Konten dari Pengguna
Mogami-Class dan Konsolidasi Keamanan Jepang-Australia
31 Oktober 2025 10:00 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Mogami-Class dan Konsolidasi Keamanan Jepang-Australia
Kesepakatan Improved Mogami-class mencerminkan respons defensif Jepang-Australia terhadap ancaman Tiongkok, tetapi berpotensi memicu spiral keamanan jika tidak dikelola secara strategis. #userstoryRazade Permadi Wicaksono
Tulisan dari Razade Permadi Wicaksono tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAntara Pencegahan Strategis dan Potensi Spiral Keamanan Indo-Pasifik
Sejak diberlakukannya revisi kebijakan ekspor alutsista pada 2014 dan amandemennya pada 2023, Jepang muncul sebagai aktor utama dalam penyediaan alutsista di kawasan Indo-Pasifik. Implementasi kebijakan tersebut mencapai momentum signifikan pada pertengahan 2025, ditandai dengan tercapainya kesepakatan ekspor alutsista terbesar antara Jepang dan Australia.
Langkah tersebut menegaskan strategi pertahanan proaktif Jepang sebagai instrumen sinyal peran strategisnya dalam pembangunan arsitektur pertahanan Indo-Pasifik. Selain mencerminkan proyek modernisasi militer, kolaborasi berikut menunjukkan respons terstruktur terhadap dinamika keamanan regional yang semakin kompleks dan membuka peluang ekspansi kerja sama strategis yang lebih mendalam pada masa mendatang.
Diumumkan oleh Departemen Pertahanan Australia pada 5 Agustus 2025, proposal Improved Mogami-classfrigate dari Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Jepang terpilih sebagai pemenang tender program peremajaan fregat SEA3000—dengan jumlah sebanyak 11 kapal untuk nilai kontrak sebesar 10 miliar dolar—untuk menggantikan fregat Anzac-class AL Australia (Australia DOD, 2025).
Mogami-class sendiri merupakan kapal kombatan permukaaan mumpuni yang dioperasikan oleh Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) (Takahashi, 2025). Kesepakatan Improved Mogami-class menjadi pertama kalinya di mana Australia mengakuisisi alat sistem pertahanan non-Eropa maupun AS, yang sebelumnya mendominasi infrastruktur pertahanan Canberra. Bagi Jepang, proyek ini menjadi tonggak sejarah ekspor pertahanan terbesar sejak kebijakan ekspor alutsista direformasi pada 2014 dan 2023.
Kendati demikian, konsolidasi diplomasi pertahanan Jepang-Australia dapat dianalisis sebagai kebijakan otonom kedua negara dalam menghadapi ancaman keamanan Indo-Pasifik semakin kompleks dan multidimensi.
Dalam kacamata politik dan pertahanan, persaingan geopolitik antara AS-Tiongkok, serta modernisasi militer Tiongkok yang terus meningkat, menjadi prekondisi negara-negara seraya Jepang dan Australia untuk melakukan hal serupa. Baik Australia maupun Jepang sedang merespons lingkungan ancaman (threat environment) yang berubah cepat.
Kehadiran Angkatan Laut Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLAN) di Laut Tiongkok Timur dan Laut Tasman (JMOD, 2025; Arthur, 2025) mendorong percepatan intensifikasi kerja sama militer serta peningkatan interoperabilitas antara Tokyo dan Canberra, berlandaskan keselarasan persepsi ancaman.
Bagi Australia, perjanjian ini merefleksikan upaya memperkuat kapasitas deterrence di tengah dinamika keseimbangan kekuatan Indo-Pasifik. Teruntuk Jepang, kerja sama tersebut menjadi instrumen strategis untuk memperkuat posisinya sebagai security provider dalam kerangka “Free and Open Indo-Pacific” (FOIP).
Buku putih pertahanan Amerika Serikat 2022 National Defense Strategy” menempatkan Jepang dan Australia sebagai sekutu utama dalam postur keamanan Indo-Pasifik (DOD, 2022). Di sisi lain, Jepang dan Australia dalam buku putih pertahanan masing-masing Defense of Japan 2025 dan Australia National Defense Strategy 2024 menempatkan signifikansi masing-masing negara sebagai mitra strategis di luar persekutuan bilateral dengan Amerika Serikat (JMOD, 2025; Australia DOD, 2024).
Hal berikut melahirkan sebuah kesempatan antara Tokyo dan Canberra untuk mengambil tindakan rasional yang mampu memberikan kodifikasi strategis di bawah payung persekutuan mutual bersama Washington D.C. Memperkokoh interoperabilitas dan otonomi menjadi motivasi utama Jepang dan Australia di mana hal tersebut dapat dipersepsikan sebagai bentuk perimbangan ancaman antara persekutuan trilateral AS-Jepang Australia sebagai intensifikasi deterrence terhadap sikap agresif Tiongkok.
Dalam kerangka teoritis hubungan internasional, fenomena berikut dapat dianalisis melalui konsep balance of threat yang dikemukakan oleh Stephen M. Walt (1987). Konsep tersebut menekankan bahwa negara tidak hanya merespons kekuatan, tetapi juga ancaman yang dipersepsikan berdasarkan kedekatan geografis, kapabilitas ofensif, dan intensi negara lain.
Dalam sistem internasional yang anarkis, negara mengandalkan mekanisme swadaya untuk menjamin kelangsungan hidup melalui persenjataan, aliansi, serta strategi deterrence (Waltz, 1979; Kolodziej, 2005). Kerja sama Australia-Jepang menjadi manifestasi dari balance of threat terhadap meningkatnya kapabilitas maritim dan tekanan strategis Tiongkok.
Kesepakatan Improved Mogami-class mencerminkan respons defensif yang berfungsi sebagai langkah mitigasi dan perimbangan ancaman dan bukan agresi. Hal berikut menegaskan bahwa dalam era ketidakpastian strategis, keamanan diproyeksikan melalui kombinasi kapabilitas material dan kemitraan yang kredibel.
Kendati demikian, kerja sama fregat Australia-Jepang dapat diinterpretasikan oleh Beijing sebagai aliansi ofensif yang bertujuan untuk membatasi pengaruhnya. Persepsi berikut dapat memicu tindakan balasan, termasuk perluasan angkatan laut yang dipercepat atau diplomasi koersif yang berpotensi memicu security spiral.
John Herz (1950) dan Robert Jervis (1978) melalui konsep dilema keamanan menekankan bahwa tindakan defensif suatu negara sekalipun dapat memicu ketidakstabilan. Ketika suatu negara memperkuat keamanannya, negara lain mungkin menganggapnya sebagai ancaman yang dapat memicu militerisasi reaktif dan meningkatnya kecurigaan.
Dilema keamanan, seperti yang dicatat Jervis (1978), berkembang karena kesalahpahaman, ketika niat yang dimaksudkan untuk meyakinkan justru tampak sebagai ancaman.
Maka dari itu, Jepang dan Australia harus mengelola kemitraan ini dengan pertimbangan strategis. Komunikasi yang transparan, langkah-langkah penjaminan, dan upaya membangun kepercayaan dengan negara-negara tetangga di kawasan akan menjadi hal yang esensial untuk memastikan bahwa deterrence tidak berkembang menjadi provokasi.
Kesepakatan Jepang-Australia atas kapal fregat Improved Mogami-class dapat dianalisis sebagai alat adaptasi strategis kedua negara, yang menembus limitasi paradigma sederhana mengenai pembelian-penjualan alutsista. Pembelian kapal berikut mencerminkan logika realisme yang abadi di mana negara-negara harus bertindak secara rasional untuk mempertahankan otonomi dan keamanan mereka.
Pada akhirnya, apakah kerja sama ini memperkuat stabilitas regional atau dapat memicu kekhawatiran baru akan bergantung pada seberapa bijak Tokyo dan Canberra mengelola batas tipis antara pencegahan dan eskalasi.