasus ini, Peru ingin menegaskan kedaulatannya, menunjukkan kepada publik dalam negeri bahwa ia tidak tunduk pada tekanan eksternal, serta menolak narasi bahwa proses hukumnya bermotif politik.
Di sisi lain, Meksiko tidak mundur. Sheinbaum menegaskan bahwa pemberian suaka dilakukan berdasarkan prinsip kemanusiaan universal, bukan agenda politik. Dua negara berbicara dalam bahasa yang sama: simbol, tetapi dengan pesan yang berlawanan arah.
Yang menarik, meski pernyataan persona non grata tampak keras, tindakan ini jarang diikuti oleh pemutusan hubungan diplomatik total. Ia berfungsi lebih sebagai “peringatan simbolik”, semacam bentuk diplomasi yang membeku, tapi belum pecah. Dalam konteks global, tindakan seperti ini sering digunakan untuk menegaskan batas harga diri tanpa benar-benar menutup pintu dialog.
Antara Konflik dan Pertunjukan Politik
Banyak yang mengira bahwa setiap deklarasi persona non grata berarti pecahnya krisis besar. Padahal, sering kali langkah ini adalah bentuk teater politik: cara negara menunjukkan ketegasan di hadapan publik domestik, sambil menjaga agar konflik tetap dalam batas yang bisa dikelola. Keduanya menggunakan diplomasi sebagai panggung untuk memperkuat citra politik masing-masing.
Kasus antara Peru dan Meksiko mengajarkan bahwa diplomasi tidak hanya soal komunikasi antarnegara, tetapi juga pengelolaan persepsi publik global. Persona non grata bukan sekadar terminologi hukum, melainkan “bahasa tubuh” politik antarnegara. Ia menunjukkan bagaimana diplomasi modern berjalan di bawah sorotan publik, media sosial, dan tekanan nasionalisme domestik.
Dari Peru dan Meksiko, kita belajar bahwa dalam politik global, cara paling sopan untuk menunjukkan ketegangan adalah dengan satu kalimat formal: "Anda tidak diinginkan di sini.”