Konten dari Pengguna
Ambisi Global dan Krisis Identitas Raksasa Halal Indonesia
13 September 2025 13:10 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Ambisi Global dan Krisis Identitas Raksasa Halal Indonesia
Analisis mendalam krisis identitas industri halal Indonesia. Membedah paradoks antara ambisi global dengan realitas kedaulatan industri, narasi defensif, dan kepercayaan publik yang rapuh. #userstorySawqi Saad El Hasan
Tulisan dari Sawqi Saad El Hasan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarIndonesia sering dipuja sebagai salah satu pusat halal dunia dengan melibatkan diri sebagai pemrakarsa ASEAN Halal Council, merajut jaringan internasional, dan berambisi menjadi kiblat industri halal global. Namun, di balik semua gemerlap itu, kenyataan pahit tak dapat disembunyikan: dugaan insiden nampan yang digunakan dalam program MSBG, kasus udang radioaktif, dan skandal domestik lainnya membuka luka mendalam dalam sistem kita.
Raksasa halal yang kita sebut itu ternyata tengah terimbas krisis identitas yang bisa dilacak melalui tiga paradoks mencolok: kedaulatan yang rapuh, narasi yang defensif, dan kepercayaan publik yang luntur.
Krisis Kedaulatan—Ambisi Tinggi, Fondasi Rapuh
Ambisi kita mengejar pasar halal global yang diperkirakan mencapai USD 1,3 triliun tidak sejalan dengan kenyataan industri ekspor lokal yang masih tertinggal dibanding negara seperti Malaysia dan Brasil. Dugaan skandal nampan MSBG adalah contoh nyata: kapasitas produksi industri lokal hanya mampu memenuhi sebagian kecil kebutuhan dan memaksa kita mengimpor sebagai solusi instan. Ditambah lagi dengan kasus kontaminasi Cs-137 di kemasan udang yang karena letak pabrik pengolahan berdekatan industri berat, menunjukkan betapa tata ruang industri kita tidak sensitif pada keamanan pangan. Maka, ambisi tanpa fondasi industri yang kuat hanyalah ambisi yang ilusif.
Krisis Narasi—Refleksi Tertahan
Indonesia baru membiakkan semangat industri halal secara serius setelah UU JPH 2019 dan pembentukan BPJPH pada 2017. Padahal, Malaysia dan Brasil sudah lebih dulu menetapkan sertifikasi halal sebagai kebutuhan strategis ekonomi. Ketika isu muncul, banyak yang lari ke narasi konspiratif—"Amerika ingin menjatuhkan kita"—seolah itu solusi. Padahal, refleksi kritis, bukan penolakan, adalah jalan untuk menemukan kekuatan sejati sebagai bangsa besar.
Krisis Kepercayaan—Sistem Formal, Realitas UMKM
Secara struktural, sistem sertifikasi halal kita cukup lengkap—sejumlah kebijakan seperti SEHATI, SIHALAL, hingga fasilitas self-declare dicanangkan untuk memudahkan UMKM. Namun, realitasnya berbeda. Banyak UMKM menilai prosesnya tetap melelahkan: dokumen menumpuk, konsumsi waktu berharga untuk urusan administratif, dan beban kognitif membuat mereka enggan mengikuti proses. Wakil Ketua KADIN, Angga A. Adinegoro, bahkan menyebut bahwa biaya untuk self-declare masih terlalu tinggi bagi usaha kecil, ditambah literasi syari’ah yang rendah membuat mereka bingung dalam membedakan ruang produksi halal.
Ironisnya, di saat para pelaku usaha terkecil ini berjuang untuk sekadar bertahan di tingkat mikro, gambaran di tingkat makro menunjukkan sebuah potensi raksasa yang belum tergarap sepenuhnya.
Data Ekspor Halal Indonesia dan Perbandingan Global
Beberapa fakta terbaru menegaskan ironi dalam narasi kita. Dalam periode Januari–Oktober 2024, total perdagangan produk halal Indonesia menembus USD 53,73 miliar, naik tipis sebanyak 0,58 % dari tahun sebelumnya. Dari angka itu, ekspor mencapai USD 41,42 miliar dengan surplus perdagangan sebesar USD 29,09 miliar.
Fokus ekspor sangat jelas: sektor makanan dan minuman menyumbang 81,16 % dengan modest fashion sekitar 16,48 % dan sisa kecil berasal dari farmasi serta kosmetik. Bahkan, di kuartal I 2025, ekspor halal ke Australia naik 13,5 % menjadi USD 156,8 juta, menunjukkan bahwa tren global memang menguntungkan. Namun, ambisi kita belum selaras dengan kapasitas domestik.
Jika dilihat, pencapaian regional bisa memberikan pelajaran penting. Malaysia patut dicontoh dalam membangun infrastruktur pendukung industri halal. Pada 2023, negara itu mencatat ekspor produk halal senilai RM 54 miliar (sekitar USD 12,9 miliar) dan direncanakan tumbuh hingga RM 70 miliar (sekitar USD 15,2 miliar) pada 2030. Malaysia juga berhasil membangun Halal Industrial Park yang merupakan ekosistem industri halal tersendiri, terisolasi dari industri berat, menjadi bukti komitmen tata ruang yang pro-keamanan pangan.
Di sisi lain, Turki menjadikan makanan halal sebagai sektor strategis yang tumbuh cepat dengan nilai pasar halal makanan mencapai USD 35,3 miliar di 2024 dan diproyeksikan mencapai hampir USD 95 miliar dalam satu dekade ke depan; tumbuh sebesar 10% per tahun. Perbandingan ini tidak berfokus pada persoalan meniru, tetapi adaptasi strategi yang relevan agar Indonesia bisa mengawali perbaikan struktural nyata.
Strategi Menuju Kepercayaan Sejati
Transformasi sejati harus menyentuh tiga aspek fundamental. Pertama, kemandirian industri harus dikejar dengan mempercepat produksi lokal untuk kebutuhan penting seperti nampan dalam program MSBG agar kita bisa berdiri secara mandiri dan tidak sekadar mengganti impor. Kedua, tata ruang harus ditata ulang agar industri pangan halal tidak berdekatan dengan sektor berisiko tinggi karena jika terjadi kesalahan seperti kontaminasi, reputasi kita akan runtuh.
Ketiga, sertifikasi halal harus dirancang lebih inklusif dan manusiawi. SIHALAL harus benar-benar mudah digunakan, proses self-declare harus sederhana, pendampingan P3H harus dirancang untuk mengurangi beban kognitif, dan edukasi literasi halal harus menjangkau pelaku usaha dengan cara yang mudah dicerna. Dengan cara tersebut, kepercayaan akan tumbuh secara organik, bukan dibangun atas retorika semata.
Ambisi global kita adalah sesuatu yang seharusnya bisa dibanggakan. Namun, tanpa fondasi industri yang kuat, narasi yang terbuka, dan sistem yang dipercaya publik, aspirasi itu akan seperti kastil pasir: indah dari kejauhan, rapuh begitu didekati. Kosmetik halal atau udang beku bukan sebagai produk ekspor paling bernilai, melainkan kepercayaan. Kepercayaan sejati hanya bisa kita ekspor ketika terjadi krisis kedaulatan, narasi, dan kepercayaan yang telah dituntaskan.