Konten dari Pengguna
PBB Bentuk Badan Khusus untuk Mengawasi AI, Solusi atau Sekadar Simbolik?
2 Oktober 2025 11:00 WIB
·
waktu baca 3 menit
Kiriman Pengguna
PBB Bentuk Badan Khusus untuk Mengawasi AI, Solusi atau Sekadar Simbolik?
PBB bentuk badan khusus untuk mengawasi AI, solusi atau sekadar simbolik? Satu hal yang pasti, laju perkembangan AI tidak akan menunggu kompromi politik. #userstoryQonitah Rohmadiena
Tulisan dari Qonitah Rohmadiena tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAwal tahun 2025 ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi mengumumkan pembentukan sebuah badan khusus yang bertugas mengawasi perkembangan Artificial Intelligence (AI) di tingkat global. Langkah ini dinilai sebagai salah satu upaya ambisius PBB dalam merespons kekhawatiran dunia terhadap laju perkembangan teknologi AI yang dinilai tak terkendali.
Badan baru yang diberi nama United Nations Agency for Artificial Intelligence Governance (UNAIG) ini akan mulai bekerja pada pertengahan tahun ini. Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, dalam pidatonya di New York, menyatakan bahwa UNAIG bukan sekadar forum diskusi, melainkan institusi dengan mandat jelas untuk mengawasi standar etika, keamanan, dan distribusi manfaat AI lintas negara.
Namun, pembentukan UNAIG langsung memunculkan pro dan kontra. Amerika Serikat dan China, dua negara adidaya teknologi, menyambut inisiatif ini dengan sikap setengah hati. Washington khawatir pengawasan global akan mengekang inovasi dan melemahkan posisi perusahaan raksasa AS, seperti Microsoft, Google, dan OpenAI. Di sisi lain, Beijing menyatakan dukungan “prinsipil”, tetapi menolak kewenangan apa pun yang bisa dianggap mengintervensi kedaulatan domestik mereka dalam mengembangkan AI. Pertanyaan pun muncul: Apakah badan ini benar-benar bisa berjalan efektif?
Jika ditarik ke belakang, upaya PBB dalam membentuk lembaga internasional untuk mengawasi teknologi bukanlah hal baru. Sejak berdirinya International Atomic Energy Agency (IAEA) pada 1957, PBB berusaha memastikan teknologi nuklir hanya digunakan untuk tujuan damai. Meski sering dikritik tak berdaya menghadapi negara besar, IAEA tetap berfungsi sebagai instrumen diplomasi dan penekan moral dalam mencegah proliferasi nuklir.
Hari ini, AI memiliki potensi bahaya yang tak kalah besar dibanding nuklir. Dari risiko penyalahgunaan deepfake untuk propaganda politik, ketidakadilan algoritmik dalam sektor ekonomi, hingga kemungkinan penggunaan AI dalam sistem senjata otonom, semua menjadi ancaman nyata. Di sisi lain, AI juga menjanjikan manfaat luar biasa, mulai dari revolusi medis hingga optimalisasi sistem energi terbarukan. Dengan kata lain, pertaruhan terhadap AI jauh lebih luas: ia bukan hanya soal keamanan, melainkan juga distribusi keuntungan global.
Bagi negara berkembang, kehadiran UNAIG bisa menjadi peluang sekaligus ancaman. Peluang, karena mereka bisa menuntut akses yang lebih adil terhadap teknologi AI yang selama ini didominasi oleh negara maju. Ancaman, karena standar pengawasan global berpotensi memperkuat dominasi pemain besar, sementara inovasi lokal justru terhambat.
Dalam konteks geopolitik, pembentukan UNAIG juga bisa dilihat sebagai langkah PBB untuk mengembalikan relevansinya. Selama satu dekade terakhir, PBB kerap dianggap tak lagi mampu menjawab tantangan global, terutama setelah dunia terpecah dalam rivalitas AS–China. Dengan hadirnya isu AI, PBB seolah menemukan pintu masuk baru untuk menegaskan posisinya sebagai wasit global.
Namun, efektivitas UNAIG masih sangat bergantung pada kesediaan negara-negara besar untuk tunduk pada mekanisme multilateral. Jika AS dan China tetap bersikap setengah hati, UNAIG berisiko hanya menjadi simbol politik belaka, tanpa kekuatan nyata untuk mengatur perkembangan AI.
Kini pertanyaannya: Apakah dunia benar-benar siap mempercayakan masa depan AI kepada sebuah lembaga internasional? Atau, sama seperti isu perubahan iklim dan senjata nuklir, PBB akan kembali terjebak dalam tarik-menarik kepentingan negara besar yang justru membuat solusi global tak pernah tuntas?
Satu hal yang pasti, laju perkembangan AI tidak akan menunggu kompromi politik. PBB boleh membentuk badan baru, tetapi jika tidak segera diikuti komitmen nyata dari negara besar, UNAIG hanya akan tercatat sebagai satu lagi institusi internasional yang lahir dengan penuh harapan, namun berjalan tanpa taring.