Konten dari Pengguna
Menilik MBG di Brasil dan Apa yang Perlu Dibenahi oleh Indonesia
1 Oktober 2025 22:00 WIB
·
waktu baca 3 menit
Kiriman Pengguna
Menilik MBG di Brasil dan Apa yang Perlu Dibenahi oleh Indonesia
Berkaca dari Brazil, ada beberapa catatan penting yang harus dibenahi oleh pemerintah Indonesia jika benar-benar ingin menjadikan MBG sebagai solusi jangka panjang.Qonitah Rohmadiena
Tulisan dari Qonitah Rohmadiena tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSetelah digulirkan sejak awal 2024, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia masih menjadi perbincangan publik. Program ini diklaim sebagai salah satu upaya pemerintah menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, hingga memastikan keadilan gizi bagi anak-anak Indonesia. Namun, seperti banyak kebijakan populis lain, pelaksanaan MBG menyimpan tanda tanya besar: apakah program ini benar-benar bisa menjawab akar persoalan gizi di Indonesia, atau justru hanya menjadi proyek jangka pendek yang lebih politis ketimbang solutif?
Jika menoleh ke belahan dunia lain, ada contoh menarik dari Brasil. Negara berkembang di Amerika Latin ini sejak dua dekade lalu sudah mempraktikkan program serupa bernama Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Program ini menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk lebih dari 40 juta siswa setiap harinya. Tidak main-main, 30% dari anggaran PNAE diwajibkan dialokasikan untuk membeli hasil panen petani lokal. Dengan begitu, program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi anak, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian pedesaan.
Hasil dari program ini cukup nyata. Brasil berhasil menekan angka kelaparan hingga lebih dari 80% dalam kurun waktu satu dekade, bahkan sempat keluar dari daftar “Global Hunger Map” yang dikeluarkan oleh FAO pada tahun 2014.
Meski belakangan angka kelaparan di Brasil kembali meningkat akibat krisis politik dan ekonomi, PNAE tetap menjadi bukti bahwa program makan bergizi gratis bisa menjadi instrumen strategis jika dikelola secara serius, transparan, dan terintegrasi lintas sektor.
Berkaca dari Brasil, ada beberapa catatan penting yang harus dibenahi jika pemerintah benar-benar ingin menjadikan MBG sebagai solusi jangka panjang.
Pertama, sumber pendanaan. Program sebesar ini membutuhkan dana triliunan rupiah per tahun. Tanpa mekanisme penganggaran yang jelas dan berkelanjutan, risiko program ini berhenti di tengah jalan sangat besar.
Kedua, rantai distribusi. Indonesia adalah negara kepulauan, tidak sesederhana Brasil yang wilayahnya satu daratan. Bagaimana memastikan anak-anak di Papua, Maluku, atau Nusa Tenggara mendapatkan makanan dengan kualitas sama seperti anak-anak di Jawa adalah PR besar bagi pemerintah.
Ketiga, keterlibatan petani lokal. Selama ini, program MBG Indonesia masih berkutat pada penyediaan makanan instan atau bahan pangan massal yang dipasok lewat mekanisme tender besar. Padahal, dengan mengintegrasikan petani lokal ke dalam rantai pasok, pemerintah bisa memukul dua target sekaligus: menyehatkan anak-anak dan menyejahterakan petani.
Keempat, mekanisme pengawasan. Brasil memiliki sistem kontrol sosial yang memungkinkan orang tua, guru, dan masyarakat sipil ikut mengawasi jalannya program PNAE. Indonesia, dengan sejarah panjang praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, jelas harus ekstra hati-hati. Tanpa transparansi dan partisipasi publik, program ini rawan bocor di banyak titik.
Pada akhirnya, MBG adalah sebuah niat baik. Namun niat baik saja tidak cukup. Belajar dari Brasil, Indonesia perlu membangun fondasi yang kuat: mulai dari pendanaan, rantai distribusi, pemberdayaan petani, hingga pengawasan. Jika tidak, MBG hanya akan menjadi slogan manis yang sebentar lagi menguap, dan anak-anak Indonesia tetap tumbuh dengan persoalan gizi yang sama dari dekade ke dekade.