Konten dari Pengguna
“Loss Function” : Menyoal Pendekatan Militer terhadap Anak Bermasalah
8 Juni 2025 15:00 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
“Loss Function” : Menyoal Pendekatan Militer terhadap Anak Bermasalah
Dedi Mulyadi adalah sosok pemimpin baru, memang kontroversi, tapi masyarakat sudah rindu akan sosok pemimpin tegas, dan KDM hadir untuk itu.Samsul Arifin
Tulisan dari Samsul Arifin tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSelama lebih dari satu dekade, masyarakat kita disuguhi sandiwara populis yang menggoda. Janji perubahan berganti menjadi pertunjukan heroisme murahan, dan ruang politik kian penuh dengan aktor-aktor yang lebih piawai memainkan emosi ketimbang menawarkan solusi. Rakyat dijejali tontonan yang membuat realitas kabur; antara tindakan nyata dan sekadar pencitraan jadi sulit dibedakan.
Maka ketika muncul satu tokoh, Dedi Mulyadi misalnya, yang terlihat "tegas" dalam menangani kenakalan remaja, publik langsung bersorak. Anak-anak yang dituding nakal, dikirim ke barak militer. Disuruh baris, push-up, dan mendengarkan ceramah nasionalisme. Bagi sebagian masyarakat, ini dianggap sebagai bentuk ketegasan. Bukti bahwa negara “hadir”.
Namun, apakah benar ini bentuk kehadiran negara yang kita harapkan? Ataukah justru ini adalah tanda kegagalan sistemik yang dibungkus dengan narasi ketertiban semu?
Aku Tidak Tajam Persoalan Loss Function
Sebagai seorang akademisi yang terbiasa melihat persoalan dari sudut pandang hukum dan keadilan sosial, saya tertarik menggunakan pendekatan sederhana dari dunia kecerdasan buatan: loss function. Dalam dunia teknologi, loss function digunakan untuk mengukur seberapa jauh hasil yang diinginkan berbeda dari kenyataan yang terjadi. Semakin besar “loss”-nya, semakin buruk kinerja sistem tersebut.
Jika kita terapkan secara metaforis, kebijakan pengiriman anak-anak ke barak militer adalah upaya menurunkan “loss function” secara instan. Anak-anak dianggap sebagai deviasi dari norma, dan intervensi militeristik dipilih untuk mengembalikan mereka ke dalam “jalur yang benar”. Tapi pertanyaannya: apakah ukuran kegagalan sosial hanya sebatas kenakalan yang tampak di permukaan?
Di sinilah letak masalahnya. Kita hanya menghitung gejalanya. tawuran, balapan liar, pelanggaran disiplin, bullying, tetapi abai terhadap akar struktural yang melahirkan itu semua: ketimpangan sosial, kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan yang eksklusif, minimnya ruang publik yang sehat untuk anak muda, dan tentu saja, krisis masa depan yang membuat banyak dari mereka tumbuh dalam putus asa.
Barak militer mungkin mampu menertibkan fisik. Tapi dia tidak menyentuh luka batin. Tidak menyembuhkan trauma. Tidak memberi jalan keluar. Bahkan bisa jadi malah menambah beban psikologis dan memperkuat ketidakpercayaan anak-anak terhadap negara dan masyarakat yang mestinya hadir untuk mendidik, bukan menghukum.
Kita tahu, dalam sistem hukum, pencegahan lebih mulia daripada penghukuman. Namun dalam praktiknya, kita terlalu sering terjebak pada respons cepat dan populer. Terlalu mudah menunjuk “pelaku” tanpa menengok sistem yang menciptakannya. Padahal, jika kita mau menilai loss function sosial secara utuh, maka yang harus dihitung bukan hanya perilaku menyimpang, tapi juga gagalnya negara dalam menyediakan sistem yang adil dan ramah terhadap tumbuh kembang generasi muda.
Kita lupa bahwa anak-anak ini bukan angka statistik. Mereka adalah manusia muda yang sedang mencari arah. Ketika arah itu gelap, dan suara mereka tak didengar, maka jangan heran jika yang muncul adalah pemberontakan. Dan ketika negara menjawab pemberontakan itu dengan barak dan disiplin militer, maka kita tidak sedang menyelesaikan masalah, kita sedang menunda ledakan yang lebih besar di kemudian hari.
Sudah saatnya kita mengubah pendekatan. Loss function dalam kebijakan sosial tidak bisa hanya berbasis keteraturan jangka pendek. Ia harus menyentuh aspek-aspek yang lebih dalam: keadilan, empati, partisipasi, dan harapan. Kita butuh sistem yang mampu memulihkan, bukan sekadar menghukum. Kita butuh negara yang mampu mendengar sebelum memerintah.
Dan yang terpenting, kita butuh publik yang cerdas membaca realitas, bukan publik yang puas dengan visual viral dan potongan narasi heroik. Sebab jika tidak, kita akan terus memilih solusi instan untuk masalah kompleks. Dan seperti mesin yang terus-menerus dilatih dengan data salah, kita akan berakhir dengan model sosial yang salah arah.
Anak-anak yang “nakal” hari ini bisa jadi hanyalah cermin dari masyarakat yang kehilangan daya didik dan empati. Dan jika kita tidak segera mengoreksi arah kebijakan ini, maka loss kita sebagai bangsa akan jauh lebih besar dari sekadar perilaku menyimpang di jalanan, kita sedang kehilangan masa depan.
Sosok KDM
Menurut saya, kredit yang diberikan publik kepada Dedi Mulyadi memang cenderung berlebihan. Namun, di saat yang sama, antusiasme itu memperlihatkan satu hal penting: betapa hausnya masyarakat kita akan solusi konkret dari para pemimpin daerah, terutama untuk persoalan-persoalan sosial yang selama ini hanya dipantulkan di permukaan tanpa pernah benar-benar ditangani.
Respons terhadap KDM sekaligus menjadi cermin dari kegagalan gaya kepemimpinan yang terlalu teoretis, normatif, dan jauh dari praktik lapangan. Masyarakat tak butuh jargon pembangunan, mereka ingin tindakan nyata, meski kadang kontroversial. Dalam konteks ini, kritik skeptis kita terhadap pendekatan KDM ironisnya berada di barisan yang sama dengan sikap para senator DPRD Jabar, KPAI, dan sebagian politisi yang justru selama ini gagal menjawab ekspektasi masyarakat terhadap fungsi-fungsi representasi dan pengawasan yang mereka emban.
Artinya, walaupun pendekatan KDM bisa dinilai berlebihan, bahkan problematik secara etik dan hukum, kita juga tak bisa menutup mata bahwa ia setidaknya mempertontonkan bentuk kepemimpinan yang terasa lebih nyata, gaya yang selama ini absen dari panggung birokrasi daerah dalam beberapa dekade terakhir.
Apakah ini ideal? Jelas tidak. Tapi untuk banyak orang yang sudah terlalu lama ditinggalkan oleh sistem, tindakan KDM terasa mendingan. Tentu harapannya, akan muncul tokoh-tokoh baru yang mampu menjawab persoalan yang lebih kompleks dengan cara yang lebih adil, lebih sistemik, dan tetap membumi. Dan ketika saat itu tiba, kita pun harus cukup dewasa untuk mengakui bahwa dengan segala kontroversinya, KDM telah membuka ruang ekspektasi baru bagi kepemimpinan lokal yang lebih konkret dan hadir di tengah masyarakat.