Konten dari Pengguna
Membangun Industri Maritim yang Berdaya Saing: Tantangan dan Peluang
26 Mei 2025 13:56 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Membangun Industri Maritim yang Berdaya Saing: Tantangan dan Peluang
Artikel ini membahas digitalisasi, peningkatan SDM, dan investasi strategis sebagai fondasi membangun industri maritim Indonesia yang modern, efisien, dan berdaya saing global.Rosanto dwi
Tulisan dari Rosanto dwi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menyimpan potensi maritim yang belum sepenuhnya teroptimalkan. Indonesia Maritime Week 2025 yang akan digelar pada 26–28 Mei mendatang menjadi momentum strategis bagi pemerintah untuk memperkuat daya saing sektor maritim nasional, khususnya melalui penguatan digitalisasi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan perluasan investasi maritim. Tanpa transformasi struktural yang terukur dan berkelanjutan, industri maritim nasional akan terus terjebak dalam ketertinggalan teknologi dan ketergantungan pada pelaku asing.
PerbesarDigitalisasi: Katalisator Modernisasi Sektor Maritim
Transformasi digital telah menjadi tulang punggung efisiensi sektor maritim global. Konsep seperti smart port operation, real-time logistics tracking, dan penggunaan drone inspection telah diterapkan secara luas di negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan Belanda. Teknologi ini terbukti mampu menurunkan dwelling time, memotong biaya logistik, serta meningkatkan transparansi layanan pelabuhan.
Namun, adopsi digital di Indonesia masih terkendala oleh ketimpangan infrastruktur teknologi antarwilayah serta rendahnya literasi digital pelaku industri, khususnya di daerah-daerah penghasil utama seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Tanpa strategi nasional yang jelas dan bersifat lintas sektor, transformasi digital hanya akan berhenti sebagai jargon tanpa implementasi substansial.
Pemerintah perlu menyusun dan mengeksekusi peta jalan digitalisasi industri maritim yang mengintegrasikan pelabuhan, logistik, sistem ekspor-impor, dan sektor perikanan tangkap. Perluasan jaringan fiber optic maritim, adopsi sistem pelaporan elektronik (e-logbook), serta digitalisasi sistem kepelabuhanan berbasis cloud merupakan langkah konkret yang harus dimasukkan dalam prioritas kebijakan 2025–2029.
Kualitas SDM: Titik Lemah Struktural yang Mendesak Dibenahi
Salah satu tantangan utama sektor maritim nasional adalah rendahnya kualitas SDM yang relevan dengan kebutuhan industri. Kurikulum pendidikan vokasi maritim masih belum link and match dengan perkembangan teknologi terbaru dan kebutuhan dunia usaha. Hal ini menyebabkan Indonesia tertinggal dalam kemampuan mengoperasikan sistem logistik digital, pemanfaatan automated vessel monitoring system, dan analisis data berbasis AI untuk pengelolaan hasil laut.
Perbaikan kualitas SDM harus menjadi prioritas kebijakan. Pemerintah perlu mendorong integrasi pendidikan vokasi dengan program pelatihan industri berbasis teknologi digital. Kolaborasi antara dunia pendidikan, pelaku usaha, dan institusi riset harus difasilitasi melalui skema insentif fiskal, pembentukan pusat pelatihan berbasis industri (industrial training center), serta peningkatan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peralatan praktik teknologi maritim.
Di tengah keterbatasan fiskal negara, keterlibatan aktif swasta dan lembaga mitra internasional dalam mendanai pendidikan dan pelatihan teknologi maritim menjadi instrumen strategis untuk mempercepat peningkatan kapasitas SDM nasional.
Infrastruktur dan Konektivitas: Masalah Ekuitas dan Efisiensi
Logistik maritim Indonesia dikenal sebagai salah satu yang termahal di Asia Tenggara, dengan biaya logistik yang menyumbang lebih dari 23% terhadap harga barang. Salah satu penyebab utama adalah ketimpangan pembangunan pelabuhan dan jaringan konektivitas laut, khususnya antara Indonesia bagian barat dan timur. Pelabuhan di daerah produsen hasil laut seperti Tual atau Tobelo belum didukung fasilitas pendingin (cold storage) maupun sistem transportasi laut yang efisien, sehingga hasil laut lebih sering diekspor langsung ke luar negeri tanpa nilai tambah dalam negeri.
Kondisi ini menimbulkan paradoks strategis: Indonesia sebagai negara penghasil sumber daya laut justru kehilangan potensi devisa dan lapangan kerja karena lemahnya sistem logistik nasional. Pemerintah perlu mendorong konsep hub and spoke pelabuhan berbasis kawasan produksi, mengembangkan pelabuhan feeder skala menengah, dan memperluas akses logistik antar pulau melalui subsidi pengangkutan laut berbasis kebutuhan produksi.
Ketersediaan smart port dengan sistem otomasi bongkar muat, integrasi sistem kepelabuhanan, dan konektivitas multimoda (laut-darat) merupakan fondasi dasar untuk membangun efisiensi logistik nasional yang kompetitif.
Investasi Strategis dan Diplomasi Maritim Baru
Indonesia Maritime Week 2025 bukan sekadar seremoni, tetapi harus dijadikan momentum untuk mendorong masuknya investasi strategis yang berpihak pada penguatan industri dalam negeri. Skema joint investment dengan klausul technology transfer dan local content perlu menjadi prasyarat dalam setiap komitmen kerja sama internasional. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi kapal dan alat tangkap asing, tetapi juga harus menjadi mitra setara dalam pembangunan industri maritim berbasis kedaulatan teknologi dan SDM nasional.
Guna menarik investasi jangka panjang, kepastian hukum, efisiensi birokrasi, serta jaminan politik (policy consistency) harus diperkuat. Pemerintah perlu menunjukkan political will yang tinggi dalam menerjemahkan roadmap maritim nasional ke dalam aksi konkret lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Industri maritim adalah arena strategis bagi kedaulatan ekonomi Indonesia di abad 21. Namun tanpa digitalisasi yang merata, SDM yang unggul, dan sistem logistik yang efisien, potensi ini hanya akan menjadi narasi kosong. Dibutuhkan kolaborasi lintas aktor, keberanian politik, dan konsistensi kebijakan untuk menjadikan sektor maritim sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing di era digital.
Prof. Rossanto Dwi Handoyo, Ph.D. Guru Besar Ekonomi fakultas EKonomi dan Bisnis Universitas Airlangga