Konten dari Pengguna
Pragmatis
21 November 2025 12:00 WIB
·
waktu baca 6 menit
Kiriman Pengguna
Pragmatis
Setiap program yang menyangkut makanan anak harus berada dalam pengawasan ketat protokol keselamatan pangan. Tidak ada pelatihan 3 bulan yang mampu menggantikan kompetensi bertahun-tahun. #userstorySawqi Saad El Hasan
Tulisan dari Sawqi Saad El Hasan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarâPragmatisâ, sebuah kata yang kini menjadi mantra baru dalam kebijakan publik Indonesia. Sebuah kata yang tampak sederhana, tetapi digunakan untuk begitu banyak hal: memotong proses yang terlalu panjang, membungkam kritik yang dianggap menghambat, hingga membangun ilusi efisiensi yang sebenarnya rapuh.
Kata ini terdengar modern, terasa efektif, dan tampak seperti jalan keluar paling logis dari kerumitan birokrasi. Namun semakin sering kata itu digunakan, semakin jelas pula bahwa pragmatisme kerap menyembunyikan biaya sosial yang tidak pernah terang-terangan diakui.
Itulah yang membuat wacana mengenai âpengawas giziâ berpelatihan tiga bulan terasa tidak biasa. Ia datang dengan wajah yang sangat familiar: solusi cepat untuk kekurangan tenaga, tetapi dengan risiko yang tidak pernah benar-benar dihitung. Bagi sebagian orang, ini sekadar perdebatan tentang profesionalisme. Bagi saya, ini adalah sebuah de javu; adegan ulangan dari sebuah babak kebijakan yang pernah saya alami sendiri.
Pragmatisme yang Dijadikan Sistem
Hampir sepuluh tahun yang lalu, saya pernah direkrut sebagai petugas ad-hoc untuk sebuah proyek nasional yang sensitif, besar, dan berada di bawah sorotan mata dunia internasional. Tugasnya terlihat sederhana, tetapi kenyataannya tidak sesederhana yang dibayangkan.
Kami harus memahami regulasi yang panjang, berhadapan dengan warga dalam situasi konflik, mengelola komunikasi publik, dan memastikan hak konstitusional jutaan orang tidak terabaikan. Jika prosedurnya dijalankan sebagaimana seharusnya, pelatihan yang kami butuhkan mungkin memakan waktu berminggu-minggu.
Namun negara hanya memberi kami hanya dua hari.
Ketika memasuki tahap yang menentukan hak pilih warga, pelatihannya dua hari lagi. Hal itu diulang kembali ketika harus mengelola logistik paling krusialâtugas yang jika keliru bisa membatalkan proses satu wilayahâkami kembali diberi dua hari. Semuanya serba cepat, serba ringkas, serba dianggap âcukupâ.
Namun, waktu pelatihan yang minim itu bukan kecelakaan. Waktu pelatihan merupakan desain itu sendiri. Sistemnya dibangun untuk menjalankan tahapan, bukan membangun keahlian; untuk menghasilkan fungsionaris jangka pendek, bukan profesional yang benar-benar memahami substansi. Sertifikat memang diberikan dan saya memilikinya.
Namun pengetahuan saya tetaplah pengetahuan dua hari. Di lapangan, saya tidak benar-benar âsiapââsaya hanya âkebetulan mampuâ karena memiliki pengalaman kehumasan dari organisasi mahasiswa. Keberhasilan seperti itu bukanlah bukti bahwa sistem berfungsi. Itu hanya bukti bahwa sistem sedang ditopang oleh keberuntungan.
Dan keberuntunganâsebagaimana kita tahuâadalah fondasi terburuk bagi kebijakan publik.
Dalam pengalaman itu, kegagalan paling buruk hanya berujung pada sengketa atau gugatan, melainkan dalam urusan gizi anak; kegagalan tidak berhenti pada ketidaknyamananâkegagalan bisa berujung pada kehilangan nyawa. Di sinilah pragmatisme yang tampak sederhana berubah menjadi sesuatu yang tidak dapat diterima secara moral.
Ketika Pelatihan Singkat menjadi Sumber Risiko
Indonesia memiliki sejarah panjang program pelatihan singkat yang berimplikasi besar. Data Kemenaker pada 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar peserta pelatihan kejuruan hanya menjalani program kurang dari sepuluh hari dan banyak yang tidak siap masuk industri setelahnya. BAPPENAS menemukan bahwa hampir setengah kegagalan layanan dasar negeri ini bukan berasal dari niat buruk atau kelalaian, melainkan dari kapasitas petugas yang memang tidak dibangun secara memadai.
Bukti empiris di lapangan menguatkan gambaran itu: keracunan massal di dapur umum pascabencana, salah takar gizi pada program balita, hingga temuan audit yang menunjukkan bahwa standar keamanan pangan kerap dilanggar bukan karena petugas tidak peduli, melainkan karena mereka memang tidak memiliki instrumen kompetensi yang diperlukan.
Di ranah administrasi publik, pola seperti ini dikenal sebagai training inadequacy, yaitu kondisi ketika seseorang sejak hari pertama sudah ditempatkan dalam posisi rentan gagal. Hal ini juga mencerminkan fenomena risk transfer, yaitu ketika risiko yang seharusnya dipikul oleh pembuat kebijakan justru dialihkan ke petugas lapangan yang paling lemah, tanpa perlindungan memadai.
Dalam bahasa yang lebih praktis: sistem bekerja, tetapi orang-orang di dalamnya dipaksa berjalan tanpa perlengkapan keselamatan. Jika kita menengok keluar, pola di negara lain menunjukkan sesuatu yang sangat konsisten: tidak ada negara maju yang berani bermain-main dengan keamanan gizi.
Di Jepang, pekerja gizi anak harus menempuh pendidikan profesional bertahun-tahun dan menjalani praktik bersupervisi selama enam bulan. Di Korea Selatan, praktik profesional satu tahun menjadi syarat mutlak sebelum seseorang dilepas ke lapangan.
Bahkan di Finlandiaâyang sangat adaptif dan efisienâtidak pernah menciptakan jalur cepat untuk pekerjaan semacam ini. Alih-alih memendekkan pelatihan, mereka memperkuat supervisi dan memperpanjang masa magang agar kualitas tetap terjaga.
Negara-negara ini memahami bahwa gizi bukan sekadar urusan logistik. Gizi adalah interpretasi kesehatan publik dan kesehatan publik tidak boleh tunduk pada imajinasi efisiensi yang semu.
Mengapa Wacana Ini Tetap Muncul?
Orang yang bisa mengisi formulir, melaporkan progres, mengambil foto kegiatan, serta memastikan dokumen lengkap dan rapi. Semua hal yang memang dibutuhkan dalam struktur birokrasi, tetapi tidak cukup untuk memastikan keselamatan makanan yang dikonsumsi anak-anak. Dengan begitu, petugas akan terlihat bekerja, program terlihat berjalan, dan angka di laporan tahunan terlihat bergerak.
Namun ketika sesuatu terjadiâmakanan basi, salah takar zat gizi, atau keracunan massalâmereka yang berada di ruang ber-AC tidak tersentuh oleh risiko itu. Sebaliknya, petugas ad hoc-lah yang akan ditarik ke depan sebagai pihak yang âgagal menjalankan SOPâ.
Inilah bentuk paling "telanjang" dari pragmatisme yang sudah bergeser jauh dari makna aslinya. Pragmatisme bukan lagi sekadar pendekatan praktis, melainkan berubah menjadi strategi pemindahan risiko secara sistemik.
Perlu Jalan ke Luar
Kritik tanpa solusi hanya menghasilkan kepahitan. Oleh karena itu, keluar dari jebakan pragmatisme harus dimulai dengan membangun struktur kompetensi yang jelas. Tidak semua orang harus menjadi ahli, tetapi setiap orang harus ditempatkan pada peran yang sesuai dengan kapasitasnya.
Di banyak negara, hal ini dilakukan melalui pembagian kerja berbasis tim. Ahli gizi bertanggung jawab pada perencanaan dan pengambilan keputusan teknis. Petugas pengawas membantu mengoordinasikan aspek teknis lapangan, sementara kader kesehatan menjalankan tugas administratif yang tidak memerlukan latar belakang akademik yang kompleks.
Selain pembagian peran, pendekatan magang bersupervisi selama enam hingga dua belas bulan terbukti jauh lebih efektif daripada pelatihan intensif yang serba cepat. Jejaring magang dengan rumah sakit daerah, puskesmas, dan organisasi kemanusiaan bisa menjadi jalan tengah yang lebih aman dan lebih realistis.
Setiap program yang menyangkut makanan anak harus berada dalam pengawasan protokol keselamatan pangan yang ketat. Standar seperti HACCP, prosedur distribusi bersupervisi, dan keberadaan ahli gizi di setiap wilayah bukanlah kemewahan. Itu adalah standar minimum moral yang harus dipenuhi untuk menjaga keselamatan publik.
Terakhir, yang paling sederhana tetapi paling sulit dilakukan yaitu kejujuran administratif. Jika jumlah ahli gizi kita kurang, solusinya tidak membuat jalan pintas, tetapi memperkuat jalur pendidikannya. Pendidikan percepatan, beasiswa daerah, dan insentif untuk wilayah terpencil bisa menjadi bagian dari strategi yang lebih bermartabat.
Saya tidak menolak pragmatisme. Pendekatan itu penting untuk mencegah birokrasi terjebak dalam perfeksionisme yang melumpuhkan. Namun, pragmatisme yang memotong proses pelatihan, mengabaikan risiko, dan memindahkan tanggung jawab kepada mereka yang paling rentan bukanlah efisiensi. Itu adalah desain masalah baru.
Negara yang matangâmeminjam gagasan Prof. Rhenald Kasali tentang institusi yang mampu menyetir diri sendiriâharus tahu kapan harus melaju cepat dan kapan harus memperlambat langkah agar tidak menabrak tembok. Perubahan memang perlu cepat, tetapi tidak pernah boleh membahayakan keselamatan masyarakat. Jika ada satu pelajaran yang patut kita pegang teguh, itu adalah kenyataan sederhana berikut.
Dalam urusan yang menyangkut nyawa, segala yang diistilahkan âpragmatisâ harus kembali diuji: Apakah hal itu benar-benar menjadi solusi, atau hanya jalan pintas yang menyembunyikan risiko? Sebab bagi masyarakat, yang dipertaruhkan bukanlah sekadar efisiensi anggaran, melainkan juga keselamatan generasi yang akan datang.