Konten dari Pengguna
Redenominasi Rupiah: Menghapus Tiga Nol, Membangun Kembali Kepercayaan Publik
24 November 2025 8:00 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Redenominasi Rupiah: Menghapus Tiga Nol, Membangun Kembali Kepercayaan Publik
Redenominasi rupiah menyederhanakan transaksi, tetapi menyimpan risiko inflasi dan tantangan komunikasi publik. Mampukah pemerintah menjaga kepercayaan masyarakat?Sapraji
Tulisan dari Sapraji tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarBayangkan Anda masuk ke warung kelontong pagi-pagi. Di papan harga tertulis Gula pasir Rp14,00 per kilo. Sekilas terlihat murah sekali, bukan? Tetapi itu sebenarnya hanya versi baru dari harga Rp14.000. Angka-angka yang selama puluhan tahun akrab di dompet dan pikiran masyarakat mendadak dibuat lebih ramping. Singkat, tetapi juga mengundang tanda tanya.
Inilah masa depan yang mungkin akan kita hadapi ketika redenominasi rupiah benar-benar diberlakukan. Penyederhanaan nominal ini bukan hanya menghilangkan tiga angka nol. Ia adalah transformasi budaya ekonomi, cara kita menilai barang, bertransaksi, membuat laporan keuangan, hingga memaknai stabilitas negara.
Namun seperti kebijakan besar lain, redenominasi bukan tanpa tarik-menarik kepentingan antara peluang dan risiko, antara modernisasi dan kekhawatiran publik.
Rupiah Baru, Persepsi Baru?
Sederhananya, redenominasi bertujuan meningkatkan efisiensi.
Negara-negara maju dengan ekonomi stabil hampir semuanya memiliki mata uang bertingkat nominal pendek. Jepang memang punya yen yang besar, tetapi sebagian besar negara Eropa, Australia, Korea Selatan, dan Malaysia memiliki struktur nominal yang ringkas.
Di Indonesia, transaksi sehari-hari sudah sangat gemuk angka. Membeli es teh manis Rp5.000. Ongkos ojek Rp12.000. Harga rumah miliaran. Angka nol menguasai struk belanja, dashboard kasir, dan buku akuntansi. Di sisi teknis, bank dan lembaga keuangan memproses nominal yang tidak efisien.
Maka penyederhanaan diperlukan bukan untuk mengurangi nilai uang, tetapi untuk menata ulang sistem. Namun di sisi sosial, ini bukan sekadar perubahan angka. Ini perubahan cara berpikir.
Ketika pemerintah Turki menghapus enam angka nol pada tahun 2005, propaganda anti-inflasi dilakukan secara masif. Setiap harga ditampilkan ganda 6.000.000 lira → 6 lira baru. Pemerintah mereka sadar, masyarakat tidak takut redenominasi, mereka takut harga tiba-tiba naik.
Di Indonesia, ketakutan terbesar adalah inflasi yang disusupi persepsi Inflasi bukan terjadi karena nilai uang berubah, tetapi karena salah persepsi seperti pedagang yang memanfaatkan momen untuk menaikkan harga.
Contohnya:
Harga telur Rp30.000 menjadi Rp30,00. Pedagang bisa saja mencantumkan Rp32,00 dan menyebutnya “harga baru dalam format redenominasi”. Jika pola ini terjadi di banyak titik, maka risiko inflasi psikologis sulit dibendung. Inilah alasan mengapa edukasi publik diperlukan. Redenominasi hanya logis jika masyarakat mengerti, bukan sekadar menjalani.
Berbeda dari situasi Indonesia awal 2010-an, ekosistem digital kita kini jauh lebih matang.
QRIS sudah menjadi metode pembayaran nasional. Aplikasi e-wallet, perbankan digital, dan kaukus fintech berkembang pesat. Sistem otomatis memudahkan konversi nilai tanpa repot.
Sederhananya: Jika redenominasi diberlakukan di era 2005, kita butuh mengganti jutaan mesin kasir.
Jika diberlakukan di era sekarang, kita cukup memperbarui firmware dan software. Tetapi tetap ada hambatan: kelompok masyarakat tanpa literasi digital.
UMKM tradisional, pedagang pasar, lansia, dan masyarakat pedesaan harus mendapatkan pendampingan. Jika tidak, kesenjangan persepsi antara yang paham dan yang tidak bisa memperbesar risiko manipulasi harga.
Siapa yang Paling Diuntungkan?
Jika redenominasi berjalan mulus, bukan investor atau bank besar yang paling untung. Justru masyarakat kecil yang sehari-hari berhadapan dengan harga-harga sederhana.
Tidak lagi membedakan antara Rp10.000 dan Rp100.000 sekilas karena banyak nolnya. Tidak lagi terganggu mesin kasir yang “hang” akibat nominal terlalu besar.
Tidak ada lagi struk belanja panjang yang didominasi angka nol. Dan yang paling penting: stabilitas rupiah bisa meningkat di mata masyarakat dan dunia. Indonesia menunjukkan diri sebagai negara yang percaya diri dengan mata uangnya.
Mata uang adalah simbol negara. Ketika digit dipangkas, kita sebenarnya sedang memperkuat simbol itu. Negara yang percaya diri pada ekonominya tidak membiarkan mata uangnya “gemuk” tanpa alasan.
Namun kita perlu realistis: Menghapus digit nol adalah teknis. Membangun kepercayaan publik adalah strategis. Keduanya harus berjalan bersamaan.
Jika pemerintah benar-benar mengimplementasikan redenominasi pada 2025 atau tahun dekat berikutnya, ada tiga langkah penting:
1. Masa Transisi Dual Price Tag
Setiap barang harus memiliki dua harga: Rp10.000 → Rp10,00
Wajib dan seragam. Ini mencegah manipulasi harga.
2. Edukasi Publik Nonstop
Video pendek, infografik, kampanye marketplace, edukasi UMKM, sampai materi kurikulum sekolah.
Publik harus merasa dilibatkan, bukan diinformasikan sepihak.
3. Penegakan Hukum Anti-Fraud
Jika ada pedagang yang menaikkan harga tidak wajar, harus ada sanksi tegas. Kebijakan sebesar ini tidak boleh disabotase oleh “inflasi nakal”.
Indonesia berada pada titik menarik, digitalisasi berkembang pesat, ekonomi relatif stabil; masyarakat semakin melek digital.
Tetapi kesuksesan redenominasi tidak ditentukan oleh teknologi atau angka statistik. Penentu utamanya adalah kepercayaan. Jika pemerintah mampu membangun komunikasi publik yang kuat, melindungi masyarakat dari inflasi psikologis, memastikan dual price berjalan disiplin, dan menjaga transparansi, maka redenominasi bisa menjadi lompatan sejarah.
Namun jika edukasi publik lemah, kebijakan ini berisiko menjadi sumber kebingungan baru. Pada akhirnya, redenominasi bukan tentang memotong tiga nol. Ini tentang merapikan masa depan rupiahdan apakah kita cukup siap untuk menerimanya.