Konten dari Pengguna
Pajak Hiburan: Beban atau Berkah bagi Industri Kreatif Indonesia?
1 November 2025 10:00 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Pajak Hiburan: Beban atau Berkah bagi Industri Kreatif Indonesia?
Pajak hiburan, beban atau berkah? Pajak dari tiket konser & bioskop bantu pembangunan, tapi bisa hambat kreativitas. Solusinya? Reformasi tarif dan transparansi agar industri tetap hidup. #userstorySiti Asrorotul Ikah Hiyah
Tulisan dari Siti Asrorotul Ikah Hiyah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarJika Anda pecinta film, musik, atau acara live, pasti Anda pernah merasakan getaran adrenalin saat membeli tiket. Namun, tahukah Anda, di balik kesenangan itu, ada pajak hiburan yang ikut "menari" dalam dompet kita? Pajak ini—yang dikenakan pada kegiatan hiburan seperti bioskop, konser, pertunjukan teater, hingga event olahraga—telah menjadi topik hangat di Indonesia.
Saya, sebagai mahasiswi yang selalu berusaha objektif, ingin berbagi opini tentang pajak hiburan ini. Apakah ini beban yang membebani industri kreatif, atau justru berkah yang bisa membiayai pembangunan?
Pajak Hiburan dan Mekanismenya
Pajak hiburan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ini adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penyelenggara kegiatan hiburan, dengan tarif bervariasi antara 10% hingga 35% dari harga tiket atau pendapatan kotor. Misalnya, di Jakarta, pajak untuk bioskop bisa mencapai 10%, sementara di daerah lain seperti Bali, tarifnya lebih tinggi untuk event wisata.
Pajak ini dimaksudkan untuk mendukung pendapatan daerah, yang kemudian digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, dalam praktiknya, sering kali menimbulkan perdebatan. Industri hiburan di Indonesia sedang booming—dengan film lokal seperti Warkop DKI Reborn yang meraup miliaran, atau konser J-Hope BTS yang memadati Stadion Gelora Bung Karno. Namun, dengan pajak ini, apakah industri ini bisa terus berkembang?
Pajak Hiburan sebagai Sumber Pendapatan yang Adil
Mari kita lihat sisi positifnya dulu. Pajak hiburan bisa dianggap sebagai bentuk kontribusi sosial dari mereka yang mampu. Orang yang pergi ke bioskop atau konser biasanya dari kalangan menengah ke atas, seseorang yang memiliki daya beli lebih.
Dengan pajak ini, pemerintah bisa mengumpulkan dana untuk membangun fasilitas publik yang dinikmati semua orang. Bayangkan, uang dari pajak bioskop di Jakarta bisa digunakan untuk memperbaiki jalan raya atau sekolah di daerah pinggiran.
Selain itu, pajak ini mendorong transparansi dan akuntabilitas. Penyelenggara event harus melaporkan pendapatan mereka, yang pada akhirnya bisa mengurangi praktik penghindaran pajak. Di era digital di mana streaming seperti Netflix mulai menggeser bioskop, pajak hiburan juga bisa menjadi alat untuk melindungi industri lokal. Misalnya, dengan dana dari pajak, pemerintah bisa memberikan subsidi bagi sineas muda atau festival musik indie, sehingga ekosistem kreatif tetap hidup.
Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pajak hiburan menyumbang sekitar 1-2% dari total pendapatan pajak daerah. Meski kecil, ini signifikan untuk daerah wisata seperti Yogyakarta atau Bali di mana pariwisata hiburan menjadi tulang punggung ekonomi. Tanpa pajak ini, daerah-daerah tersebut mungkin kesulitan membiayai promosi wisata atau infrastruktur pendukung.
Beban yang Membunuh Inovasi dan Aksesibilitas
Mari kita jujur: pajak hiburan sering kali terasa seperti duri dalam daging. Tarif yang tinggi—terutama di daerah dengan biaya hidup mahal—bisa membuat harga tiket melambung.
Sebuah tiket bioskop yang seharusnya Rp50.000, setelah pajak, bisa menjadi Rp55.000 atau lebih. Bagi keluarga dengan anak-anak, ini bukan lagi hiburan, melainkan beban finansial. Akibatnya, banyak orang memilih streaming gratis di rumah, yang pada gilirannya memukul industri film lokal.
Industri kreatif Indonesia sedang berjuang. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan dari sektor hiburan turun 15% selama pandemi dan belum sepenuhnya pulih. Pajak tambahan ini bisa membuat penyelenggara event—seperti promotor musik indie atau teater komunitas—kehilangan margin keuntungan.
Bayangkan, sebuah band lokal yang menggelar konser kecil; setelah bayar pajak, mereka mungkin hanya untung sedikit, atau bahkan rugi. Tentunya, hal ini menghambat inovasi dan memunculkan sebuah pertanyaan: Mengapa perlu repot membuat event baru jika pajaknya tinggi?
Lebih buruk lagi, pajak ini tidak merata. Di daerah maju seperti Jakarta, pajak mungkin masih bisa ditoleransi. Namun di daerah terpencil, event hiburan jarang terjadi karena biaya tinggi.
Ini menciptakan kesenjangan: kota besar makin kaya dari hiburan, sementara daerah lain tertinggal. Kritikus juga menyoroti korupsi; ada kasus di mana pajak hiburan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan publik, tetapi "menghilang" dalam birokrasi.
Reformasi, bukan Penghapusan Total
Setelah mendengar kedua sisi, pajak hiburan perlu direformasi, bukan dihapuskan. Alasannya, Indonesia butuh dana untuk pembangunan dan hiburan adalah sumber yang potensial. Namun, reformasi harus dilakukan agar tidak membunuh industri.
Pertama, turunkan tarif. Misalnya, bagi event kecil atau komunitas, berikan diskon atau pembebasan. Ini bisa mendorong lebih banyak kegiatan kreatif di daerah.
Kedua, alokasikan dana pajak secara transparan—publikasikan laporan penggunaan, seperti yang dilakukan di negara maju seperti Singapura di mana pajak hiburan digunakan untuk mendukung seni.
Ketiga, integrasikan dengan teknologi. Gunakan sistem digital untuk pemungutan pajak, sehingga lebih efisien dan mengurangi birokrasi. Bayangkan, aplikasi yang otomatis menghitung pajak saat pembelian tiket online, seperti di e-commerce.
Dengan reformasi ini, pajak hiburan bisa menjadi "berkah" yang sesungguhnya: membiayai infrastruktur tanpa membebani kreativitas. Industri, seperti film dan musik bisa tumbuh, menciptakan lapangan kerja dan menjadikan Indonesia sebagai pusat hiburan Asia Tenggara.