Konten dari Pengguna
Musuh Indonesia Bukan Kemiskinan dan Kebodohan, Tapi Sistem yang Membuatnya
28 Agustus 2025 19:00 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Musuh Indonesia Bukan Kemiskinan dan Kebodohan, Tapi Sistem yang Membuatnya
Musuh utama Indonesia bukanlah rakyat miskin dan kurang berpendidikan, melainkan struktur yang melanggengkan kondisi itu. #userstorySry Lestari Samosir
Tulisan dari Sry Lestari Samosir tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDalam sebuah acara kebangsaan, seorang pejabat tinggi menyebut bahwa musuh utama Indonesia adalah kemiskinan dan kebodohan. Pernyataan itu terdengar heroik, bahkan mudah diterima publik karena sesuai dengan kenyataan sehari-hari. Siapa yang berani membantah bahwa kemiskinan masih ada? Siapa pula yang menyangkal bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih timpang?
Namun, justru dalam kesederhanaannya, pernyataan itu menyimpan bahaya. Ia membuat seolah-olah rakyat miskin dan kurang berpendidikan adalah sumber masalah, padahal mereka sebenarnya korban dari sistem sosial dan ekonomi yang timpang. Jika kita melihat lebih kritis, musuh utama Indonesia bukanlah rakyat miskin dan bodoh, melainkan struktur yang membuat mereka tetap dalam kondisi itu.
Kemiskinan: Angka yang Menurun, Realitas yang Menyakitkan
Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2025 mencatat tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang, angka terendah dalam 20 tahun terakhir. Angka kemiskinan ekstrem bahkan tinggal 0,85 persen. Data ini sering menjadi bahan kebanggaan pemerintah, menunjukkan seolah bangsa ini berada di jalur yang benar. Namun, perbandingan internasional memberi cerita berbeda.
Menurut standar Bank Dunia untuk negara berpenghasilan menengah atas dengan garis kemiskinan US$6,85 per hari, sebanyak 60,3 persen penduduk Indonesia masih hidup dalam kategori miskin. Angka ini sangat jauh dibandingkan Malaysia yang hanya 1,3 persen, atau Vietnam 3,8 persen dengan garis US$3,65 per hari.
Kontras antara angka nasional dan internasional menunjukkan masih betapa rendahnya standar kita. Pemerintah mengeklaim keberhasilan menurunkan kemiskinan, tetapi jika dilihat dengan kacamata global, Indonesia justru masih tertinggal dibandingkan negara-negara yang level ekonominya serupa.
Artinya, penurunan kemiskinan di dalam negeri tidak cukup untuk menutupi fakta bahwa secara struktur, mayoritas rakyat Indonesia masih hidup rentan. Mereka tidak lagi miskin ekstrem, tetapi jauh dari sejahtera. Di balik angka yang indah, terdapat kenyataan sehari-hari yang pahit: petani gurem dengan lahan sempit, buruh pabrik dengan upah minim, hingga pekerja informal yang tanpa perlindungan sosial.
Dalam teori kemiskinan struktural, situasi ini bukanlah kesalahan individu, melainkan hasil distribusi sumber daya yang tidak adil. Karl Marx menyebutnya sebagai konsekuensi relasi kelas: pemilik modal menguasai tanah, pabrik, dan sumber daya, sementara rakyat kecil hanya menjadi penyedia tenaga kerja murah.
Inilah yang membuat jutaan orang tetap miskin, meskipun mereka bekerja keras setiap hari. Program bantuan beras, koperasi desa, atau kredit usaha mungkin membantu sesaat, tetapi tidak pernah menyentuh akar masalah berupa konsentrasi kekayaan di tangan segelintir elite.
Pendidikan: Reproduksi Ketidaksetaraan
Kebodohan yang sering disebut sebagai musuh bangsa juga perlu dipahami secara lebih kritis. Masalah pendidikan di Indonesia tidak bisa direduksi menjadi kurangnya semangat belajar atau malas sekolah. Akar masalahnya ada pada ketidaksetaraan akses. Anak-anak dari keluarga kaya di kota besar bisa bersekolah di institusi dengan guru berkualitas, fasilitas lengkap, bahkan akses internasional.
Sementara itu, anak-anak di pedesaan dan daerah terpencil harus rela belajar di kelas seadanya, kekurangan guru, bahkan tanpa buku pelajaran yang memadai.
Sosiolog Pierre Bourdieu menyebut fenomena ini sebagai reproduksi sosial. Pendidikan tidak selalu membebaskan, tetapi justru memperkuat posisi kelas yang sudah mapan. Mereka yang punya modal kultural orang tua berpendidikan tinggi, akses bacaan, dan jaringan sosial lebih mudah melanjutkan ke perguruan tinggi serta mengakses pekerjaan bergaji tinggi.
Sebaliknya, anak-anak dari keluarga miskin cenderung tetap berada dalam lingkaran pekerjaan rendah upah. Pendidikan di Indonesia, dengan segala ketimpangannya, lebih sering menjadi mesin yang melanggengkan kelas daripada sarana mobilitas sosial.
Dalam kondisi semacam ini, gagasan mendirikan sekolah rakyat atau program makan bergizi gratis memang penting, tetapi hanya sebatas tambalan. Jika struktur pendidikan masih dibiarkan timpang, kebijakan tersebut tidak lebih dari proyek politis untuk meredakan ketidakpuasan publik.
Tanpa reformasi mendasar dalam distribusi anggaran, peningkatan kualitas guru, dan penghapusan komersialisasi pendidikan, kebodohan yang dimaksud tidak akan pernah bisa diatasi. Kita bisa membangun ratusan sekolah baru, tetapi jika kesenjangan akses tetap ada, maka hasilnya hanya akan mereproduksi ketidakadilan yang sudah ada.
Persatuan atau Penyamaran Kontradiksi
Seruan untuk bersatu melawan kemiskinan dan kebodohan terdengar manis, tetapi justru menutupi masalah yang lebih dalam. Persatuan sering dijadikan jargon untuk menyamarkan pertentangan kepentingan antara rakyat kecil dan elite politik-ekonomi.
Ketika rakyat diminta bersatu melawan kemiskinan, siapa sebenarnya yang dituding sebagai musuh? Apakah rakyat itu sendiri? Atau struktur yang sejak lama membuat mereka miskin?
Narasi persatuan yang tidak disertai keadilan sosial berisiko menjadi alat ideologis. Ia memberi kesan bahwa semua orang berada di perahu yang sama, padahal kenyataannya tidak demikian. Segelintir orang menikmati keuntungan dari sistem ekonomi yang ada, sementara mayoritas rakyat hanya menerima sisa-sisanya.
Dengan menyebut kemiskinan dan kebodohan sebagai musuh bersama, perhatian publik dialihkan dari fakta bahwa ada kelompok yang lebih bertanggung jawab atas kondisi ini: para pemilik modal, pembuat kebijakan yang berpihak pada korporasi, dan oligarki yang menguasai politik.
Persatuan yang sejati hanya mungkin dibangun di atas fondasi keadilan. Itu berarti redistribusi tanah melalui reforma agraria, pemerataan anggaran pendidikan, jaminan sosial yang kuat, dan demokratisasi ruang politik.
Tanpa itu semua, persatuan hanyalah slogan kosong yang lebih menguntungkan mereka yang sudah berkuasa. Alih-alih menyalahkan rakyat miskin dan kurang berpendidikan, kita perlu menyoroti sistem yang membuat kondisi itu terus berulang dari generasi ke generasi.
Musuh Sesungguhnya
Maka jelas bahwa rakyat miskin dan kurang berpendidikan bukanlah musuh bangsa. Mereka adalah korban dari ketidakadilan struktural. Musuh sesungguhnya adalah sistem yang memungkinkan segelintir orang menguasai tanah, modal, dan pendidikan, sementara mayoritas rakyat harus berjuang dengan sisa-sisa. Inilah yang membuat angka kemiskinan Indonesia, meski menurun dalam ukuran nasional, tetap tinggi jika dibandingkan dengan standar global dan negara tetangga.
Melawan kemiskinan dan kebodohan dengan sungguh-sungguh berarti melawan akar ketidakadilan. Itu artinya kita harus berani mengubah struktur ekonomi-politik yang timpang. Bukan hanya membagi beras atau membangun sekolah rakyat, melainkan menciptakan sistem yang benar-benar memberi kesempatan setara bagi semua warga negara. Tanpa itu, kemiskinan dan kebodohan akan terus disebut musuh bangsa, tetapi tak pernah benar-benar hilang.
Pada akhirnya, menyebut kemiskinan dan kebodohan sebagai musuh utama bangsa mungkin terasa retoris, tetapi tidak cukup. Musuh utama Indonesia bukanlah rakyat miskin dan kurang berpendidikan, melainkan struktur yang melanggengkan kondisi itu.
Jika ingin benar-benar merdeka, bangsa ini harus berani melawan sistem ketidakadilan, bukan sekadar menyalahkan gejalanya. Hanya dengan begitu, rakyat kecil bisa berhenti menjadi korban dan benar-benar menjadi subjek pembangunan.