Konten dari Pengguna
Hilirisasi Nikel Jalan Menuju Kedaulatan atau Jebakan Baru?
8 Juni 2025 15:33 WIB
·
waktu baca 6 menit
Kiriman Pengguna
Hilirisasi Nikel Jalan Menuju Kedaulatan atau Jebakan Baru?
Hilirisasi nikel jadi sorotan publik, antara harapan menuju kedaulatan energi dan ancaman ketimpangan serta kerusakan lingkungan. Perlu arah jelas agar bukan jadi jebakan baru sumber daya alam.Rifqi Nuril Huda
Tulisan dari Rifqi Nuril Huda tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarBelakangan ini, topik soal hilirisasi nikel kembali menjadi diskusi hangat sejak maraknya pembahasan penambangan di Pulau Raja Ampat. Tak hanya di ruang akademik dan pemerintahan, tetapi juga di warung kopi, media sosial, hingga meja-meja diskusi politik yang saat ini terjadi perang tarif maupun kerusakan alam di Raja Ampat. Ada yang melihatnya sebagai berkah baru untuk Indonesia. Ada pula yang mencemaskan bahwa ini hanyalah wajah baru dari ketergantungan lama terhadap ekspor sumber daya alam mentah serta merusak lingkungan.
Saya termasuk yang menaruh harapan sekaligus kewaspadaan. Harapan karena hilirisasi memang membuka peluang besar untuk keluar dari jebakan negara eksportir bahan mentah. Tapi waspada, karena tanpa arah dan tata kelola yang benar, hilirisasi bisa berubah menjadi jebakan sumber daya yang baru serta membuat kita makin jauh dari kedaulatan energi dan keadilan sosial yang sejati.
Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia hari ini ibarat duduk di atas tambang masa depan. Nikel adalah bahan baku utama baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV), dan dunia sedang berlomba mengembangkan ekosistem industri ini untuk menekan emisi karbon. Jika dikelola dengan benar, nikel bisa menjadi kartu as Indonesia dalam transisi energi global.
Namun pertanyaannya, Apakah kita benar-benar mengendalikan kartu itu? Atau kita justru kembali menjadi penonton dalam panggung besar industrialisasi global yang dikendalikan oleh negara-negara industri?
Mimpi Menjadi Raja EV Dunia
Pemerintah kita sejak 2020 telah mendorong kebijakan hilirisasi nikel secara masif. Larangan ekspor bijih nikel diberlakukan, dan Indonesia menggandeng investor besar terutama dari China untuk membangun smelter dan pabrik pengolahan. Di atas kertas, ini adalah langkah strategis.
Kita ingin naik kelas dari sekadar eksportir bijih nikel menjadi produsen bahan baku baterai kendaraan listrik. Dari tambang, ke smelter, ke precursor, ke cathode, lalu ke battery cell dan bahkan ke kendaraan listrik utuh. Inilah narasi besar yang dibangun Indonesia sebagai poros baru industri EV dunia.
Tapi di balik narasi itu, muncul banyak pertanyaan yang tak kalah penting Apakah hilirisasi ini benar-benar memberi nilai tambah bagi bangsa? Siapa yang paling diuntungkan? Rakyat atau korporasi? Alam atau pasar? Negara atau kekuatan modal asing?
Hilirisasi dan Realitas Ketimpangan
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa manfaat hilirisasi belum dirasakan secara merata. Di banyak daerah penghasil nikel seperti Morowali, Konawe, Halmahera, Obi, dan yang terbaru Raja Ampat , ketimpangan justru makin mencolok. Di satu sisi, berdiri kawasan industri megah dengan teknologi canggih dan modal triliunan rupiah. Di sisi lain, masyarakat lokal masih berkutat pada persoalan dasar air bersih, kesehatan, tanah adat, dan upah layak.
Belum lagi isu lingkungan yang terus menghantui. Banyak kawasan pesisir rusak, ekosistem mangrove hilang, dan pencemaran sungai meningkat akibat limbah industri nikel. Dalam banyak kasus, masyarakat adat kehilangan ruang hidupnya karena tergusur oleh konsesi pertambangan.
Ironisnya, semua ini terjadi atas nama hilirisasi. Atas nama kemajuan. Padahal, esensi dari hilirisasi seharusnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan menambah derita mereka.
Antara Amerika dan China Perang Mineral Kritis
Di saat yang sama, dinamika geopolitik global juga memberi tantangan baru. Sejak Amerika Serikat menerbitkan Inflation Reduction Act (IRA) dan kebijakan resiprokal pasar EV dunia makin bersaing ketat. Salah satu syarat dalam IRA adalah bahwa baterai kendaraan listrik hanya boleh mendapat insentif jika bahan bakunya berasal dari negara yang punya perjanjian dagang dengan Amerika, dan tidak dari negara yang masuk dalam kategori Foreign Entity of Concern (FEOC), seperti Tiongkok.
Ini jadi masalah bagi Indonesia. Mengapa? Karena mayoritas industri smelter nikel di Indonesia justru didominasi oleh perusahaan Tiongkok. Artinya, baterai berbasis nikel Indonesia bisa dianggap ‘tercemar’ oleh investasi China, dan sulit masuk pasar Amerika.
Dari sini kita bisa lihat, hilirisasi nikel ternyata bukan hanya soal ekonomi. Ia sudah masuk ke ranah geopolitik, perdagangan internasional, bahkan keamanan nasional. Pertanyaannya, apakah Indonesia punya strategi menghadapi tantangan ini?
Menuju Tata Kelola Berkeadilan
Menurut saya, ada empat hal penting yang harus kita lakukan jika ingin hilirisasi nikel benar-benar menjadi jalan menuju kedaulatan energi, bukan jebakan baru. Pertama, hilirisasi harus diletakkan dalam kerangka transisi energi nasional. Ini bukan sekadar proyek ekonomi, melainkan bagian dari visi besar membangun Indonesia sebagai bangsa mandiri energi, berbasis keadilan iklim dan keadilan antar generasi. Maka, arah hilirisasi harus mengutamakan penguasaan teknologi, pembangunan industri dalam negeri, dan penguatan kapasitas anak bangsa.
Kedua, kita butuh diplomasi ekonomi yang cerdas. Pemerintah harus aktif membangun perjanjian dagang bilateral agar nikel Indonesia bisa tetap masuk pasar EV global. Jangan biarkan kita jadi korban perang dagang antara AS dan Tiongkok. Kita bisa belajar dari Chile dan Australia yang mampu menjalin kemitraan strategis dalam kerangka Critical Minerals Partnership. Ketiga, aspek lingkungan dan sosial harus jadi prioritas. Jangan korbankan ekosistem dan masyarakat lokal hanya demi angka ekspor. Pemerintah perlu menguatkan regulasi lingkungan, menegakkan hukum atas pelanggaran industri, serta menjamin hak masyarakat adat dan buruh di kawasan industri nikel.
Keempat, penguatan kelembagaan. Keberadaan Indonesia Battery Corporation (IBC) harus menjadi instrumen negara untuk mengintegrasikan riset, industri, dan diplomasi sumber daya. Perlu penguatan Danantara sebagai pengelola dana hasil ekspor nikel untuk mendanai inovasi dan transisi energi bersih.
Hilirisasi Bukan Tujuan, Tapi Jalan
Sering kali kita terjebak pada cara berpikir bahwa hilirisasi adalah tujuan akhir. Padahal, hilirisasi hanyalah cara. Tujuannya adalah kedaulatan energi, kemandirian industri, dan kesejahteraan rakyat.
Kita tidak boleh puas hanya menjadi Indonesian of Nickel menguasai cadangan tapi bergantung pada pasar dan teknologi asing. Kita harus menjadi Tesla of the Tropics, bangsa yang mampu mengembangkan sendiri inovasi baterai, kendaraan listrik, dan energi bersih. Itu baru namanya transformasi.
Saya teringat kutipan Bung Karno “Tegakkan keadilan sosial, bangun kekuatan produksi nasional, dan rebut kedaulatan ekonomi bangsa!”
Hilirisasi nikel seharusnya menjadi jalan untuk menegakkan cita-cita itu. Tapi jalan itu penuh tikungan, jebakan, dan persimpangan. Kita butuh keberanian, visi, dan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat dan masa depan.
Jangan sampai ketika dunia sudah beralih ke energi bersih, Indonesia justru tertinggal karena sibuk menambang tanpa menguasai teknologi. Jangan sampai ketika cadangan nikel habis, kita hanya meninggalkan luka ekologis dan utang sosial.
Mari kita jadikan hilirisasi bukan sekadar kebijakan tambang, tapi gerakan nasional untuk mengubah wajah pembangunan Indonesia. Dari eksploitasi ke inovasi. Dari ketergantungan ke kemandirian. Dari kesenjangan ke keadilan.
Tentang Penulis :
Rifqi Nuril Huda adalah Direktur Eksekutif Institute of Energy and Development Studies (IEDS) Indonesia. Ia juga Ketua Umum Akar Desa Indonesia dan Mahasiswa Pascasarjana Hukum Sumber Daya Alam Universitas Indonesia