Konten dari Pengguna
Belajar dari Bencana, Membangun Ketangguhan
14 Oktober 2025 11:00 WIB
·
waktu baca 6 menit
Kiriman Pengguna
Belajar dari Bencana, Membangun Ketangguhan
Belajar dari rentetan bencana 2020–2025, Indonesia harus membangun sistem mitigasi yang tangguh, berkeadilan, dan berpihak pada keseimbangan alam.Randi Syafutra
Tulisan dari Randi Syafutra tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarIndonesia tidak pernah benar-benar bisa lepas dari kata bencana. Di atas ring of fire, diapit oleh tiga lempeng besar dunia, dikelilingi lautan tropis dengan sistem monsun yang kompleks, negeri ini adalah rumah bagi ribuan gunung berapi, ratusan sungai besar, dan jutaan hektare hutan hujan yang kini sebagian besar terus tergerus. Semua itu adalah berkah sekaligus ancaman.
Setiap tahun, ada saja cerita duka yang tercatat. Namun di balik air bah, getaran bumi, letusan gunung, dan longsoran tanah, selalu ada pelajaran yang bisa dipetik. Sejarah bencana Indonesia bukan sekadar daftar angka dan nama lokasi. Gambaran tersebut adalah potret rapuhnya sistem tata kelola sekaligus peluang untuk membangun ketangguhan.
Awal dekade ini menjadi saksi betapa cuaca ekstrem semakin sulit diprediksi. Tahun 2020, misalnya, Jakarta dan sekitarnya tersungkur dalam banjir besar. Curah hujan yang tercatat sebagai yang tertinggi sejak 1866 melumpuhkan Jabodetabek, menelan 66 korban jiwa dan memaksa 60.000 orang mengungsi. Tak hanya infrastruktur yang tak berdaya, tetapi juga sistem mitigasi yang belum siap menampung realitas perubahan iklim.
Hujan bukan sekadar air jatuh dari langit. Fenomena tersebut kini membawa pesan keras bahwa kota megapolitan tidak boleh lagi hanya mengandalkan beton dan pompa. Sungai yang menyempit, hutan kota yang hilang, dan daerah resapan yang terabaikan adalah akar masalah yang sesungguhnya.
Setahun kemudian, bumi kembali mengingatkan dengan cara yang berbeda. Pada 10 April 2021, gempa berkekuatan 6,0 Mw mengguncang Malang. Sepuluh orang meninggal, ribuan rumah rusak. Guncangan terasa hingga Bali dan Nusa Tenggara Barat. Belum sempat pulih, gempa lain menggoyang Karangasem, Bali, pada 16 Oktober dengan magnitudo 6,1.
Dua bulan kemudian, 14 Desember, Maumere di Nusa Tenggara Timur dilanda gempa 7,5 yang bahkan sempat memicu peringatan tsunami. Lalu Jember merasakan gempa 5,0 hanya dua hari setelahnya. Seolah bumi ingin menguji daya tahan masyarakat dalam rentang waktu yang sempit.
Namun, yang paling menonjol dari tahun itu bukan hanya getaran tektonik, melainkan meningkatnya banjir dan longsor akibat cuaca ekstrem. Data BNPB mencatat bencana hidrometeorologi mulai mendominasi grafik bencana nasional, mengalahkan jumlah kejadian geologi.
Tahun 2022 mencatat luka yang lebih dalam. Cianjur, Jawa Barat, menjadi pusat perhatian dunia setelah gempa 5,6 M pada 21 November menewaskan ratusan orang dan merusak ribuan rumah. Trauma kolektif mengendap di masyarakat.
Namun di balik itu, tanah longsor yang hampir setiap pekan menghantam desa-desa di Jawa Barat justru mengungkap persoalan kronis: lereng-lereng yang dipaksa menampung bangunan, hutan yang ditebang tanpa kendali, serta pola hujan yang semakin liar akibat perubahan iklim.
Tahun 2023, pola yang sama terulang dengan skala lebih masif. BNPB mencatat 5.365 bencana hidrometeorologi dalam setahun, didominasi banjir, longsor, dan cuaca ekstrem. Angka ini menjadi catatan kelam, rekor yang tidak membanggakan. El Nino menyalakan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, mengirim asap ke langit, mengganggu kesehatan, dan merugikan ekonomi.
Pada saat yang sama, hujan lebat di wilayah lain memicu banjir. Gempa 6,2 M di Tuban pada 14 April hanya menjadi catatan kecil di tengah badai bencana hidrometeorologi yang menelan lebih banyak korban jiwa.
Memasuki 2024, La Nina kembali. Air hujan kembali menumpahkan ancaman. Gunung Marapi di Sumatera Barat memuntahkan lahar dingin yang mematikan. Banjir besar menghantam Sumatera Barat dan Jawa Tengah.
Pada 27 April, gempa 6,5 M mengguncang Garut. Kombinasi letusan, banjir, dan gempa membuat tahun ini terasa seperti kumpulan babak ujian beruntun. Pertanyaan yang muncul kemudian, sejauh mana sistem penanggulangan bencana benar-benar belajar dari catatan sebelumnya?
Hingga September 2025, banjir dan longsor tetap mendominasi. Jabodetabek kembali kebanjiran, meski dengan karakteristik berbeda dibanding 2020 karena pola hujan di hulu berubah. Juni lalu, Parigi Moutong di Sulawesi Tengah terkubur longsor setelah hujan deras.
Gunung Lokon di Sulawesi Utara bahkan naik status menjadi Siaga. Dan pada awal September, Bali menorehkan sejarah kelam dengan curah hujan tertinggi sepanjang pencatatan iklim di pulau itu. Banjir besar menewaskan sedikitnya 18 orang dan memaksa ratusan warga mengungsi.
Di tengah popularitasnya sebagai destinasi wisata dunia, Bali justru memperlihatkan kerentanannya terhadap bencana hidrometeorologi. Sistem drainase perkotaan yang tidak mampu menampung limpahan air, alih fungsi lahan yang masif, serta tata ruang yang rapuh memperlihatkan bagaimana pembangunan sering kali abai pada keseimbangan ekologis.
Melihat ke belakang, ada satu pola besar yang konsisten. Bencana geologi seperti gempa dan erupsi memang sulit diprediksi. Namun dampak yang dihasilkan bisa ditekan jika tata ruang dijalankan dengan disiplin, jika sistem peringatan dini benar-benar dipahami masyarakat, dan jika jalur evakuasi tidak hanya jadi gambar di peta. Bencana hidrometeorologi lebih kompleks.
Kombinasi antara faktor alam dan ulah manusia membuat risiko semakin besar. Lahan kritis yang tak direhabilitasi, hutan mangrove yang ditebang, pesisir yang dibeton tanpa kendali, hingga kota yang rakus akan lahan hijau, semuanya memperparah kondisi.
Lalu, bagaimana seharusnya kita belajar dari bencana?
Pertama, tahap sebelum bencana. Mitigasi bukan sekadar jargon. Prinsip tersebut harus hidup di setiap kebijakan pembangunan. Kota harus berani mengembalikan ruang hijau. Desa harus dibekali peta rawan bencana yang mudah dipahami. Pendidikan kebencanaan harus masuk ke sekolah sejak dini. Data BNPB, BMKG, dan PVMBG bukan hanya untuk laporan tahunan, tetapi untuk diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan.
Kedua, tahap saat bencana. Kecepatan respons adalah kunci. Teknologi sistem peringatan dini sudah ada, tetapi apakah masyarakat paham apa yang harus dilakukan ketika sirene berbunyi? Relawan lokal yang terlatih, jaringan komunikasi darurat, dan jalur evakuasi yang jelas adalah penentu selamat tidaknya banyak orang. Di sini, budaya gotong royong khas Indonesia bisa menjadi modal sosial yang besar, asal dikelola dengan baik.
Ketiga, tahap setelah bencana. Pemulihan tidak boleh hanya membangun kembali apa yang rusak, tetapi membangun lebih baik. Konsep build back better yang digaungkan PBB seharusnya menjadi standar. Rumah yang roboh karena gempa tidak boleh dibangun dengan pola yang sama di jalur patahan. Desa yang tenggelam karena banjir tidak boleh dibiarkan kembali dengan tata ruang yang rapuh. Pemulihan harus menjadi momentum reformasi tata ruang dan pembangunan.
Sejarah bencana Indonesia 2020 sampai 2025 sudah cukup menjadi alarm keras. Banjir Jakarta 2020, gempa Malang 2021, tragedi Cianjur 2022, ribuan bencana hidrometeorologi 2023, lahar dingin Marapi 2024, longsor Parigi Moutong 2025, hingga banjir Bali September 2025. Semua itu bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan bahan baku untuk merancang masa depan. Ketangguhan bangsa tidak diukur dari seberapa cepat kita melupakan bencana, tetapi dari seberapa serius kita belajar darinya.
Tiada bangsa yang dapat bebas dari bencana, namun bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdamai dengan alam, hidup selaras dengan risiko, dan terus berbenah agar setiap tetes hujan dan setiap getaran bumi tidak lagi menjadi tragedi yang berulang. Belajar dari bencana berarti berani mengubah kebijakan, menegakkan aturan dengan konsisten, serta melibatkan masyarakat dalam setiap langkah nyata.
Ketangguhan sejati lahir bukan dari keinginan melawan alam, melainkan dari kesadaran untuk hidup selaras dengannya. Hanya dengan cara itulah Indonesia dapat tetap berdiri kokoh di tengah pusaran alam yang tak pernah bisa kita kendalikan.