Konten dari Pengguna
Ketika Diplomasi Menjadi Feminis: Pelajaran dari Swedia dan Kanada
16 Oktober 2025 15:00 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Ketika Diplomasi Menjadi Feminis: Pelajaran dari Swedia dan Kanada
Ketika diplomasi menjadi feminis, sebuah pelajaran dari Swedia dan Kanada: Kedua negara tersebut menunjukkan bagaimana politik luar negeri dapat berpihak pada kesetaraan dan kemanusiaan. #userstoryQorina Julianti
Tulisan dari Qorina Julianti tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDiplomasi selama ini sering dipandang sebagai ruang yang kaku, formal, dan maskulin. Isinya perundingan strategis, negosiasi kepentingan, dan permainan kekuasaan antarnegara di mana semuanya itu dilakukan di balik meja konferensi yang hampir selalu didominasi laki-laki. Namun, dalam satu dekade terakhir, ada dua negara belahan utara dunia yang telah mencoba menulis ulang makna diplomasi. Negara tersebut adalah Swedia dan Kanada.
Melalui kebijakan luar negeri feminis kedua negara tersebut, yaitu Feminist Foreign Policy (FFP) dan Feminist International Assistance Policy (FIAP), mereka menghadirkan wajah baru politik luar negeri yang berfokus pada kesetaraan, empati, dan kemanusiaan. Swedia dan Kanada membuktikan bahwa diplomasi tidak harus identik dengan dominasi, tetapi bisa juga menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan gender dan kesejahteraan global.
Swedia: Pionir Diplomasi Feminis
Pada tahun 2014, Swedia mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang secara resmi mengadopsi Feminist Foreign Policy (FFP) di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Margot Wallström. Kebijakan ini tidak berhenti pada slogan saja, tetapi dirancang berdasarkan tiga pilar utama, yaitu hak (rights), representasi (representation), dan sumber daya (resources).
Pilar rights memastikan bahwa hak-hak perempuan dan kelompok minoritas dijadikan ukuran dalam setiap kebijakan luar negeri Swedia, mulai dari perundingan perdamaian, bantuan pembangunan, hingga kerja sama ekonomi. Pilar representation menekankan pentingnya keterwakilan perempuan dalam proses diplomasi, baik di tingkat domestik maupun internasional. Pilar resources menuntut adanya distribusi sumber daya yang adil, sehingga perempuan dapat hadir di ruang diplomasi dan memiliki akses nyata terhadap pengaruh serta peluang untuk membuat perubahan.
Dengan kerangka itu, Swedia menegaskan bahwa diplomasi tidak netral gender. Keputusan politik luar negeri selalu memengaruhi kehidupan perempuan, mulai dari medan perang hingga meja negosiasi perdagangan.
Kanada: Membawa Feminisme ke Panggung Bantuan Global
Tiga tahun sesudah sahnya FFP Swedia, Kanada menyusul dengan meluncurkan Feminist International Assistance Policy (FIAP) pada tahun 2017 di bawah pemerintahan Justin Trudeau. FIAP memiliki visi besar yakni mengintegrasikan kesetaraan gender dalam hampir seluruh kebijakan bantuan luar negeri Kanada.
FIAP menargetkan 95% program bantuan bilateral harus berperspektif gender, terutama untuk memberdayakan perempuan dan anak perempuan di negara berkembang. Enam fokus utamanya mencakup keadilan gender, pemberdayaan ekonomi, lingkungan hidup, pertumbuhan inklusif, perdamaian, dan pemerintahan yang baik.
Bagi Kanada, diplomasi feminis adalah investasi moral sekaligus strategis. Trudeau pernah menegaskan, ”Pemberdayaan perempuan tidak hanya hal yang benar secara etis, tetapi juga cerdas secara ekonomi dan politik.” Dengan pendekatan itu, Kanada berupaya menunjukkan bahwa diplomasi yang berpihak pada kesetaraan bukan kelemahan, melainkan bentuk kekuatan baru dalam tatanan global.
Dari Ide ke Aksi: Diplomasi Empati
Kedua negara tidak berhenti pada tataran wacana saja, tetapi juga melakukan berbagai pendanaan dan bantuan untuk mendukung perempuan di negara-negara berkembang. Swedia mendanai program pelatihan bidan di Zambia dan Afghanistan serta menjadi pendukung utama hak kesehatan reproduksi perempuan dalam forum PBB. Kanada juga menyalurkan lebih dari 650 juta dolar Kanada untuk layanan kesehatan reproduksi, serta 150 juta dolar Kanada untuk mendukung organisasi perempuan akar rumput di berbagai negara berkembang.
Selain itu, Swedia dan Kanada menjadi motor penggerak koalisi internasional Feminist Foreign Policy Plus (FFP+) yang merupakan forum lintas negara untuk berbagi pengalaman dalam menerapkan diplomasi berperspektif gender. Upaya ini memperluas pengaruh FFP ke negara lain seperti Prancis, Meksiko, dan Spanyol. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa diplomasi feminis bukan utopia. Ia bekerja dalam tindakan nyata di mana empati dan solidaritas menjadi dasar hubungan antarnegara.
Tantangan dan Kritik: Antara Etika dan Branding
Namun, jalan diplomasi feminis tidak sepenuhnya mulus. Banyak kritik yang mempertanyakan apakah FFP benar-benar mengubah struktur patriarki global, atau justru menjadi alat branding moral bagi negara-negara Barat. Kebijakan luar negeri feminis sering berfungsi sebagai ”cara strategis” di mana menjadi cara negara membangun citra positif di mata dunia. Swedia dan Kanada memang berhasil tampil sebagai ”pemimpin moral, tetapi dapat menimbulkan pertanyaan: Apakah kebijakan mereka benar-benar mendistribusikan kekuasaan secara adil?
Kritik lain datang dari feminis post-kolonial yang menilai bahwa FFP masih sangat berakar pada feminisme liberal Barat. Pendekatan ini sering gagal menangkap realistis perempuan di negara-negara Global South yang di tengah kemiskinan, konflik, atau sistem sosial yang berbeda. Dengan kata lain, diplomasi feminis harus berhati-hati agar tidak menjadi bentuk baru dari ”imperialisme nilai” yang memaksakan definisi kesetaraan versi negara maju kepada dunia lain.
Bagaimana dengan Indonesia?
Bagi Indonesia, langkah Swedia dan Kanada menyajikan pelajaran penting. Sebagai negara yang aktif dalam isu Women, Peace, and Security (WPS) di PBB, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan versi lokal dari diplomasi feminis.
Di satu sisi, Indonesia telah banyak mengirimkan diplomat dana pasukan perempuan dalam misi perdamaian perempuan. Namun di sisi lain, representasi perempuan dalam posisi pengambilan keputusan strategis di bidang luar negeri masih terbatas. Diplomasi feminis versi Indonesia bisa berfokus pada penguatan kapasitas perempuan diplomat, integrasi perspektif gender dalam kebijakan bantuan luar negeri, dan advokasi bagi korban kekerasan berbasis gender di kawasan konflik seperti Rohingya atau Palestina.
Selain itu, nilai-nilai Pancasila memberikan dasar kuat bagi diplomasi yang berkeadilan. Prinsip “kemanusiaan yang adil dan beradab” dapat diterjemahkan ke dalam diplomasi yang menempatkan empati sebagai strategi, bukan kelemahan. Dengan begitu, Indonesia dapat menjadi pelaku aktif dalam membangun diplomasi global yang setara dan berorientasi pada kemanusiaan, bukan sekadar peniru model Barat.
Feminist Foreign Policy (FFP) Swedia dan Feminist International Assistance Policy (FIAP) Kanada menunjukkan bahwa politik luar negeri dapat menjadi sarana perubahan sosial global. Kebijakan-kebijakan kedua negara tersebut memang belum sempurna; mereka telah membuka jalan baru yaitu diplomasi yang berani mengakui peran emosi, empati, dan nilai-nilai kemanusian.
Bagi dunia yang tengah berhadapan dengan perang dan krisis kemanusiaan, pendekatan seperti ini bukan sekadar alternatif, melainkan kebutuhan. Ketika diplomasi menjadi feminis, dunia politik luar negeri tidak lagi hanya berbicara tentang kepentingan nasional, tetapi tentang masa depan umat manusia yang lebih adil dan setara.