Konten dari Pengguna

Raja Ampat, Nikel, dan Dilema Moral

Reza Fauzi Nazar
Santri - Alumni Lirboyo Kediri - Dosen di UIN Sunan Gunung Djati Bandung
9 Juni 2025 16:15 WIB
·
waktu baca 7 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Kiriman Pengguna
Raja Ampat, Nikel, dan Dilema Moral
Raja Ampat menjadi isu yang menyeruak. Kita menaruh harapan besar pada kendaraan listrik, pada kota bebas polusi, pada teknologi hijau.
Reza Fauzi Nazar
Tulisan dari Reza Fauzi Nazar tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pulau Wayag di Raja Ampat. Foto: Shutterstock
zoom-in-whitePerbesar
Pulau Wayag di Raja Ampat. Foto: Shutterstock
Tapi mungkin Tolkien lupa, bahwa “di luar sana” bukan hanya penuh petualangan. Di luar sana, di sebuah gugusan pulau timur jauh terdapat gugusan pulau di wilayah Papua Barat Daya: Raja Ampat. Dunia tak selalu berakhir dengan dongeng utuh.
Di sana, laut dan batu karang tidak hanya menyimpan misteri, tapi juga logam. Nikel. Dan ketika nikel itu disebut, dunia kita hari ini—yang terobsesi pada baterai, mobil listrik, dan transformasi "hijau"—mendadak melihat hutan tak sebagai peneduh, melainkan sebagai penutup atas kekayaan yang harus disingkap.
Atas nama masa depan, masa kini sedang "dirusak". Kita memburu logam untuk menyelamatkan dunia dari perubahan iklim, tetapi dalam jalan menuju penyelamatan itu, secara sadar sekaligus tidak sadar kita membuka luka lainnya.
Luka yang disebabkan eksploitasi, penggusuran, dan perusakan bentang alam. Raja Ampat, yang selama ini dikenal dengan "Surga terakhir di Bumi" dan keheningan karangnya, ikan-ikan yang tak malu melintas di antara snorkel wisatawan asing, kini berada dalam deru suara-suara mesin yang telah mengeruk tanahnya.
Para aktivis lingkungan—seperti Greenpeace, Walhi dan sejumlah akademisi, hingga kalangan masyarakat luas—menyuarakan kegelisahan-kegelisahan akan perusakan alam itu. Kenyataan yang, sebenarnya penuh dengan dilema.
Kita hidup di zaman yang menginginkan segalanya, tapi enggan membayar harga ekologisnya. Nikel, menjadi logam sangat berharga dan telah menyihir dunia selain emas. Ia tak berkilau, tidak seindah berlian, namun ia menjadi primadona baru hasil bumi yang menjadi ambisi untuk dihilirisasi. Ia disebut-sebut sebagai “emas hijau”.
Di era teknologi yang menuntut rendah karbon, ia adalah bahan baku utama baterai mobil listrik—simbol dari harapan masa depan yang lebih bersih tanpa polusi. Tapi, seperti selalu, masa depan yang "lebih bersih" seringkali dibangun di atas kekotoran yang disembunyikan: longsoran tanah, air yang keruh, hutan yang sirna. Maka peradaban—yang katanya maju—selalu mengandung luka di bawah tapaknya. Atas nama “transisi energi”, kita menodai energi yang paling murni—alam itu sendiri.
Bumi memang tak pernah memberikan apapun secara gratis. Untuk satu gram logam nikel yang ditambang, dibutuhkan peluruhan ratusan, bahkan ribuan kilogram tanah. Itu artinya: niscaya gunung-gunung dikerat, sungai-sungai dibelokkan, dan laut—yang dulu jernih—mengalirkan endapan keruh dari aktivitas manusia yang tak mengenal jeda. Tapi, siapa yang bisa menolak janji akan kerja, investasi, pertumbuan ekonomi dan modernisasi?
Tentu saja tak semua bentuk tambang buruk. Teknologi dan sains berkembang. Ada model “green mining” yang katanya menjanjikan harmoni antara ekskavator dan keanekaragaman hayati. Namun—seperti dalam banyak politik pembangunan di Indonesia—janji sering kali tak lebih dari retorika yang tergesa-gesa. Di tempat-tempat seperti Papua Barat, pengawasan lemah, transparansi minim, dan hak masyarakat adat sering jadi kertas kosong yang mudah disobek.
Aerial view to Pyanemo island and viewpoint (in the middle) at Raja Ampat, West Papua. | sumber: https://unsplash.com/photos/an-aerial-view-of-an-island-in-the-middle-of-the-ocean-4tMHO3NbUEc
Pertanyaannya, mengapa nikel harus diambil dari Raja Ampat? Bukankah kita sudah memiliki kawasan industri tambang di Morowali, Halmahera, dan Sulawesi lainnya? Tampaknya bukan karena kekurangan nikel, tapi karena kerakusan tak mengenal batas. Dalam model pembangunan yang kita anut, logika pasar lebih kuat dari logika kearifan. Hutan bisa ditebang, laut bisa ditimbun, asal harga saham naik dan kebutuhan pasar dan produksi mobil listrik tetap berdiri. Kita telah menyulap tanah-tanah sakral menjadi angka-angka dalam neraca ekspor.
Manusia modern memang spesies yang “mencintai masa depan tapi membenci masa kini.” Kita menaruh harapan besar pada kendaraan listrik, pada kota bebas polusi, pada teknologi hijau. Tapi kita menolak melihat bahwa untuk itu, ada yang perlu dikorbankan, hutan. Dan, kita menyingkirkan batu karang yang dalam keindahannya menjadi rumah bagi spesies yang bahkan belum sempat dinamai oleh ilmuwan.
Saya jadi teringat sebuah kisah tua epos Mahabharata, ketika Arjuna ragu melepaskan panahnya ke tubuh para kerabatnya sendiri. Ia tahu bahwa perang tak selalu dimenangkan oleh yang benar, tapi oleh yang bertahan hidup. Mungkin, pemerintah dan para pemilik konsesi tambang hari ini merasa mereka adalah Arjuna yang gamang itu. Mereka ingin membangun peradaban, tapi jalannya dipenuhi pertempuran moral yang samar. Namun tetap saja menarik busur. Mereka bicara soal pengelolaan, penataan, dampak yang “diperhitungkan”. Tapi bisakah perhitungan angka mengimbangi kerusakan yang tak terbalas?
Apa yang terjadi di Raja Ampat adalah ulangan dari cerita-cerita lama. Tanah Papua selalu menjadi palimpsest: teks yang ditimpa teks lain, tanah yang ditimpa makna lain, sampai penduduk aslinya hanya menjadi catatan kaki. Mereka yang hidup dari laut dan hutan bukan sekadar penjaga alam; mereka adalah bagian dari ekosistem itu sendiri. Saat hutan dibuka, tanah digali, dan laut tercemar, yang hilang bukan hanya biodiversitas, tapi juga kosmologi. Sebuah cara hidup.
Krisis ekologi hari ini adalah cerminan dari cara kita memisahkan diri dari alam. Kita menganggap bumi sebagai "yang lain"—sesuatu yang bisa diperas, dibongkar, ditata ulang. Kita lupa bahwa kita sendiri adalah tanah itu, udara itu, batu itu. Nikel bukan hanya soal logam—ia adalah cermin. Di situ, kita melihat ambisi, kemunafikan, dan kegagalan kita mencintai dunia dengan cara yang lebih bijak.
Tidak bisa dipungkiri, dunia nyatanya sedang bergerak ke arah energi terbarukan bukan? Mobil listrik, panel surya, baterai lithium—semua membutuhkan nikel. Tapi apakah semua jalan menuju masa depan harus melewati tubuh pulau-pulau yang rapuh? Haruskah setiap modernitas dibayar dengan hilangnya hutan, terputusnya jalur air bersih, dengan retaknya batu karang yang butuh ribuan tahun untuk terbentuk?
Di pulau-pulau itu, waktu tidak berjalan secepat di kota-kota besar. Mungkin di sana, musim berganti tidak dalam iklan mobil listrik yang kaya akan fitur canggih atau tanggal rilis sebuah ponsel lipat, tapi dalam cara burung-burung kembali ke sarangnya. Barangkali itulah yang sedang diganggu oleh tambang: bukan hanya tanah, tetapi waktu. Alam Papua tak terbiasa dipercepat, direkayasa, disesuaikan dengan kebutuhan korporasi global.
Di tengah semua dilema moral ekologis itu, pertanyaan yang sulit tapi penting patut diajukan: mungkinkah kita menambang dengan hati nurani? Mungkinkah ada tambang yang tidak menghancurkan? Beberapa ahli geologi dan ahli lingkungan mencoba menawarkan jalan tengah: pertambangan berkelanjutan, teknologi hijau, reklamasi lahan. Tapi sejarah terlalu sering membuktikan bahwa janji-janji semacam itu lebih banyak tinggal di laporan CSR, bukan di kenyataan lapangan.
Para ekonom mungkin menjawab bahwa risiko bisa dikelola, bahwa dampak bisa diminimalisir. Tapi sejarah Indonesia dalam urusan tambang adalah sejarah atas janji yang dikhianati. Lihat saja Freeport, atau tambang-tambang di Kalimantan yang meninggalkan lubang-lubang maut. Kita seolah belum belajar dari apa-apa. Dan akhirnya Raja Ampat bisa jadi luka berikutnya—yang akan ditangisi dengan kata “seharusnya”.
Kita memang dihadapkan pada dilema nyata. Dunia butuh solusi atas krisis iklim, dan teknologi hijau adalah bagian dari jawabannya—itu semua bukan omong kosong. Tapi cara kita mencapai itu harus ditimbang bukan hanya dengan logika efisiensi, tapi juga dengan etika ekologis. Kita tidak bisa membebani kawasan yang sudah rapuh dengan beban yang lebih berat. Di sinilah manajemen risiko bukan cuma soal teknik, tapi soal nilai.
Haruskah kita mengorbankan satu surga demi menyelamatkan dunia dari neraka karbon? Atau mungkinkah kita mencari jalan lain, yang lebih lambat, lebih hati-hati, dan lebih manusiawi? Raja Ampat, dalam keterasingannya yang memesona, mungkin sedang dijadikan bahan percobaan bagi utopia yang tak pasti.
Saya ingin percaya bahwa masih ada jalan lain. Jalan yang tidak selalu harus membenturkan pembangunan dan pelestarian. Tapi jalan itu memerlukan kejujuran yang radikal—bukan hanya dari negara, tapi dari kita semua. Karena siapa yang menggunakan ponsel pintar? Siapa yang ingin mobil listrik? Bahkan saya sekalipun menulis ini dengan bantuan teknologi. Kita semua adalah bagian dari masalah ini, maka kita tak boleh memalingkan wajah ketika akibatnya datang.
Sebenarnya yang paling kita butuhkan saat ini bukan hanya teknologi bersih, tapi kesadaran bersih. Kesadaran bahwa setiap logam punya cerita, bahwa setiap produk modernitas punya bayangannya, dan bahwa bumi tidak diam. Ia mencatat segalanya. Ia mengingat, seperti karang yang menyimpan ribuan tahun kehidupan di dalamnya.
Akhirnya, memang tak bisa dipungkiri, di satu sisi ada tuntutan dunia untuk mengurangi emisi karbon, di sisi lain ada ekosistem yang rentan. Tidak ada pilihan yang sepenuhnya bersih. Tapi dalam dilema itu, satu hal yang mesti kita pegang: bahwa kemajuan yang menghancurkan yang paling rentan bukanlah kemajuan, melainkan pengulangan kekerasan yang dibungkus teknologi.
Di antara logam dan laut, antara nikel dan nyanyian alam, kita tak hanya sedang memilih bentuk pembangunan. Kita sedang memilih cara kita diingat oleh bumi. Dan, seperti dalam banyak kisah tua, jawaban paling jujur justru datang dari mereka yang suaranya paling pelan: burung cendrawasih, karang yang patah, dan nelayan yang tak bisa lagi membaca arah arus. [ ]
Trending Now