Konten dari Pengguna
Waspada Politik Uang di PSU Pesawaran: Jangan Ulang Luka Lama
19 Mei 2025 11:53 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Waspada Politik Uang di PSU Pesawaran: Jangan Ulang Luka Lama
PSU Pilkada Pesawaran bukan sekadar ulangan, tapi kesempatan memperbaiki demokrasi.Rifandy Ritonga
Tulisan dari Rifandy Ritonga tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Pesawaran yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Mei 2025 bukanlah sekadar formalitas atau pengulangan prosedural dari pilkada sebelumnya. Lebih dari itu, PSU adalah kesempatan kedua untuk mengoreksi proses demokrasi yang sebelumnya cacat dan tercemar. Ini adalah ruang perbaikan, ruang pemulihan, dan pada saat bersamaan juga ruang ujian bagi integritas penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, serta para kontestan dan pemilih.
Namun, di balik semua itu, terdapat ancaman laten yang nyaris selalu hadir dalam setiap kontestasi politik di Indonesia: politik uang. Praktik ini telah begitu mengakar dan dianggap “biasa” dalam proses pemilu kita. Suara rakyat kerap ditukar dengan uang, sembako, janji proyek, hingga fasilitas instan yang hanya menguntungkan sesaat. Padahal demokrasi sejatinya adalah urusan kepercayaan dan kehendak bebas warga negara, bukan transaksi instan yang menukar hak suara dengan kepentingan jangka pendek.
Politik Uang: Wajah Buram Demokrasi Kita
Politik uang bukan sekadar tindakan menyogok secara langsung. Ia bisa tampil dalam berbagai bentuk, seperti pembagian sembako menjelang hari pemungutan suara, transfer pulsa, bantuan sosial yang mendadak muncul dari aktor politik tertentu, atau janji proyek dan posisi struktural kepada tokoh masyarakat demi meraup dukungan suara.
Yang menyedihkan, sebagian masyarakat tahu bahwa praktik ini salah. Tapi tetap menerimanya karena alasan kebutuhan ekonomi, tekanan lingkungan, atau ketidakpercayaan terhadap proses politik itu sendiri. Akibatnya, demokrasi kita kehilangan martabat. Pemilih tidak lagi memilih karena keyakinan, tapi karena “imbalan”.
Lebih jauh, politik uang menciptakan relasi kuasa yang timpang. Ia membuka jalan bagi kepemimpinan yang tidak memiliki kepercayaan publik, tetapi hanya punya kekuatan modal. Setelah terpilih, bukan rakyat yang menjadi prioritas utama, melainkan pengembalian “investasi politik” yang sudah dikeluarkan. Di sinilah letak awal dari praktik korupsi yang sistemik.
Belajar dari Barito Utara: Politik Uang Bisa Membatalkan Hasil Pilkada
Kasus Pilkada Barito Utara menjadi pelajaran sangat penting. Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya, membatalkan hasil pemilihan dan mendiskualifikasi semua pasangan calon karena terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Putusan ini tegas dan menjadi penanda bahwa praktik politik uang bukan hanya pelanggaran etika, melainkan pelanggaran berat terhadap prinsip keadilan dan integritas pemilu. Apa yang terjadi di Barito Utara sangat mungkin terjadi di Pesawaran, jika praktik kotor ini dibiarkan. Oleh sebab itu, kewaspadaan terhadap politik uang bukan sekadar seruan moral, tetapi keharusan konstitusional yang melekat bagi semua pihak.
Peran Penyelenggara Pemilu dan Penegak Hukum: Jangan Lagi Jadi Penonton
KPU dan Bawaslu Kabupaten Pesawaran memikul tanggung jawab besar. Dalam PSU ini, mereka harus membuktikan bahwa sistem pengawasan dan penegakan hukum benar-benar berjalan, tidak hanya sekadar formalitas. Jangan hanya pasang baliho atau spanduk bertuliskan “Tolak Politik Uang”, tetapi tidak memiliki strategi dan kesiapan teknis untuk menindaklanjuti laporan di lapangan.
Pengawasan harus difokuskan pada wilayah-wilayah rawan, masa tenang, dan hari pemungutan suara. Penempatan Pengawas TPS (PTPS) harus tepat, dan kapasitas mereka harus berdampak secara teknis yang relevan.
Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) juga harus bersikap proaktif, bukan reaktif. Setiap laporan dari masyarakat harus ditanggapi secara cepat, dengan prinsip kehati-hatian, tetapi juga keberanian dalam menindak. Jika pelaku politik uang terus dibiarkan melenggang bebas karena alasan klasik “kurang bukti”, maka demokrasi lokal kita akan terus diintervensi oleh kekuatan uang atau pengaruh kekuatan politik.
Tanggung Jawab Moral Para Kandidat
Beban moral terbesar dalam PSU ini sesungguhnya berada di tangan para calon kepala daerah. Jika benar ingin membangun Pesawaran, maka kompetisi harus dijalankan secara jujur dan beradab. Gunakan kekuatan gagasan dan program untuk meyakinkan rakyat, bukan kekuatan modal untuk membujuk mereka.
Publik tidak lagi butuh calon pemimpin yang sibuk “bagi-bagi”. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang berani beradu konsep, menunjukkan integritas, dan sanggup berdialog dengan rakyat tanpa sogokan.
Suara Rakyat Bukan Barang Dagangan
Masyarakat Pesawaran juga harus menyadari bahwa suara mereka bukan sekadar angka di bilik suara. Suara adalah wujud kedaulatan. Jika dijual, maka harga diri warga negara pun ikut tergadai. Satu suara bisa menentukan arah pembangunan, arah kebijakan, dan wajah pelayanan publik lima tahun ke depan.
Jika hari ini suara ditukar dengan uang, maka jangan heran jika esok pelayanan publik ditukar dengan pungutan liar, proyek-proyek pembangunan dikerjakan setengah hati, dan janji-janji hanya tinggal brosur kampanye yang berdebu.
Itulah sebabnya penting bagi masyarakat untuk mengambil sikap. Jangan tergoda serangan fajar. Jangan diam ketika melihat pelanggaran. Jika rakyat berani berkata “tidak”, maka pelaku politik uang akan kehilangan ruang geraknya.
Menjaga Harapan: Demokrasi yang Bersih Masih Mungkin
PSU di Pesawaran memang lahir dari kekeliruan masa lalu, tapi jangan biarkan ia menjadi pengulangan kegagalan. Ini adalah momen refleksi dan koreksi. Jika semua elemen masyarakat, penyelenggara, pengawas, penegak hukum, dan peserta pemilu bersatu menolak politik uang, maka PSU ini bisa menjadi contoh perbaikan demokrasi di tingkat lokal.
Jangan biarkan demokrasi dijajah oleh uang. Jangan ulang luka lama yang membuat rakyat kecewa. Jangan biarkan Pesawaran bernasib seperti Barito Utara.