Konten dari Pengguna
Dari Birokrat ke Strategist: Wajah Baru Kepemimpinan Publik Indonesia
25 November 2025 10:00 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Dari Birokrat ke Strategist: Wajah Baru Kepemimpinan Publik Indonesia
Dari Birokrat ke Strategist: Wajah Baru Kepemimpinan Publik Indonesia mengupas perubahan besar yang dibutuhkan dalam birokrasi Indonesia di era pemerintahan baru.Sapraji
Tulisan dari Sapraji tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarIndonesia sedang memasuki babak baru pemerintahan. Transisi kepemimpinan dari rezim sebelumnya ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjanjikan banyak perubahan besar, terutama dalam cara negara bekerja dan mengambil keputusan. Namun di tengah ambisi Indonesia Emas, muncul satu pertanyaan fundamental apakah para pemimpin publik kita telah bergeser dari sekadar birokrat pelaksana menjadi strategist yang mampu membaca masa depan?
Pertanyaan ini penting karena kualitas kepemimpinan birokrasi menentukan berhasil atau tidaknya agenda pembangunan. Di era VUCA ketidakpastian, kompleksitas, dan perubahan cepat Indonesia tidak lagi bisa mengandalkan pemimpin yang sekadar mengikuti SOP. Kita membutuhkan strategic leader, bukan hanya administrative manager.
Tulisan ini mengulas mengapa transformasi itu mendesak, bagaimana kondisi terkini birokrasi Indonesia masih berkutat pada pola lama, dan apa langkah konkret untuk memunculkan wajah baru kepemimpinan publik yang lebih visioner.
Birokrat Banyak, Strategist Minim
Selama puluhan tahun, birokrasi Indonesia dibangun dengan logika administratif, patuh pada aturan, taat prosedur, dan bekerja sesuai instruksi. Model ini mungkin relevan pada era stabilitas, tetapi dalam situasi sekarang, ia justru menjadi hambatan.
Beberapa indikasi lemahnya kepemimpinan strategis dapat dilihat dari tiga fenomena aktual:
1. Kebijakan yang Reaktif, Bukan Proaktif
Banyak kebijakan pemerintah lahir bukan dari analisis risiko jangka panjang, tetapi sebagai respons atas tekanan publik. Contohnya muncul dalam manajemen pangan, perumahan, hingga digitalisasi layanan pemerintah yang sering berjalan tanpa perencanaan lintas sektor. Pemerintah sudah menyadari masalah-masalah ini, namun tanpa pemimpin yang mampu memetakan skenario masa depan, kebijakan tetap bergerak zig-zag.
2. Ego Sektoral yang Masih Kuat
Walaupun pemerintah baru mendorong integrasi lintas kementerian, fakta di lapangan menunjukkan silo birokrasi masih dominan. Setiap lembaga merasa paling berwenang, sementara koordinasi hanya terjadi secara administratif, bukan strategis. Padahal, transformasi digital, tata kelola pangan, energi, dan keamanan nasional membutuhkan pemimpin yang bisa melihat gambaran besar, bukan sekadar mempertahankan wilayah kerja masing-masing.
3. Minimnya Pemimpin Data-Driven
Di era AI dan big data, keputusan publik semestinya berbasis analisis data. Namun mayoritas pemimpin publik tidak memiliki literasi data yang memadai. Hasilnya, kebijakan sering dibuat dengan intuisi politik ketimbang bukti lapangan. Masalah ini makin terasa ketika pemerintah mulai mengadopsi teknologi AI dalam pelayanan publik tanpa kesiapan kapasitas strategis di level pimpinan.
Situasi ini membuat Indonesia membutuhkan lompatan: dari birokrat yang sekadar menjalankan aturan, menuju pemimpin strategis yang memahami konteks, risiko, dan arah perubahan.
Kepemimpinan strategis di pemerintahan bukan sekadar tentang kecerdasan manajerial. Ia mencakup kemampuan membaca prospek jangka panjang, mengelola ekosistem kebijakan, dan memimpin dengan orientasi hasil, bukan prosedur.
Ada lima aspek strategis yang saat ini paling dibutuhkan Indonesia:
1. Visioning: Membangun Arah Masa Depan yang Jelas
Visi bukan sekadar slogan kampanye. Ia harus menjadi peta jalan yang benar-benar dijalankan dan dipahami hingga level teknis. Pemerintah baru membawa visi Indonesia Emas, tetapi tanpa kemampuan pemimpin sektor publik menerjemahkannya ke dalam program konkret, visi itu akan menjadi jargon belaka.
2. System Thinking: Menghindari Kebijakan Tambal Sulam
Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja lintas batas ekonomi, teknologi, keamanan, sosial, dan lingkungan. Pemimpin strategis harus mampu melihat bagaimana kebijakan pendidikan terkait dengan pasar kerja, bagaimana kebijakan pangan terkait dengan geopolitik, dan bagaimana teknologi mempengaruhi struktur administrasi negara. Tanpa cara pandang sistemik, kebijakan akan terus saling bertabrakan.
3. Agility: Adaptasi di Tengah Perubahan Cepat
Pandemi COVID-19 memberi pelajaran mahal bahwa birokrasi lamban adalah risiko keamanan nasional. Di era digital, ancaman cyber, perubahan iklim, dan dinamika politik global menuntut respon cepat, akurat, dan berbasis data. Pemimpin strategis harus mampu mengambil keputusan cepat tanpa kehilangan akurasi.
4. Literasi Digital dan AI
Digitalisasi bukan lagi pilihan. Dari pelayanan publik hingga pengawasan anggaran, teknologi menjadi tulang punggung tata kelola modern. Pemimpin publik yang tidak memahami dasar-dasar digital, analitik data, dan AI akan tertinggal jauh. Tantangannya bukan hanya teknologi, tetapi bagaimana memastikan digitalisasi tidak memperlebar kesenjangan dan tidak sekadar menjadi proyek.
5. Governance Excellence
Pemimpin strategis tidak hanya memikirkan inovasi, tetapi juga etika, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Dalam era informasi terbuka, reputasi pemerintah sangat ditentukan oleh integritas pemimpinnya. Korupsi dan konflik kepentingan tetap menjadi ancaman besar yang harus ditangani dengan kepemimpinan yang berani dan transparan.
Pemerintahan Prabowo-Gibran membawa sejumlah agenda besar yang membutuhkan pemimpin strategis, seperti:
Namun realitas birokrasi saat ini masih mempersulit agenda tersebut. Banyak pemimpin daerah dan kepala dinas yang masih berorientasi pada rutinitas administratif. Sementara itu, perubahan struktural seperti penggunaan AI, peningkatan kualitas perencanaan, dan integrasi data membutuhkan pemimpin yang berani mengambil risiko serta mampu mengelola perubahan.
Tanpa perubahan gaya kepemimpinan, target besar yang dicanangkan pemerintah hanya akan menjadi wacana.
Dari Birokrat ke Strategist: Apa yang Harus Dilakukan?
Ada tiga langkah konkret agar Indonesia benar-benar memiliki wajah baru kepemimpinan publik.
1. Seleksi dan Promosi Berbasis Kompetensi Strategis
Pemimpin publik harus dipilih bukan hanya berdasarkan masa kerja atau ketaatan administratif, tetapi dengan indikator baru seperti:
Negara-negara maju sudah menerapkan model ini untuk memastikan pejabat publik benar-benar siap menghadapi perubahan.
2. Penguatan Kapasitas Melalui Sekolah Strategi Pemerintahan
Indonesia membutuhkan lembaga pelatihan yang fokus pada strategic leadership, bukan hanya pelatihan administratif seperti saat ini. Kurikulumnya harus mencakup manajemen perubahan, kebijakan berbasis data, manajemen krisis, komunikasi strategis, dan etika digital.
3. Budaya Kinerja: Bukan Sekadar Laporan
Reformasi birokrasi tidak akan berhasil jika sistem insentif masih berorientasi pada dokumen. Pemimpin publik harus dinilai berdasarkan dampak kebijakan, bukan kelengkapan administrasi. Sistem monitoring berbasis data harus menggantikan budaya laporan manual yang menghabiskan energi tanpa manfaat.
Transisi Indonesia menuju negara maju tidak mungkin terjadi dengan kepemimpinan birokratis yang statis. Kita membutuhkan wajah baru kepemimpinan publik: pemimpin yang visioner, adaptif, berbasis data, dan mampu bekerja lintas sektor. Pemimpin yang tidak hanya menjalankan aturan, tetapi merumuskan strategi dan membawa perubahan.
Era baru pemerintahan harus menjadi momentum untuk memastikan bahwa para pejabat publik, dari pusat hingga daerah, bergerak dari birokrat menjadi strategist. Karena di era disrupsi, keberhasilan negara tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar anggaran, tetapi oleh kualitas kepemimpinan publik yang mampu mengubah tantangan menjadi peluang.