Konten dari Pengguna
Rekonstruksi 'Capitol' MBG: Mewujudkan SPPG Halal dan Berintegritas
12 Oktober 2025 15:00 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Rekonstruksi 'Capitol' MBG: Mewujudkan SPPG Halal dan Berintegritas
Krisis kepercayaan program MBG pasca perbedaaan respons antara MUI & BPJPH. Menggunakan analogi 'Capitol' dan 'distrik', membedah bagaimana pahlawan lokal merekonstruksi integritas halal. #userstorySawqi Saad El Hasan
Tulisan dari Sawqi Saad El Hasan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarBayangkan pada saat ini, dunia yang kita tempati seperti yang diceritakan di dalam karya populer The Hunger Games, sebuah dunia yang memiliki distrik-distrik dan sepenuhnya bergantung pada Capitol untuk keadilan, keamanan dan pasokan makanan. Sekali saja Capitol bertindak kontradiktif atau lambat, ketidakpastian menyebar dan rasa takut menghantui setiap sudut ruang publik yang mempertanyakan, "Apakah MBG aman, halal dan pengelolaannya berintegritas?"
Pasar halal kita kini mengalami fenomena serupa. Ketika kebijakan MUI dan BPJPH saling bersilangan soal program Makan Bergizi Gratis (MBG), publik mulai melepaskan kepercayaannya begitu saja, bukan karena niat buruk para pelaksana, melainkan karena pondasi yang selama ini terlalu tergantung pada pusat mulai retak.
Dalam kepanikan yang menyebar seperti efek domino ini, publik tidak hanya meragukan nampan MBG, tetapi juga meragukan seluruh rantai pasok program: dari dapur penyedia hingga penyedia bahan baku. Fenomena ini mirip dengan panic selling di pasar saham di mana keputusan cepat diambil tanpa verifikasi lengkap. Dalam konteks sosial, harga yang “turun” adalah moral publik yang semula teguh.
Data lokal memperlihatkan ketimpangan nyata. Data yang terlihat di Jawa Tengah, dari 1.533 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hanya 43 unit (sekitar 2,8%) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Cerita berbeda terlihat dari interpretasi data di Jawa Timur, dari 714 dapur MBG, baru ada 114 SPPG yang bersertifikat. Beberapa kabupaten seperti Madiun bahkan belum memiliki satu SPPG pun yang bersertifikat. Angka-angka ini seharusnya dibaca dengan empati, bukan tudingan.
Di balik setiap dapur yang belum bersertifikat, terdapat pelaksana yang berjuang dengan sumber daya terbatas, menjaga kualitas makanan untuk anak-anak. Mereka bukan pelaku kelalaian, melainkan korban dari sistem yang belum sepenuhnya siap menopang kepercayaan besar dari publik bumi Ibu Pertiwi maupun setiap mata yang menyaksikan dari mancanegara.
Lahirnya “Pemberontakan” di Distrik
Di tengah kekosongan yang ditinggalkan oleh kegagapan “Capitol”, muncul peluang untuk membangun kembali kredibilitas dari bawah. Para pemain lokal, seperti asosiasi katering dan PBNU, mulai mengambil peran sebagai pahlawan baru. Mereka menjalankan pelatihan, audit internal, dan sertifikasi halal secara langsung di lapangan.
Yuyun Anwar—seorang konsultan dan praktisi teknologi pengolahan pangan dan makanan katering—mengatakan dalam unggahan pada akun Instagram-nya bahwa penyajian menu MBG dari SPPG untuk ribuan anak bukan sekadar soal memasak di hari-H. Teknik re-engineering diperlukan di mana sebagian menu dipersiapkan lebih awal dengan pendinginan suhu chill atau beku, disimpan di cool room atau freezer. Dengan cara ini, makanan bisa diproses, dikemas, dan dikirim dengan cepat pada hari penyajian, tanpa mengurangi kandungan gizi dan tetap aman dari pertumbuhan bakteri.
Dr. Tan Shot Yen menambahkan, pendekatan ini menggabungkan standar gizi dan keamanan pangan, sehingga SPPG berintegritas bukan hanya halal secara sertifikasi, melainkan juga higienis dan bergizi. Langkah teknis ini memungkinkan ribuan porsi makanan disajikan secara efisien, menghindari risiko keracunan, dan memastikan kualitas tetap terjaga meski dalam skala besar, tetapi dengan presisi yang terukur.
Di Jawa Barat, PBNU menargetkan 1.000 dapur MBG, tetapi baru sepuluh yang siap beroperasi sesuai standar. Di Jawa Timur, asosiasi katering lokal memfasilitasi percepatan sertifikasi dengan pelatihan dan audit internal, sambil mempraktikkan teknik rantai dingin dan persiapan awal ala profesional. Gerakan ini menegaskan bahwa kepercayaan yang sebelumnya di organisir dari atas menuju ke bawah, kini secara kolektif tumbuh dari bawah ke atas; dari pelaku lokal yang memiliki solidaritas, rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap implementasi teknis.
Dapur-dapur kecil di Semarang, Madiun, dan Malang menjadi laboratorium sosial tempat amanah diuji secara nyata dengan menjaga makanan tetap halal, higienis, dan bergizi bagi anak-anak. Dalam konteks ini, setiap sertifikat yang diterbitkan bukan sekadar dokumen dan bentuk legal formal saja, melainkan juga menjadi bentuk pengakuan atas perjuangan yang dilakukan di tengah ketidakpastian dan penerapan standar teknis yang profesional.
Membangun Kembali dari Reruntuhan "Capitol"
Kepanikan publik bukanlah akhir dari ekosistem halal, melainkan awal dari rekonstruksi yang lebih sehat. Sistem moral dan amanah tidak hanya dibangun dari otoritas pusat, tetapi dari aksi nyata di lapangan, dari konsistensi, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif.
Seperti distrik-distrik yang perlahan belajar mandiri setelah Capitol goyah, dapur-dapur MBG dan asosiasi lokal menunjukkan bahwa “keuntungan” atau kemenangan sejati dalam krisis ini bukanlah fatwa dari pusat, melainkan ekosistem kepercayaan baru yang lahir dari kerja nyata di lapangan. Jika fondasi ini dijaga dengan baik, kepercayaan publik akan kembali kokoh. Bukan karena satu pusat mengatur, melainkan karena semua pihak bekerja bersama untuk mempertahankan stabilitas.
Nampan mungkin hanya sebuah benda, tetapi baru-baru ini karena isu kontaminasi, nampan telah menjadi simbol cara kita memperlakukan kepercayaan yang sangat rentan dan mudah terpapar risiko bila tidak didukung sistem yang kuat. Dalam “pasar halal”, pemenangnya bukan mereka yang paling lantang berfatwa dan mengeluarkan klaim, melainkan mereka yang paling konsisten menjaga kepercayaan publik. Bukan sekadar kata-kata, melainkan kerja nyata yang berdampak positif.