Konten dari Pengguna
Negara Kecil Bernama Keluarga : Antara Kesetaraan dan Kesadaran
10 Juli 2025 15:45 WIB
·
waktu baca 8 menit
Kiriman Pengguna
Negara Kecil Bernama Keluarga : Antara Kesetaraan dan Kesadaran
Negara kecil bernama keluarga antara kesetaraan dan Kesadaran. Ketika keluarga menjadi basis pada kedaulatan tentang sudut pandang kesetaraan gender sebagai kebebasan memilih.Septi Peni Wulandani
Tulisan dari Septi Peni Wulandani tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarTulisan saya sebelumnya tentang Kesetaraan Gender yang Menculik Masa Depan Anak Kita yang berisi sebuah kritik terhadap sistem yang mendorong perempuan masuk ke ranah publik tanpa dukungan struktural yang memadai, sementara anak-anak—di banyak kasus—kehilangan kehadiran pengasuhan yang utuh. ternyata memicu sebuah diskusi hangat dengan mas Antonius Aji dan teman-teman suami saya di WhatsApp Group Teknik Fisika ITB. Selama ini Diskusi soal kesetaraan gender sering kali menyulut emosi—antara pujian dan gugatan. Tapi dalam dialog saya dengan Mas Aji, muncul percakapan yang berbeda: tenang, tajam, dan menohok pada akar terdalamnya—yakni tentang siapa yang paling berdaya dalam menghadapi realitas sosial kita saat ini. Agar tidak kehilangan konteks, berikut adalah diksusi kami di WhatsApp Group:
Tanggapan Mas Aji terhadap artikel tersebut:
Terima kasih kepada Mbak Septi yang telah membuka diskusi penting mengenai kesejahteraan anak di tengah tekanan ekonomi modern. Namun, terdapat beberapa catatan kritis terhadap argumen yang dibangun.
1. Kesalahpahaman Konsep Kesetaraan Gender.
Tulisan ini cenderung menyamakan kesetaraan gender dengan "semua perempuan harus bekerja". Padahal, esensi sejati dari kesetaraan gender adalah kesetaraan kesempatan dan kebebasan untuk memilih peran. Baik perempuan maupun laki-laki harus memiliki pilihan yang dihargai secara sosial dan ekonomi untuk berkarier, menjadi orang tua di rumah, atau kombinasi keduanya. Isu sentralnya adalah hak untuk memilih, bukan paksaan untuk masuk ke dalam satu peran tertentu.
2. Absennya Peran Ayah sebagai Pengasuh Setara.
Konsekuensi logis dari poin pertama adalah pengakuan peran ayah. Tulisan ini meletakkan seluruh beban pengasuhan pada figur ibu. Dalam sebuah rumah tangga yang setara, keputusan pengasuhan adalah keputusan tim. Bisa saja ayah yang mengambil peran dominan di rumah sementara ibu berkarier, atau keduanya berbagi peran. Dengan mengabaikan peran ayah, artikel ini secara tidak langsung justru melanggengkan pandangan patriarki bahwa anak adalah urusan perempuan.
3. Analisis yang Kurang Berimbang.
Artikel ini hanya berfokus pada potensi dampak negatif dari ibu bekerja, seperti meningkatnya kecemasan anak. Untuk analisis yang komprehensif, perlu juga dibahas berbagai riset yang menunjukkan dampak positifnya, antara lain: anak yang lebih mandiri, wawasan peran gender yang lebih luas, hingga menjadi sumber inspirasi bagi anak.
Kesimpulannya, masalah yang diangkat adalah nyata, tetapi diagnosisnya kurang tepat. Masalahnya bukan "kesetaraan gender yang kebablasan", melainkan kesetaraan gender yang belum tuntas, di mana tuntutan pada perempuan untuk maju di ranah publik tidak diimbangi dengan dorongan bagi laki-laki untuk mengambil peran setara di ranah domestik.
Mas Antonius Aji menanggapi bahwa persoalannya bukan pada kesetaraan, melainkan pada ketimpangan peran dan absennya tim yang seimbang di dalam rumah. Ia menawarkan cara pandang yang jernih: alih-alih menunggu revolusi kebijakan yang mungkin tak kunjung tiba, tidakkah kita perlu memulai dari yang paling dekat—dari keluarga?
Dalam banyak hal, saya sepakat. berikut adalah jawaban saya:
Terima kasih kepada Mas Aji atas respons yang reflektif dan membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang kesetaraan gender dan kesejahteraan anak. Saya sepakat bahwa topik ini terlalu penting untuk dilihat dari satu sudut pandang saja. Maka izinkan saya memberikan klarifikasi dan pelurusan terhadap tiga poin utama yang diajukan.
1. Kesetaraan Gender sebagai Kebebasan Memilih
Saya sepenuhnya sepakat: kesetaraan gender adalah tentang kebebasan memilih, bukan keharusan untuk bekerja di luar rumah. Namun dalam praktik sosial dan ekonomi saat ini, “bebas memilih” seringkali menjadi kemewahan kelas menengah atas. Banyak perempuan bekerja bukan karena memilih, tetapi karena sistem menuntut dua penghasilan untuk bertahan hidup di kota besar.
Data BPS 2023 menunjukkan bahwa 64% keluarga urban di Indonesia tergantung pada dua sumber penghasilan. Maka, narasi kebebasan memilih menjadi timpang jika kebijakan tidak hadir untuk memungkinkan pilihan itu benar-benar bisa diambil secara layak.
Tulisan saya menyoroti ironi ini—bukan menolak perempuan bekerja, tetapi menyoroti konsekuensi sosial yang belum ditangani secara sistemik, terutama pada anak-anak. Maka, bukan kesetaraannya yang saya kritik, melainkan bentuk implementasi kesetaraan yang terlalu sering hanya dimaknai sebagai “perempuan harus berdaya secara ekonomi di luar rumah”—tanpa sistem pendukung domestik dan keluarga yang kuat.
2. Peran Ayah: Justru Ini Poin yang Perlu Kita Serukan Bersama
Mas Aji benar, dan saya berterima kasih karena mengangkat ini: peran ayah sangat sering absen dalam diskusi pengasuhan. Tetapi saya juga ingin menggarisbawahi: ketidakhadiran peran ayah dalam wacana publik bukanlah karena tulisan ini mengabaikan mereka, melainkan karena sistem sosial dan budaya masih menempatkan pengasuhan anak sebagai tanggung jawab utama ibu.
Fakta lapangan mendukung ini:
Jadi, jika tulisan saya menyoroti ibu, itu karena ibu masih secara de facto menjadi pilar pengasuhan di sebagian besar keluarga Indonesia, bukan karena saya ingin menyingkirkan peran ayah. Yang kita butuhkan adalah memperkuat kesadaran kolektif bahwa pengasuhan adalah tugas bersama. Dalam hal ini, saya sepenuhnya sejalan dengan Mas Aji.
3. Dampak Positif Ibu Bekerja: Betul, Tapi Konteks Tetap Penting
Saya juga tak menutup mata terhadap dampak positif ibu bekerja: anak-anak bisa menjadi lebih mandiri, memiliki panutan perempuan yang kuat, dan membentuk pemahaman gender yang lebih progresif. Namun, banyak riset juga mencatat bahwa dampak positif itu muncul jika dan hanya jika ada sistem pengasuhan yang stabil dan aman di rumah.
Sayangnya, di banyak kasus di Indonesia, sistem pengasuhan alternatif masih lemah dan tanpa regulasi. Laporan Komnas Perlindungan Anak (2022) mencatat 40% kasus kekerasan terhadap anak terjadi di ruang privat yang melibatkan pengasuh atau anggota keluarga lain, bukan orang tua inti.
Jadi, bukan pekerjaan ibu yang saya kritik, melainkan ketidaksiapan sistem sosial kita dalam mendampingi transformasi peran gender. Maka kritik saya tidak ditujukan pada ibu bekerja, tapi pada ketidakhadiran kebijakan publik yang memungkinkan peran domestik dan publik dijalankan dengan seimbang, aman, dan manusiawi.
Tulisan saya bukan seruan mundur ke dapur, melainkan seruan untuk melibatkan anak-anak dalam kalkulasi kebijakan dan narasi kesetaraan.
Bahwa ketika kita mendorong perempuan ke ranah publik, kita harus sekuat itu pula mendorong laki-laki masuk ke ranah domestik, dan mendorong negara menciptakan regulasi yang menopang keseimbangan tersebut—lembaga pengasuhan publik yang berkualitas, jam kerja fleksibel, cuti ayah yang setara, dan insentif bagi perusahaan ramah keluarga.
Karena kesetaraan sejati tidak hanya membuat perempuan bebas memilih. Tapi juga membuat anak-anak tetap merasa aman, dekat, dan dicintai di tengah pilihan-pilihan itu.
Mas Aji kembali mengirimkan respon terhadap jawaban saya:
Terima kasih kembali, Mbak Septi, atas tanggapan yang sangat mendalam dan data yang menguatkan. Diskusi kita menjadi semakin menarik.
Mengenai data 64% keluarga urban yang bergantung pada dua penghasilan, ini memunculkan pertanyaan kritis: apakah ketergantungan ini murni untuk bertahan hidup (survival), atau sudah tercampur dengan tuntutan gaya hidup (lifestyle)? Misalnya, asumsi bahwa anak harus punya gawai terbaru, sekolah di tempat tertentu, mengikuti berbagai les, atau tuntutan gaya hidup konsumtif lainnya.
Pendekatan yang selalu berusaha mencari pemasukan untuk menutupi daftar pengeluaran yang terus bertambah tidak akan ada habisnya. Bukankah pendekatan yang lebih memberdayakan adalah sebaliknya: secara sadar menyesuaikan pengeluaran dengan pemasukan yang ada?
Membedah detail pengeluaran inilah yang berisiko membuat diskusi kita menjadi terlalu luas dan bergeser dari isu gender. Bisa jadi komponen terbesarnya adalah biaya kesehatan, transportasi, atau energi. Ambil contoh biaya kesehatan. Tingginya biaya bisa jadi karena negara harus menanggung penyakit degeneratif akibat gaya hidup. Namun, untuk menanganinya, pemerintah akan berbenturan dengan kepentingan besar seperti pemasukan dari cukai rokok atau industri makanan. Ini adalah labirin kebijakan makro yang kompleks. Solusinya bisa memakan waktu puluhan tahun dan jelas sudah bukan lagi soal kesetaraan gender. Berharap semua ini beres terlebih dahulu adalah sebuah utopia.
Karena itu, saya ingin menarik kembali diskusi ke unit terkecil dan paling berdaya: keluarga. Daripada menggantungkan harapan pada "gebrakan" kebijakan dari atas yang mungkin masih jauh, bukankah lebih pragmatis untuk memperkuat kesadaran di level keluarga? Bahwa suami-istri adalah sebuah tim yang bertanggung jawab atas "produk" utama mereka: kesejahteraan dan kemandirian anak.
Hidup adalah soal trade-off—ini prinsip yang tak bisa ditawar. Tim keluarga inilah yang harus berani melihat realitas, menimbang pilihan, dan secara sadar memutuskan prioritasnya—entah itu fokus pada karier, pengasuhan langsung, atau kombinasi keduanya—sambil memahami penuh bahwa setiap pilihan memiliki "harga" atau konsekuensi yang harus dibayar.
Berharap pada negara untuk menyelesaikan semua ini, meski itu tujuan ideal berbangsa dan bernegara, terasa utopis. Solusi yang paling realistis ada di tangan kita: memberdayakan setiap keluarga untuk menjadi "negara kecil" yang mandiri dalam mengambil keputusan. Karena pemberdayaan sejati dimulai dari pilihan sadar yang dibuat oleh tim di dalam rumah tangga itu sendiri. Kesadaran itu yang perlu dibangun.
Diskusi yang menarik, dan membuat saya menulis artikel ini sebagai pelengkap artikel sebelumnya. Kita memang hidup dalam sistem ekonomi yang membuat banyak keluarga tergantung pada dua penghasilan. Tapi seperti ditunjukkan Mas Aji, pertanyaan pentingnya adalah: ketergantungan ini murni karena kebutuhan, atau karena gaya hidup yang dipaksakan?
Apakah anak-anak benar-benar butuh gawai terbaru, les setiap hari, dan liburan ke luar negeri demi dianggap “berkembang”? Ataukah kita yang sedang menyeret keluarga ke dalam sirkuit konsumsi yang tanpa ujung?
Di sinilah keluarga diuji bukan sebagai institusi sentimental, tapi sebagai “negara kecil” yang harus membuat kebijakan mikro—menyusun anggaran, menetapkan prioritas, mengelola sumber daya, dan paling penting: memutuskan dengan sadar, bukan karena tekanan sosial.
Mas Aji mengingatkan: hidup adalah trade-off. Maka setiap keputusan—ibu bekerja penuh waktu, ayah bekerja paruh waktu, berbagi tanggung jawab, atau salah satu fokus di rumah—punya harga yang harus dibayar. Dan harga itu, sering kali, adalah waktu bersama anak, energi emosional, atau stabilitas ekonomi.
Tetapi kesadaran akan trade-off ini justru bisa menjadi sumber kekuatan. Bahwa kedaulatan keluarga dimulai dari kesadaran memilih, bukan dari keterpaksaan meniru.
Benar, kita tetap perlu menuntut negara memperbaiki regulasi—dari cuti ayah dan cuti ibu melahirkan yang manusiawi, pendidikan pengasuhan, hingga insentif bagi jam kerja fleksibel. Tapi sambil menunggu perubahan itu, tidak bijak jika keluarga justru menyerah pada keadaan, dan tidak membangun kekuatannya sendiri.
Karena negara mungkin tak akan hadir tepat waktu. Tapi keluarga bisa—jika ia menyadari dirinya sebagai unit berdaulat, dengan otonomi untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya.
Maka kesetaraan gender yang sejati tak hanya butuh suara perempuan yang diperhitungkan di ruang publik, tapi juga suara keluarga yang sadar akan kekuatannya sendiri.
Catatan Penutup:
Tulisan ini bukan akhir dari perdebatan, tetapi jembatan untuk mempertemukan dua pendekatan: perubahan struktural dari atas, dan kebangkitan kesadaran dari bawah. Karena masa depan anak-anak kita bergantung bukan hanya pada siapa yang hadir di rumah, tetapi juga pada siapa yang berani mengambil keputusan dengan sadar—di dalam negara kecil bernama keluarga. Terima kasih mas Aji yang sudah merespon tulisan saya, dan terima kasih suamiku tercinta, mas Dodik yang sudah jadi moderator hebat dalam perdebatan kami.