Konten dari Pengguna
Menakar Langkah Solid dalam Diplomasi Halal
25 September 2025 17:00 WIB
·
waktu baca 6 menit
Kiriman Pengguna
Menakar Langkah Solid dalam Diplomasi Halal
Analisis tajam diplomasi halal Indonesia. Krisis kepercayaan program MSBG mengancam ambisi global di PBB dan kesepakatan dagang IEU-CEPA. Sebuah paradoks antara citra dan realitas.Sawqi Saad El Hasan
Tulisan dari Sawqi Saad El Hasan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPada saat penyelenggaraan Sidang Umum PBB, New York, Indonesia baru saja memancarkan sinyal paling kuatnya. Pidato Presiden Prabowo Subianto bukanlah sekadar retorika diplomatik; itu merupakan sebuah operasi branding negara yang canggih. Indonesia menawarkan pengakuan bersyarat kepada Israel demi kedaulatan Palestina dan menyerukan reformasi tata kelola global, Indonesia sedang memoles etalase citranya.
Janji yang ditawarkan ke dunia sangat jelas: Indonesia adalah pemimpin dari negara berkembang (Global South) yang berprinsip, juru damai yang pragmatis dan kekuatan penyeimbang yang visioner.
Namun pada saat citra Indonesia sedang dipoles hingga berkilau di panggung dunia, sebuah krisis fundamental justru sedang menggerogoti fondasi kepercayaan di rumah sendiri. Skandal kontaminasi zat haram dalam nampan makanan adalah realitas produk yang membentur keras janji yang sedang kita proyeksikan.
Di sinilah letak paradoks berbahaya itu. Bagaimana mungkin dunia, khususnya negara-negara Timur Tengah dan Teluk, akan percaya pada ambisi Indonesia sebagai pusat halal global, jika sistem jaminan halal domestik justru tampak rapuh dan sedang mengalami krisis kepercayaan?
Krisis Kepercayaan di Dalam Negeri
Respons pemerintah terhadap krisis ini, sayangnya, masih terjebak dalam apa yang dapat disebut sebagai paradoks persuasi: semakin keras upaya meyakinkan publik bahwa semua baik-baik saja dengan cara-cara tertutup, semakin besar pula kecurigaan yang tumbuh. Manuver saling lempar tanggung jawab antarlembaga, klarifikasi tanpa data terbuka dan keheningan yang terlalu lama di hari-hari awal krisis, merupakan gejala dari sistem yang tidak pernah serius berlatih menghadapi skenario terburuk.
Bagi masyarakat, di samping mereka menjadi ragu, mereka juga merasa terombang-ambing dalam ketidakpastian penyelenggaraan program tersebut. Hal yang dipertaruhkan masyarakat bukan sekadar kebersihan sebuah nampan makanan, melainkan ketenangan batin: apakah anak-anak mereka benar-benar dilindungi oleh sebuah sistem yang bisa dipercaya? Di sinilah reputasi negara diuji, bukan di ruang sidang diplomatik, tetapi di meja makan sederhana rakyatnya.
Paradoks Kegagalan dan Peluang
Namun, di balik bencana reputasi, tersimpan peluang strategis. Inilah yang disebut paradoks kegagalan: bahwa kegagalan katastropik justru bisa menjadi katalis perubahan fundamental. Jika pemerintah berani mengakui celah dalam sistem halal, memperbaikinya secara transparan dan melibatkan publik dalam pengawasan, maka lingkaran kebajikan bisa terbentuk.
Di titik ini, strategi perbaikan bukanlah sekadar “mengontrol dampak kerusakan” ala hubungan masyarakat, melainkan sebuah pergeseran permainan dari negative-sum game menuju positive-sum game. Dalam permainan rugi-bersama, semua pihak kehilangan: regulator kehilangan muka, pemerintah kehilangan kredibilitas, publik kehilangan ketenangan batin. Sebaliknya, dalam positive-sum game, semua pihak berpotensi menang—publik kembali percaya, regulator memulihkan wibawa dan diplomasi halal Indonesia memiliki fondasi kokoh.
Catatan dari Forum Halal Bersama Australia–Selandia Baru
Dimensi paradoks ini semakin jelas jika dibandingkan dengan langkah strategis yang ditempuh Indonesia di luar negeri. Pada 11 Juli 2025, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggelar Indonesia–Australia–New Zealand Halal Forum di Melbourne. Forum ini menghadirkan 15 Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) dari Australia dan Selandia Baru, serta perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT). Fokusnya adalah saling pengakuan sertifikat halal, harmonisasi standar dan penguatan perdagangan halal. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa halal kini menjadi keunggulan kompetitif sekaligus gaya hidup global berbasis ketertelusuran, dapat dipercaya dan transparansi.
Data yang disampaikan dalam forum ini penting dicatat: hingga Juli 2025, produk bersertifikat halal di Indonesia telah mencapai sekitar 7,7 juta item. Angka ini akan terus meningkat menjelang wajib sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026.
Namun, transaksi halal Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan raksasa ekspor halal seperti Tiongkok, Brasil, Amerika Serikat dan Prancis. Dengan penduduk ASEAN hampir 1 miliar jiwa dan seperempatnya berada di Indonesia, peluang sesungguhnya sangat besar. Tantangannya, tanpa sistem halal domestik yang benar-benar kredibel, capaian kuantitatif ini bisa sekadar statistik, bukan reputasi.
Forum di Melbourne memberikan cermin kontras: Australia, negara dengan minoritas Muslim, justru mampu memosisikan diri sebagai eksportir halal utama ke Timur Tengah. Jika mereka dapat melakukannya, maka Indonesia tidak boleh terjebak dalam retorika belaka. Kita harus memastikan fondasi halal domestik benar-benar kuat, agar forum internasional bukan sekadar seremoni diplomatik, tetapi panggung pembuktian kredibilitas.
Jaringan Negara Anggota OKI dan Pasar Negara Teluk
Kepercayaan ini penting karena pasar halal global bukan sekadar jargon. Data menunjukkan, dalam periode Januari–Juni 2025, ekspor Indonesia ke Arab Saudi mencapai USD 1,70 miliar, melonjak hampir 50% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Dari nilai tersebut, produk makanan olahan berkontribusi USD 134 juta, dengan tambahan kontrak ekspor produk makanan siap saji senilai SAR 45 juta (sekitar USD 12 juta) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji. (Ditjen PEN, Kemendag).
Selain itu, Uni Emirat Arab (UEA) menjadi hub penting. Melalui kesepakatan teknis antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Emirates Authority for Standardization & Metrology (ESMA), produk halal Indonesia kini dapat lebih mudah menembus pasar Teluk karena sertifikat halalnya diakui oleh otoritas UEA. Ini artinya, diplomasi halal bukan hanya pidato, melainkan jalur perdagangan konkret yang menentukan apakah Indonesia bisa menjadi pemasok utama di pasar halal global.
Secara total, ekspor produk halal Indonesia pada periode Januari–Oktober 2024 mencapai USD 41,42 miliar dengan surplus perdagangan halal USD 29,09 miliar, di mana sektor makanan olahan mendominasi dengan nilai USD 33,61 miliar jika merujuk rilis dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syari’ah (KNEKS). Angka ini bukan hanya statistik ekonomi, tetapi bukti bahwa potensi halal adalah salah satu tumpuan utama daya saing Indonesia di kancah global.
Bayangan Amerika Serikat dan Kemenangan di Eropa
Tidak semua jalur perdagangan terbentang mulus, terutama dalam negosiasi alot dengan Amerika Serikat. Namun, saat kebuntuan terjadi di satu sisi, sebuah kemenangan historis justru diraih di sisi lain. Penandatanganan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada 23 September 2025 adalah bukti keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia.
Di atas kertas, ini adalah sebuah game changer. Perjanjian ini adalah "perangkat keras" canggih yang menghapus lebih dari 98 persen tarif dan berpotensi melambungkan ekspor kita. Ini adalah kemenangan bagi aturan, struktur dan akses pasar.
Namun, di sinilah letak ironi yang paling tajam. Tepat saat kita merayakan kemenangan "perangkat keras" diplomasi kita di Eropa, "perangkat lunak" kredibilitas halal kita di dalam negeri justru sedang mengalami benturan sistem. Krisis nampan menunjukkan bahwa sistem jaminan, pengawasan dan komunikasi kita yang merupakan elemen inti dari reputasi halal ternyata mengalami malfungsi. Secara langsung melemahkan posisi tawar kita dalam negosiasi yang sulit dengan Amerika Serikat.
Konteks Palestina mempertegas kompleksitas ini. Dukungan Indonesia terhadap Palestina adalah bagian dari pemosisian daya tawar di pasar halal Timur Tengah. Namun, jika di dalam negeri sistem halal goyah, kredibilitas ini akan dipertanyakan. Dengan kata lain, diplomasi halal Indonesia kini terhimpit di antara kemenangan struktural di Eropa, tantangan negosiasi di Amerika Serikat dan krisis reputasi di dalam negeri, sambil mencoba menjaga ekspektasi moral-ekonomi dari dunia Islam.
Soliditas sebagai Syarat Mutlak
Sebelum Indonesia melangkah lebih jauh sebagai pemimpin Global South dan pusat halal dunia, langkah pertamanya harus solid: membenahi rumah sendiri. Kepercayaan domestik adalah fondasi dari setiap citra global. Dunia bisa memaafkan keterlambatan, tetapi tidak akan memaafkan ketidakkonsistenan.
Ambisi geopolitik akan runtuh bila tidak ditopang sistem domestik yang kokoh. Ibarat sebuah toko dengan etalase yang berkilau, percuma jika gudang di belakangnya bocor dan penuh retakan; konsumen akan pergi begitu rahasia itu terbongkar. Demikian pula Indonesia: kita boleh berkilau di panggung PBB, tetapi jika nampan makan siang anak-anak bangsa ternoda, kilau itu tak lebih dari cahaya semu.
Apa yang dipertontonkan di panggung dunia harus selaras dengan apa yang dirasakan di meja makan rakyat. Hanya dengan begitu, diplomasi halal Indonesia bisa berdiri tegak sebagai etalase yang indah sekaligus gudang yang kokoh merupakan interpretasi sebuah citra bangsa yang bukan hanya meyakinkan dunia, tetapi juga menenangkan hati rakyatnya sendiri.