Konten dari Pengguna
Malari 1974: Saat Jalanan Jakarta Mengoreksi Soeharto
10 November 2025 20:00 WIB
·
waktu baca 6 menit
Kiriman Pengguna
Malari 1974: Saat Jalanan Jakarta Mengoreksi Soeharto
Malari 1974: Ledakan protes kelas terhadap kesenjangan Orde Baru. Sebuah koreksi keras yang hanya dibalas dengan dandanan kosmetik dan represi. Sellyna Putri Sabila
Tulisan dari Sellyna Putri Sabila tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarJakarta, 15 Januari 1974. Bukannya menyambut hangat perdana menteri Jepang, jalanan ibu kota justru memerah oleh kobaran api. Mobil-mobil Toyota dan Nissan dibakar, toko-toko elektronik dijarah, dan gedung-gedung megah diserbu massa. Inilah peristiwa Malari, kerusuhan politik pertama Orde Baru. Tapi, apa yang terjadi sesungguhnya lebih dari sekadar aksi mahasiswa atau kerusuhan biasa. Ini adalah ledakan kemarahan rakyat terhadap ketimpangan ekonomi yang dianggapnya kian menjadi-jadi. Sebuah “koreksi keras” yang memaksa rezim Soeharto berbenah, meski hanya sekadar “dandanan” di permukaan. Sebuah bentuk protes terhadap kesenjangan ekonomi, dominasi modal asing, dan kekayaan yang hanya dinikmati segelintir orang dekat kekuasaan, ternyata sudah punya sejarah panjang. Malari adalah babaknya yang paling dramatis, sebuah peringatan keras dari masa lalu yang masih relevan untuk disimak di tengah carut-marut ketimpangan yang masih kita saksikan hari ini.
Ekonomi yang “Gerah” dan Timpang
Sebelum kerusuhan meledak, Indonesia bak sebuah pressure cooker. Di permukaan, ekonomi tampak mulai bangkit berkat booming harga minyak dan derasnya modal asing yang diundang masuk. Namun di balik itu, tekanan ketimpangan sosial mendidih hingga hampir meledak. Pemerintahan Presiden Soeharto memang berhasil menekan inflasi, tetapi kebijakan ekonominya menciptakan ketimpangan yang kian melebar.
Gelombang investasi asing, terutama dari Jepang, membanjiri Indonesia. Mobil-mobil Toyota dan Mitsubishi memadati jalanan, sementara produk elektronik Jepang memenuhi toko-toko. Namun, di balik kemewahan baru ini, industri kecil dan menengah lokal terengah-engah. Para pengrajin tekstil di Majalaya, Jawa Barat, misalnya, kelimpungan menghadapi serbuan produk impor yang lebih murah dan modern. Banyak dari mereka akhirnya gulung tikar, menambah panjang daftar pengangguran.
Sementara rakyat kecil berjuang memenuhi kebutuhan pokok, segelintir elite dekat kekuasaan hidup dalam kemewahan yang mencolok. Direktur Pertamina, Ibnu Sutowo, menjadi simbol kecemburuan sosial ini. Gajinya sebagai pejabat negara mungkin tidak besar, namun ia dikenal publik hidup bak “putra raja” dengan mobil Rolls Royce milik pribadinya. Praktik bisnis “Ali-Baba” di mana pengusaha non-pribumi bermitra dengan pejabat militer atau birokrat merajalela, merusak persaingan sehat dan meminggirkan pengusaha pribumi.
Ketimpangan ini kian menjadi-jadi ketika Ibu Negara Tien Soeharto menggagas proyek Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang menghabiskan dana miliaran rupiah. Di tengah himpitan ekonomi rakyat, proyek yang dianggap sebagai “proyek mercusuar” ini menuai kritik dan dianggap sebagai pemborosan. Potret pahit ketidakadilan ini akhirnya meledak dalam Kerusuhan Anti-Cina di Bandung pada Agustus 1973, yang bukan hanya sekadar konflik rasial, melainkan cermin dari kecemburuan sosial dan kegerahan terhadap sistem ekonomi yang dianggap tidak adil. Tekanan dalam pressure cooker ekonomi Orde Baru itu sudah mencapai puncaknya, dan hanya menunggu waktu untuk meledak.
Bahasa Api dan Pecahan Kaca
Ketika ribuan massa turun ke jalan pada 15 Januari 1974, yang terjadi bukanlah kerusuhan tanpa makna. Setiap kobaran api dan pecahan kaca adalah sebuah “pesan” protes yang keras dan putus asa dari rakyat yang merasa terpinggirkan. Dalam bahasa yang primitif dan penuh amuk, mereka melukiskan kekecewaannya terhadap sistem yang dianggap tidak adil.
Mobil-mobil Jepang seperti Toyota dan Nissan menjadi sasaran utama pembakaran. Ini bukan aksi vandalisme sembarangan. Di mata massa, mobil-mobil itu adalah simbol nyata dari dua hal: kemewahan elite baru yang berfoya-foya dan dominasi produk asing yang mematikan usaha lokal. Membakarnya adalah cara melawan simbol yang paling terlihat.
Gedung-gedung megah, seperti showroom Astra dan kantor Pertamina, tidak luput dari amukan. Serangan terhadap simbol-simbol konglomerasi ini adalah serangan terhadap kekuatan modal besar yang dianggap mencengkeram ekonomi nasional dan menyingkirkan usaha kecil. Sementara di tingkat mahasiswa, tuntutan mereka lebih terartikulasi: “Bubarkan ASPRI!” Teriakan ini adalah serangan langsung ke jantung sistem. Asisten Pribadi Presiden seperti Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani dilihat sebagai otak dari kebijakan ekonomi yang korup dan monopoli yang merugikan rakyat.
Kerusuhan ini bukanlah chaos tanpa alasan. Ini adalah sebuah ledakan komunikasi politik kaum yang tereksklusi. Setiap api yang membakar dan kaca yang pecah adalah protes primitif terhadap ketidakadilan yang mereka alami sehari-hari. Sebuah jeritan yang, karena tak lagi didengar melalui saluran aspirasi normal, akhirnya menyala dengan dahsyat di jalanan Jakarta.
Dandanan Kosmetik dan Pembungkaman
Menghadapi “koreksi keras” dari jalanan, rezim Soeharto merespons dengan dua wajah yang kontradiktif: senyum palsu di satu sisi, dan tinju besi di sisi lain.
Tangan Besi langsung menghantam. Dalam hitungan hari, aparat keamanan bergerak melakukan penangkapan massal. Hariman Siregar, sang Ketua Dewan Mahasiswa UI yang vokal, beserta ratusan aktivis lainnya, dijebloskan ke dalam sel. Tak cukup sampai di situ, rezim memberangus kebebasan pers dengan membredel setidaknya 12 media massa kritis, termasuk Indonesia Raya dan Pedoman. Suara-suara yang mengkritik kebijakan pemerintah dipaksa bungkam dalam satu gerakan pembersihan yang sistematis.
Namun, di balik represi itu, rezim juga memainkan kartu “Senyum Palsu”. Pemerintah mengumumkan berbagai kebijakan ekonomi yang terkesan memihak rakyat kecil, seperti Kredit Investasi Kecil (KIK) dan program untuk menguatkan pengusaha pribumi. Secara permukaan, ini terlihat seperti respons terhadap tuntutan demonstran. Namun pada kenyataannya, ini hanyalah dandanan kosmetik. Struktur ekonomi korup yang didominasi konglomerat dekat kekuasaan tidak diubah secara fundamental. Jaringan patronage hanya diperluas untuk menyerap sedikit lebih banyak pengusaha pribumi yang loyal, sementara inti sistem kapitalisme kroni tetap dijaga.
Warisan paling kelam dari Malari justru datang kemudian: kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Dengan kebijakan ini, kampus yang sebelumnya menjadi pusat intelektual dan kontrol sosial, dinetralisir. Dewan mahasiswa dibubarkan, kegiatan politik di kampus dilarang, dan mahasiswa dipaksa hanya fokus pada kurikulum akademis. Kebijakan ini sukses mengebiri suara kritis kampus yang merupakan pengawas kebijakan yang paling independen selama lebih dari satu dekade. Demi ilusi stabilitas pembangunan, demokrasi dan kebebasan akademik dikorbankan. Inilah pelajaran utama rezim dari Malari, pertumbuhan ekonomi bisa dilanggengkan asalkan disertai dengan kontrol politik yang ketat.
Pelajaran dari Sejarah yang Berulang?
"Dengan demikian, demokrasi memiliki dua tujuan. Pertama, menggerakkan partisipasi yang lebih luas kepada rakyat... Kedua, adalah bagaimana memecahkan persoalan bersama (publik), termasuk suksesi kepemimpinan tanpa kekerasan." – Hariman Siregar
Pada hakikatnya, Malari 1974 adalah sebuah ledakan sosial yang dipicu oleh kesenjangan ekonomi akut akibat model pembangunan yang elitis dan tidak inklusif. Peristiwa ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati segelintir orang, sambil mengabaikan keadilan sosial, pada akhirnya akan menuai resistensi yang brutal.
Ketika kita hari ini menyaksikan kesenjangan kaya-miskin yang masih lebar, kegelisahan terhadap penguasaan asing di sektor strategis, atau berbagai upaya untuk meredam suara kritis, kita seolah melihat bayangan dari masa lalu yang sama. Polanya tidak banyak berubah; yang berubah mungkin hanya aktor dan latarnya.
Pelajaran dari Malari adalah peringatan yang abadi: Pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan adalah bom waktu. Dan sejarah mengajarkan bahwa suara rakyat, ketika tidak lagi didengar di ruang-ruang debat yang demokratis, pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri melalui jalanan. Sebuah pelajaran yang harusnya tidak kita ulangi.
Sumber:
Agustina, W. (2014). Massa misterius Malari: rusuh politik pertama dalam sejarah Orde Baru. Tempo Publishing.
de Britto Wirajati, Y. (2018). Mahasiswa Dan Malari Di Jakarta: Telaah Perilaku Kolektif Mahasiswa Indonesia 1973-1974. Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya, 13(2).
Fathonah, A. D., Sutiyah, S., & Yuniyanto, T. (2023). Peristiwa Malari dan Dampaknya terhadap Gerakan Mahasiswa Indonesia (1974-1998). Candi: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah, 24(1), 1-11.
Lailah, A., & Syah, I. (2013). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Peristiwa Malapetaka 15 Januari (MALARI) 1974. PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah), 1(2).
Padiatra, A. M. (2015). Introduction to MALARI: Dari Situasi, Aksi, hingga Rusuh pada Awal Orde Baru, 1970–1974. dalam Jurnal Criksetra, 4(8).