Konten dari Pengguna
Memahami Arah Kebijakan Pemerintahan Prabowo-Gibran
11 November 2025 15:00 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Memahami Arah Kebijakan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memasuki tahun pertamanya dengan fokus pada ketahanan pangan, hilirisasi industri, dan modernisasi pertahanan.Sapraji
Tulisan dari Sapraji tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSejak dilantik pada Oktober 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah menapaki tahun pertamanya dalam pemerintahan. Banyak yang menyebut periode ini sebagai kelanjutan era Jokowi, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan industrialisasi nasional. Namun di balik retorika melanjutkan yang baik, publik kini menuntut sesuatu yang lebih substansial, kejelasan arah, keberanian koreksi, dan kemampuan menghadirkan pemerataan kesejahteraan yang nyata.
Konteks politik dan ekonomi yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran tidaklah ringan. Dunia masih dibayangi ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi global. Di dalam negeri, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5 persen pada triwulan III-2025, menurut data BPS, tetapi pemerataan belum tercapai. Ketimpangan wilayah tetap lebar, sementara beban fiskal meningkat akibat subsidi energi dan program pangan nasional.
Pemerintah mencoba menjawab tantangan ini dengan menonjolkan tiga poros kebijakan utama yaitu ketahanan pangan dan energi, hilirisasi industri, serta modernisasi pertahanan. Ketiganya dirangkai dalam visi besar kemandirian nasional. Namun, tantangan utama bukan hanya pada visi, melainkan pada konsistensi dan orientasi kebijakan publiknya apakah benar dirancang untuk kepentingan rakyat, atau sekadar memperluas struktur kekuasaan ekonomi yang sudah ada.
Program lumbung pangan nasional misalnya, kembali menjadi proyek unggulan. Namun, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pendekatan top-down yang menekankan pembangunan fisik sering kali mengabaikan efisiensi tata kelola dan partisipasi petani. Tanpa reformasi agraria, akses teknologi pertanian, dan harga dasar yang berpihak, ketahanan pangan akan sulit dicapai. Pembangunan infrastruktur pangan tanpa perbaikan tata niaga hanya memperkuat dominasi korporasi besar di sektor hulu.
Di sisi lain, hilirisasi industri yang menjadi kebanggaan pemerintah perlu dikawal agar tidak berujung pada de-industrialisasi dini. Hilirisasi harus memastikan value creation di dalam negeri, bukan hanya perpanjangan rantai pasok bagi investor asing. Tantangan terbesar di sini adalah memperkuat kapasitas industri kecil dan menengah agar terhubung dengan rantai produksi nasional, bukan tersisih oleh pemain besar.
Dengan demikian, memahami arah kebijakan Prabowo-Gibran berarti melihat apakah mereka mampu bertransformasi dari sekadar melanjutkan kebijakan Jokowi menjadi memperbaiki model pembangunan yang timpang. Melanjutkan bukan berarti menyalin, melainkan menata ulang dengan keadilan dan keberlanjutan sebagai poros utama.
Kebijakan Publik di Persimpangan, Populisme atau Transformasi?
Salah satu ciri yang menonjol dari pemerintahan ini adalah gaya politik populis teknokratis. Prabowo tampil tegas dalam retorika nasionalisme dan kemandirian, sementara Gibran mewakili citra generasi muda dan digital. Kombinasi ini menciptakan aura optimisme, tetapi juga potensi kontradiksi antara simbol dan substansi.
Kebijakan publik di bawah kepemimpinan baru ini menghadapi dilema klasik antara populisme politik dan rasionalitas kebijakan. Di satu sisi, pemerintah berusaha menjaga popularitas dengan kebijakan berorientasi bantuan sosial dan subsidi. Di sisi lain, kebutuhan reformasi struktural dari efisiensi birokrasi, transformasi digital, hingga tata kelola fiskal menuntut keputusan yang tidak selalu populer.
Contohnya terlihat pada kebijakan subsidi energi. Pemerintah berkomitmen menjaga harga BBM agar stabil, terutama menjelang tahun fiskal 2026. Namun, tanpa skema transisi energi yang jelas, kebijakan ini dapat memperburuk beban APBN dan menunda investasi energi bersih. Indonesia memang butuh stabilitas harga, tetapi juga harus berani memulai reformasi energi yang berkeadilan: subsidi yang tepat sasaran, pengembangan energi terbarukan, dan edukasi publik untuk mengubah pola konsumsi.
Demikian pula dalam bidang ekonomi digital dan data publik. Gibran sering menekankan digitalisasi pemerintahan dan layanan publik. Tetapi digitalisasi tanpa integritas data dan reformasi birokrasi hanya akan melahirkan birokrasi versi baru yang lebih cepat, tetapi tidak lebih bersih. Transformasi digital seharusnya menjadi alat pemerataan akses, bukan sekadar simbol kemajuan teknologi.
Sementara itu, arah kebijakan pertahanan dan geopolitik di bawah Prabowo menunjukkan konsistensi dalam memperkuat posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Namun, kebijakan ini juga harus dipastikan berpihak pada kesejahteraan rakyat bahwa penguatan militer tidak mengorbankan prioritas anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pangan.
Secara keseluruhan, tahun pertama pemerintahan ini masih menjadi fase pencarian keseimbangan antara populisme dan transformasi. Jika arah kebijakan publik terlalu condong pada simbol populis, maka pertumbuhan ekonomi lima persen tidak akan cukup untuk menjawab ketimpangan dan stagnasi sosial. Tetapi jika pemerintah berani mengambil langkah rasional yang tidak populer misalnya, reformasi pajak, efisiensi subsidi, dan redistribusi sumber daya maka Indonesia bisa bergerak menuju kemandirian sejati.
Memahami arah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran bukan sekadar menilai janji kampanye, melainkan mengamati konsistensi antara visi, strategi, dan hasil nyata. Pemerintah memiliki peluang besar untuk melanjutkan pembangunan dengan lebih adil dan inklusif. Tetapi peluang itu akan hilang jika kebijakan publik hanya berputar pada jargon nasionalisme tanpa keberanian korektif terhadap ketimpangan struktural.
Pemerintahan ini perlu menegaskan identitasnya, bukan sekadar penerus, melainkan pembaru. Pembaruan dalam arti menata ulang relasi pusat-daerah, memperkuat akuntabilitas anggaran, memperluas basis produktif rakyat, dan menegakkan keadilan sosial.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya pada berapa persen ekonomi tumbuh, tetapi seberapa besar rakyat merasakan hasilnya. Itulah esensi dari kebijakan publik yang sejati bukan untuk memperkuat kekuasaan, melainkan untuk memperbaiki kehidupan bersama.