Konten dari Pengguna
Menambah Portofolio : Penugasan Strategis Gibran Rakabuming Raka di Tanah Papua
10 Juli 2025 15:21 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Menambah Portofolio : Penugasan Strategis Gibran Rakabuming Raka di Tanah Papua
Penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam koordinasi pembangunan di Tanah Papua menjadi momen penting dalam menambah portofolio kenegaraan menuju peran kepemimpinan nasional lebih luasSuhendi bin Suparlan
Tulisan dari Suhendi bin Suparlan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam koordinasi pembangunan di Tanah Papua menjadi momen penting dalam menambah portofolio kenegaraan menuju peran kepemimpinan nasional yang lebih luas. Tulisan ini membahas bagaimana penugasan tersebut merepresentasikan penguatan peran wakil presiden sebagai aktor strategis dalam kebijakan nasional, memperlihatkan kesanggupan menghadapi isu-isu lintas wilayah dan kebudayaan, serta membangun legitimasi berbasis pengalaman lapangan. Dengan merujuk pada data aktual dan kerangka hukum yang ada, tulisan ini juga menguraikan bagaimana langkah ini dapat dipahami sebagai bagian dari proses kepemimpinan transformatif menuju RI 1.
Perbesar### 1. Pendahuluan: Kepemimpinan di Era Baru
Dalam dinamika politik dan pemerintahan Indonesia yang semakin kompleks, kehadiran pemimpin yang tidak hanya memiliki visi, tetapi juga pengalaman langsung di lapangan, menjadi kebutuhan strategis. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dilantik pada 2024 sebagai bagian dari duet kepemimpinan nasional bersama Presiden Prabowo Subianto, memasuki tahun keduanya dengan penugasan khusus: memimpin percepatan pembangunan di Tanah Papua. Tugas ini bukan hanya bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, tetapi juga menjadi batu loncatan penting dalam perjalanan politiknya menuju kepemimpinan nasional masa depan.
---
### 2. Landasan Hukum dan Konteks Penugasan
Penugasan ini memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Dalam ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa Wakil Presiden diberi mandat untuk memimpin Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua yang berfungsi mengoordinasikan kebijakan lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah.
Penugasan ini diumumkan secara terbuka pada Juli 2025 dan mendapat tanggapan positif dari publik. Dalam konferensi persnya, Gibran menyatakan kesiapannya untuk turun langsung, berkoordinasi dengan berbagai elemen di Tanah Papua, serta menjadikan dialog sebagai pendekatan utama. Ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang terbuka, partisipatif, dan adaptif terhadap konteks lokal.
---
### 3. Papua dalam Peta Strategis Nasional
Tanah Papua adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam, budaya, dan pengetahuan lokal. Dalam pembangunan nasional, Papua memegang peranan penting, baik dari sisi geopolitik, ekologi, maupun sebagai simbol integrasi kebangsaan. Namun, kompleksitas sosial-budaya yang ada menuntut pendekatan pembangunan yang sensitif, inklusif, dan berbasis kepercayaan.
Penugasan Wakil Presiden di Papua bukan merupakan tindakan sepihak dari pemerintah pusat, melainkan bagian dari upaya membangun kerja sama dan komunikasi yang sejajar dengan masyarakat lokal. Papua bukan objek pembangunan, melainkan subjek penting dalam proses bersama menuju Indonesia yang adil dan setara.
---
### 4. Dimensi Strategis Penugasan Gibran
Penugasan Gibran di Papua menambahkan beberapa dimensi penting dalam portofolionya sebagai pemimpin nasional:
#### a. Kepemimpinan Koordinatif Lintas Kementerian dan Daerah
#### b. Diplomasi Sosial dan Dialog Kultural
#### c. Inovasi Kebijakan dan Responsivitas
---
### 5. Menuju Legitimasi Nasional: Dari Wakil ke Pemimpin Utama
Dalam sejarah politik Indonesia, legitimasi calon pemimpin nasional sering kali dibangun melalui pengalaman di tingkat kementerian, legislatif, atau daerah. Gibran, sebagai Wakil Presiden aktif dengan tugas konkret dan multidimensional, menunjukkan bahwa portofolio kenegaraan dapat dibangun melalui keberanian mengambil tanggung jawab nasional yang menantang.
Tugas di Papua adalah panggung kebangsaan—di mana seorang pemimpin diuji tidak hanya pada kapasitas teknokratiknya, tetapi juga pada kematangan emosional, kepekaan kultural, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial.
---
### 6. Persepsi Publik dan Dinamika Politik
Respons publik terhadap penugasan ini cenderung positif. Banyak pihak melihatnya sebagai pembuktian bahwa Gibran tidak hanya mengandalkan popularitas, tetapi bersedia bekerja dalam isu yang membutuhkan perhatian mendalam dan kesabaran. Penugasan ini juga meredam kritik terhadap proses politik yang selama ini dianggap elitis dan jauh dari kebutuhan masyarakat.
Meskipun belum terdapat survei kuantitatif khusus yang mengukur persepsi publik terhadap penugasan Wakil Presiden Gibran di Tanah Papua, sejumlah indikator kualitatif menunjukkan adanya peningkatan persepsi positif dari berbagai kalangan, termasuk pemilih muda, akademisi, dan masyarakat Indonesia bagian timur. Respons ini tercermin dari pernyataan politisi, narasi media nasional, serta tanggapan publik yang mengapresiasi pendekatan dialogis dan keterlibatan langsung wapres dalam agenda pembangunan strategis. Ini menguatkan posisi Gibran sebagai figur yang mulai diterima secara lebih luas dalam arena politik nasional.
---
### 7. Tantangan dan Prospek Jangka Panjang
Tentu, tidak semua berjalan mulus. Penugasan ini menghadirkan tantangan besar dalam hal koordinasi, kepercayaan, dan waktu. Namun jika dijalankan secara konsisten, pengalaman ini dapat menjadi pilar kuat dalam membangun kepemimpinan nasional yang inklusif dan teruji.
Prospek jangka panjangnya adalah pembentukan figur pemimpin yang tidak hanya kuat dalam kebijakan, tetapi juga kuat dalam mendengarkan dan hadir secara langsung di tengah masyarakat. Model seperti inilah yang dibutuhkan Indonesia masa depan—pemimpin yang tidak hanya paham pusat, tetapi juga menyatu dengan wilayah.
---
### 8. Penutup: Dari Portofolio ke Panggung Nasional
Penugasan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dalam memperkuat koordinasi pembangunan di Tanah Papua adalah momentum penting dalam perjalanan politik nasional. Bukan sekadar tugas administratif, melainkan sebuah proses penempaan karakter kenegaraan dalam konteks nyata. Dari sini, lahir narasi baru kepemimpinan Indonesia: yang hadir, mendengar, dan bekerja bersama rakyat.
Langkah ini tak hanya menambah pengalaman birokratis, tetapi memperkuat posisi Gibran sebagai calon pemimpin masa depan yang memahami Indonesia dalam keragamannya. Menuju RI 1 bukan semata soal kehendak pribadi, melainkan kesiapan untuk menjalani tanggung jawab besar secara utuh, dengan tekad membangun kepercayaan dari seluruh penjuru negeri.