Konten dari Pengguna
Fatwa Nampan MSBG dan Bias Optimisme
25 September 2025 14:00 WIB
·
waktu baca 6 menit
Kiriman Pengguna
Fatwa Nampan MSBG dan Bias Optimisme
Nampan MSBG ibarat mobil yang di-recall. Masalah teknisnya selesai, tapi reputasi hancur. Mengapa fatwa fikih saja tak akan cukup menyelamatkan program triliunan ini? #userstorySawqi Saad El Hasan
Tulisan dari Sawqi Saad El Hasan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPernyataan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) baru-baru ini seolah menurunkan jangkar di tengah badai kontroversi nampan Program Makan Siang Bergizi Gratis (MSBG). Dari sudut pandang fikih, jawabannya jelas: nampan itu bisa disucikan, masalah teknis dianggap selesai. Namun di luar ruang bahtsul masail, gemuruh kecurigaan sudah lebih dulu meretakkan dinding kepercayaan publik.
Program MSBG bukan sekadar distribusi makan siang gratis. Ia hidup dari satu aset yang tak tercatat dalam APBN: keyakinan masyarakat bahwa anak-anak mereka makan dari sistem yang bersih, aman dan dapat dipercaya.
Celah yang Terbuka
Janji inti program semacam ini bukanlah semata menu empat sehat lima sempurna. Janjinya adalah ketenangan batin. Orang tua ingin percaya bahwa negara hadir menjaga kesehatan anak-anaknya tanpa celah yang meragukan. Sekali celah itu terbuka, sekali nampan dipersepsikan tercemar, program kehilangan mahkota terbesarnya: kredibilitas.
Kepercayaan yang runtuh jauh lebih sulit dibangun ulang ketimbang distribusi logistik. Bahkan dengan anggaran besar—Rp71 triliun dalam APBN 2025—realitas di lapangan menunjukkan keterbatasan serius: hingga awal Agustus, realisasi anggaran baru Rp10,3 triliun atau 14,5%, dengan penerima manfaat 20,5 juta orang dari target puluhan juta jiwa.
Kaburnya Akuntabilitas
Fatwa PBNU memang menyelesaikan perdebatan hukum agama. Tetapi di medan persepsi publik, keputusan itu bekerja seperti recall produk otomotif: masalah teknis bisa diperbaiki, tetapi kepercayaan para orang tua yang anaknya menerima program tersebut tidak serta merta bisa otomatis kembali. Ditambah lagi dengan hadirnya tragedi keracunan yang dialami para siswa setelah mereka mengonsumsi menu MSBG yang terjadi di beberapa daerah.
Kalau kita melihat kembali masa lalu, kasus Toyota pada 2009 di Amerika Serikat telah menjadi bukti: meski 9 juta mobil ditarik untuk perbaikan pedal gas, butuh hampir satu dekade bagi perusahaan untuk memulihkan reputasi penjualannya di Amerika Serikat. Krisis kepercayaan selalu lebih lambat sembuh dibanding krisis teknis. Program MSBG kini menghadapi risiko yang sama.
Alih-alih belajar dari manual manajemen krisis, respons resmi justru memperkeruh suasana. Pernyataan terbaru dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)—yang mengeklaim ompreng (nampan) yang mereka gunakan bersih, sambil melempar tanggung jawab verifikasi halal ke BPJPH—adalah contoh sempurna dari strategi yang keliru.
Manuver membelah masalah antara nampan produksi lokal dengan nampan impor ini bukanlah sebuah klarifikasi, melainkan sebuah upaya untuk mengecilkan skala krisis dan mengaburkan akuntabilitas. Dari pandangan konsumen, hal ini hanya memperkuat persepsi bahwa tidak ada satu pihak pun yang siap bertanggung jawab penuh.
Bias Optimisme
Pemerintah tampak beroperasi dengan keyakinan bahwa sistem yang ada sudah cukup kebal dari kegagalan fatal. Keyakinan berlebih inilah yang melahirkan kelalaian. Saat badai datang, responsnya bukan tampil sebagai penyelamat, melainkan tampak gagap: jeda komunikasi yang panjang, unggahan media sosial yang salah sambung dan menunggu rapat pejabat sebelum memberi jawaban.
Inilah yang dalam logika pelayanan publik sangat mirip dengan bad recovery dari perspektif pelayanan pelanggan. Semua hal yang sudah terjadi adalah indikasi kuat yang menimbulkan kesan bahwa negara belum benar-benar serius dalam berlatih menghadapi skenario terburuk. Padahal, untuk memenuhi target di akhir Desember 2025, BGN memperkirakan program ini masih membutuhkan tambahan dana sebesar Rp24 triliun.
Data survei memperlihatkan jurang yang nyata antara dukungan, kepuasan, dan kepercayaan. Survei Indikator Politik Indonesia (16–21 Januari 2025) mencatat 91,3% masyarakat sudah mengenal Program MSBG dan 87,1% menyatakan setuju atau sangat mendukung inisiatif ini. Namun, hanya 64,6% yang puas dengan pelaksanaannya. Lebih jauh lagi, hampir 47% responden menganggap program MSBG berpotensi dikorupsi, sedangkan di sisi lainnya, hanya sekitar 43% yang percaya program ini berjalan bersih. (Antara, 2025; Kompas, 2025)
Kontradiksi ini menegaskan bahwa reputasi tidak dibangun oleh narasi program semata, melainkan oleh kualitas eksekusi dan bagaimana publik menafsirkan konsistensi tindakannya. Sama halnya dengan pelanggan yang kecewa: permintaan maaf yang terlambat atau jawaban yang terlalu teknis sering kali hanya memperparah luka ketimbang menyembuhkannya.
Proyek Ambisius dan Realitas
Fenomena ini sejalan dengan teori klasik dalam studi proyek ambisius: planning fallacy dan legitimacy trap. Planning fallacy menjelaskan kecenderungan manusia maupun institusi untuk meremehkan risiko dan melebih-lebihkan kapasitas. Program sebesar MSBG dengan klaim akan menjangkau jutaan siswa di seluruh nusantara, sudah sejak awal rawan terjebak dalam underestimation—baik dari sisi logistik maupun anggaran.
Sementara itu, legitimacy trap menggambarkan bagaimana sebuah proyek besar bisa menjadi beban ketika kegagalannya menggerus; bukan hanya efektivitas, melainkan juga legitimasi politik. Ketika survei Indikator (Oktober 2024) menunjukkan 86,5% publik sudah sangat sadar akan program MSBG, skala kesadaran ini adalah pedang bermata dua. Dukungan besar di awal bisa berbalik menjadi tekanan besar ketika ekspektasi tidak terpenuhi. (Kumparan, 2024)
Pengalaman internasional mempertegas hal ini. India misalnya, melalui Mid-Day Meal Scheme—program penyediaan makan siang gratis terbesar di dunia—berulang kali menghadapi krisis kepercayaan akibat kasus keracunan massal di sekolah (Bihar, 2013). Meski program itu menyasar lebih dari 120 juta anak setiap hari, satu insiden saja cukup mengguncang legitimasi yang dibangun bertahun-tahun. Demikian juga di Kenya, National School Feeding Program yang diluncurkan dengan dukungan World Food Programme (WFP) kerap dikritik karena distribusi yang tidak merata, memunculkan pertanyaan apakah manfaat benar-benar sampai pada siswa yang paling rentan.
Oleh karena itu, reputasi program ambisius semacam ini tidak hanya diuji pada tahap awal peluncuran, tetapi juga pada konsistensi pemeliharaan ekspektasi publik. Tanpa manajemen krisis yang disiplin, ekspektasi besar berubah menjadi kekecewaan besar.
Rencana Pemulihan Program
Jalan keluar yang nyata bisa dilakukan pada saat ini bukan sekadar mengutip hasil uji laboratorium atau bersandar pada fatwa fikih. Hal yang dibutuhkan adalah Rencana Pemulihan Program (Program Recovery Plan) yang radikal. Tahap pertamanya bukan klarifikasi, melainkan pengakuan dan empati. Mengakui bahwa pengawasan lalai, sembari menunjukkan pemahaman atas keresahan publik.
Tahap berikutnya adalah transparansi total: membuka data rantai distribusi, menjelaskan titik lemah, hingga menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab. Langkah terakhir adalah perbaikan nyata yang bisa dilihat dan disentuh rakyat, misalnya standar higienitas baru yang diuji langsung oleh lembaga independen. Transparansi ini menjadi semakin mendesak mengingat pemerintah sudah menyiapkan lonjakan anggaran Rp335 triliun pada 2026, untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. (Kumparan, 2025).
Fatwa fikih memang menjawab logika agama: Apakah nampan ini boleh dipakai kembali? Namun, publik kini mengajukan pertanyaan yang jauh lebih sulit: Mengapa mereka harus percaya lagi pada program ini? Kepercayaan tidak bisa dibersihkan dengan air dan sabun; kepercayaan hanya bisa dipulihkan dengan konsistensi tindakan. Setiap hari yang terlewat tanpa perubahan nyata, retakan kepercayaan itu makin melebar. Lebih berbahaya lagi, dengan target 82,9 juta jiwa dan anggaran ratusan triliun, kegagalan dalam mengelola reputasi bisa berubah menjadi krisis politik yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan teknis dapur umum.
Program MSBG saat ini sedang berdiri di persimpangan jalan. Program tersebut bisa menjadi tonggak baru kesejahteraan sosial atau berpotensi menjadi sekadar catatan tambahan dalam arsip panjang tentang proyek ambisius yang tak sampai tujuan. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari jumlah paket makanan yang dibagikan, tetapi juga dari bagaimana publik merasa dilibatkan, diyakinkan, dan dihargai di sepanjang perjalanan. Sejarah telah memberi peringatan, angka-angka survei sudah memperkuatnya, dan pengalaman internasional menambah bukti. Kini, keputusan ada pada cara pemerintah memilih untuk bertindak.