Konten dari Pengguna
Politik Perempuan Tak Butuh Cantik
27 Mei 2025 16:30 WIB
·
waktu baca 2 menit
Kiriman Pengguna
Politik Perempuan Tak Butuh Cantik
Perempuan tak perlu tampil cantik untuk eksis di politik. Yang dibutuhkan adalah akal sehat, integritas, dan keberanian menjaga batas.Raden Siska Marini
Tulisan dari Raden Siska Marini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDalam lanskap politik Indonesia, representasi perempuan kerap dibingkai dalam dikotomi antara tampilan dan kemampuan. Seolah-olah untuk bisa “diterima” di panggung kekuasaan, seorang perempuan perlu tampil menawan, pandai mengambil hati, atau sekurang-kurangnya tidak mengganggu tatanan maskulin yang sudah mapan.
Narasi semacam ini tidak lahir di ruang hampa. Ia berakar dari budaya patriarki yang menjadikan perempuan sebagai pelengkap estetik—bukan sebagai pengambil keputusan penuh agensi. Dalam banyak forum politik, baik formal maupun informal, masih terdengar komentar-komentar yang mengecilkan peran substantif perempuan, sekaligus mengedepankan penampilan sebagai nilai jual utama.
Padahal sejarah dan realitas hari ini telah menunjukkan: perempuan mampu berdiri sejajar, bukan karena kecantikannya, melainkan karena kualitas pikir dan ketegasan sikapnya. Di banyak lini, terdapat kader-kader perempuan yang tidak menonjolkan paras, tidak menjual “kelembutan”, dan tidak mencari celah dengan basa-basi interpersonal — namun justru dihormati karena ketekunan, kecerdasan, dan keberanian memegang prinsip.
Ini saatnya publik berhenti menilai perempuan dari tampilan luar. Ruang politik harus menjadi medan akal dan gagasan, bukan panggung performatif yang menempatkan perempuan sebagai pemanis latar. Ketika perempuan hadir sebagai pemikir strategis, perancang narasi, dan penggerak substansi, maka penghormatan tumbuh secara alamiah — bukan karena ia "dekat dengan tokoh", tapi karena ia berjarak pada segala bentuk relasi manipulatif.
Isu ini juga menyentil bagaimana partai politik membina kader perempuan. Tidak sedikit perempuan yang disiapkan untuk tampil, tapi tidak dibekali ruang diskusi kritis, pelatihan analisis kebijakan, atau bahkan akses terhadap proses pengambilan keputusan. Ketika perempuan hanya dijadikan juru bicara tanpa diberikan ruang untuk menyusun gagasan, maka politik kehilangan kedalaman. Dan perempuan kembali dikerdilkan dalam representasi semu.
Sudah saatnya kita merombak kerangka pikir lama. Perempuan yang jujur, berintegritas, tahu batas, dan tahu isi kepala, justru lebih layak didengar daripada yang hanya pandai berpose di depan kamera. Politik yang sehat membutuhkan human capital yang matang — bukan kosmetika sosial.
Jika ruang politik ingin benar-benar inklusif dan visioner, maka kita perlu menegaskan bahwa perempuan dalam politik tak harus main cantik. Cukup main akal dan hati. Dan dari situ, keadilan politik bisa mulai dipijak dari arah yang lebih manusiawi dan berkeadaban.