Orang-Orang Harus Dibangunkan
29 Agustus 2025 14:39 WIB
·
waktu baca 8 menit
Kiriman Pengguna
Orang-Orang Harus Dibangunkan
Lirik lagu "Kesaksian" dari Kantata Takwa bisa jadi cocok dengan kondisi saat ini: "Banyak orang kehilangan nafkah, dirampas haknya, dihinakan tanpa daya. Orang-orang harus dibangunkan". #userstorySudirman Said
PerbesarPuan-puan dan Tuan-tuan.
Korban jatuh sudah. Lagi dan lagi. Affan Kurniawan (21), pengemudi ojol (ojek online), pada malam Jumat pahing, 28 Agustus 2025.
Semalaman saya tak bisa tidur. Affan tewas terlindas rantis (kendaraan taktis) berlapis baja milik aparat negara yang sedang bertugas “mengamankan” warga negara yang tengah menunaikan haknya: berunjuk rasa.
Affan adalah tulang punggung keluarga, tinggal di kawasan padat Jatipulo. Oleh warga sekitar, Affan dikenal sebagai sukarelawan keamanan. Adik terkecil yang ditanggungnya baru kelas III SMP.
Subuh tadi, seorang kolega Tionghoa pegiat sosial membagi pesan pilu: ”Seharusnya sedang kuliah, Affan memutuskan berhenti untuk membiayai keluarganya dengan menjadi pengemudi ojol. Jadi, Affan ini benar-benar contoh nyata dari gagalnya negara di berbagai sektor, mulai sektor pendidikan, lapangan kerja, sampai kepolisian.”
Ini ironi yang memilukan. Affan dan keluarganya pastilah pembayar pajak. Ia bagian dari pihak yang mengongkosi seluruh biaya sarana-prasarana institusi kepolisian: alutsista—senjata, peluru, dan gas air mata berlimpah meski masa pakainya kerap kedaluwarsa; gedung dan kantor kepolisian yang megah, gaji, pakaian (termasuk celana dalamnya), tanda pangkat yang gagah, hingga rantis yang semalam berlumuran darah pembelinya itu.
Suasana batin rakyat belum juga kering dari ingatan akan tragedi Stadion Kanjuruhan 2022, sinetron Jenderal Sambo yang membunuh anak buahnya, hingga petualangan Jenderal Tedy Minahasa yang nyambi jadi bandar narkoba ketika menjalankan tugas-tugasnya sebagai Kapolda. Belum lagi riuh rendah bagaimana institusi kepolisian dipelesetkan jadi Parcok (Partai Coklat) karena dijadikan mesin atau perabot pemenangan pemilu.
Campur aduk perasaan kita demi melihat perilaku aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan pelindung dan pelayan, tapi malah jadi beban negeri dan cenderung memosisikan diri sebagai public enemy (baca: melawan bangsa sendiri).
Kita semua jadi jatuh sedih dibuatnya. Marah. Geram. Misuh-misuh. Prihatin. Bahkan tak sedikit yang sampai frustrasi.
Respons pimpinan Polri, sebagaimana adatnya, adalah mengusut dan menindak anak buah yang notabene personel berpangkat rendah alias hidupnya pas-pasan. Mereka dinilai melanggar protap (prosedur tetap). Direksi dari sentra kekuasaan pun standar-standar saja. Normatif sekali: usut siapa yang bersalah, proses secara hukum, seadil-adilnya, bla-bla-bla.
Wahai, tak pernahkah Tuan-Puan luangkan waktu barang sejenak untuk berkaca, berefleksi, lalu mencari tahu: (si)apakah biang kerok atau root cause ‘akar penyebab’ dari ini semua?
Tuan-tuan dan Puan-puan,
Izinkan saya berseru: “Ini bukan semata pelanggaran protap. BUKAN!”
Soal protap mungkin benar telah dilanggar, dan karena itu perlu ada tindakan disiplin. Tapi, soal yang muncul terus-menerus berkaitan dengan perilaku dan kultur kekuasaan. Sudah cukup lama kultur dan perilaku kekuasaan mengakumulasi penyakit yang menggerogotinya.
Kekuasaan yang tanpa cek-ricek, kekuasaan yang tidak diurus oleh pribadi-pribadi amanah lagi cakap, kekuasaan yang dibagi-bagi hanya seputar “antarkita”, kekuasaan yang mengabdi pada kerabat dan keluarga, kekuasaan yang dibangun secara tersentral, itu semua adalah kekuasaan yang sedang dibangun menuju titik self-destruction, penghancuran diri sendiri.
Di tangan Presiden Joko Widodo—saya tulis ini semata-mata demi koreksi institusional, sama sekali bukan karena ketidaksukaan personal—kultur dan perilaku kekuasaan diwarnai oleh praktik-praktik yang mengarah pada sentralisasi, adu domba antar-kelompok warga, penuh tipu-tipu, manipulatif. Di tangan Pak Jokowi dan makhluk-makhluk brengsek di sekitarnya, kekuasaan yang semula merupakan titipan/amanat suci warga negara, telah berubah jadi bengis, berlumuran praktik KKN, diabdikan pada kerabat dan kepentingan keluarga, merusak tatanan hukum, abai etika, serta membuang jauh-jauh etik malu dan kepatutan bernegara.
MK dirudapaksa. Mereka pun memeras pengusaha, yang dengan uang itu, dibayarlah para pendengung, dibayarlah tukang survei perusak demokrasi, dan dilumpuhkanlah organisasi-organisasi sosial. Sejumlah aktivis mahasiswa calon pengestafet bangsa sampai diijon dan dianestesi. Organisasi keagamaan pun tiada luput dari operasi penundukan dengan posisi, konsesi, dan harta benda.
Kebejatan-kebejatan tadi setara nian dengan aksi VOC dalam menjajah-memberangus masa depan anak-anak negeri. Rasa-rasanya, untuk memulihkannya, butuh waktu amat lama, karena urat syarat dan suasana batin bernegara telah rusak-remuk sedemikian rupa.
Tuan-tuan dan Puan-puan,
Tak usah bertanya mana buktinya. Lha, di depan hidung kalian dan kita semua, bukti-bukti itu terlampau jelas, terang, dan bergelimang. Para cerdik-pandai yang berakrobat di sekitar pemimpin yang sesat, bungkam seribu bahasa. Para teknokrat yang berjam tinggi, menjadi yes men (dan yes women). Para ilmuwan tidak lagi mengedepankan ilmunya untuk menjaga lurusnya keputusan dan kebijakan, melainkan mencarikan justifikasi-justifikasi palsu untuk mendukungnya.
Tidak terpikirkankah pada roda sejarah? Sejarah akan mencatat: orang-orang berpendidikan yang tahu/sadar betul bahaya dan risiko dari semua praktik buruk itu tapi berdiam diri saja alih-alih sesekali mengambil manfaat darinya, adalah bagian dari pendosa bernegara.
Justru yang perlu kalian tanya hari-hari ini adalah, apakah penguasa baru mengoreksinya? Atau malah melanjutkan dan menikmatinya? Sejauh ini baru retorika saja yang membahana. Mulai dari masa kampanye, saat pelantikan, pidato di forum internasional, hingga kemarin lusa ketika unjuk rasa meletup di mana-mana.
Sebagai catatan penting, untuk tuan-tuan dan puan-puan ingat, presiden yang sekarang berkali-kali mengakui—dalam berbagai pidatonya—bahwa sukses kemenangannya adalah berkat bantuan presiden lama. Apa makna dari pernyataan itu? Hanya sang waktu dan Sang Maha Penentu yang akan menjelaskannya nanti.
Tuan-tuan dan Puan-Puan,
Sejenak. Sejenak saja... pikirkan perih batin para prajurit yang berpeluh keringat dingin didera stres. Bukan saja karena menghadapi massa yang keras, tapi juga memikirkan tanggungan beban hidup keseharian yang kian menghimpit. Tetapi juga, tidakkah kalian punya empati, bahwa para prajurit itu mengidap stres karena terpapar oleh gaya hidup para seniornya yang terus menumpuk-numpuk harta?
Tidakkah kalian sadari bahwa para perwira muda, para bintara dan tamtama, gusar karena meritokrasi diacak-acak? Sistem kepangkatan, batas antara tugas sipil dan militer, juga dirusak oleh hubungan personal. Masa depan mereka dijajah oleh perilaku sebagian elitenya yang telah mengabaikan prinsip integritas dan kapabiltas untuk mendapatkan penghargaan.
Rakyat seluruhnya tahu, mereka membayar pajak. Tapi, sialan, Tuan-tuan dan Puan-Puan tidak tahu diri. Dengan segala atribut mentereng yang dibeli dengan gaji dan tunjangan dari uang pajak, berkantor di gedung-gedung mewah dan adem yang dibangun dengan uang pajak, kendaraan mengkilap yang dibeli juga dengan uang pajak rakyat; kalian malah berasyik-masyuk joget. Jogetan itu seperti sedang menertawakan nasib rakyat yang membiayai seluruh kebutuhan hidup dan gaya hidup kalian.
Tuan-tuan dan Puan-puan,
Unjuk rasa ini memang anarkis. Kita pun tidak suka tindak anarkis. Tapi, kalau soalnya adalah anarkis atau tidak, coba pikir baik-baik: lebih anarkis mana jika dibandingkan dengan praktik-praktik menyunat anggaran hak rakyat yang kalian maling hingga ratusan triliun itu? Siapa yang lebih anarkis, demonstran atau politisi yang didemo yang berkali-kali mengubah UU buat melanggengkan kursinya, membagi-bagi kekuasaan tanpa pola, dan menggencarkan praktik KKN?
Lebih anarkis mana dibandingkan dengan persekongkolan untuk menggelembungkan anggaran terus dirampok secara berjemaah? Lebih anarkis mana kalau kalian bandingkan dengan mencopet antrean 8.000-an jemaah haji yang sudah puluhan tahun keras-keras mereka upayakan, sambil mengutip uang ratusan miliar jumlahnya itu? Suatu praktik jahiliyah yang wajar dilakukan oleh sekelompok umat yang belum diturunkan nabi atau agama padanya.
Siapa sekarang yang lebih anarkis, demonstran atau para penggarong hak siswa-siswa sekolah di pelosok Nusantara melalui korupsi pengadaan komputer? Dan, mana yang lebih anarkis, unjuk rasa menyuarakan pendapat atau secara demonstratif menerobos lampu merah maupun jalur khusus bus sambil membunyikan sirene seolah menepuk dada: “Sayalah penguasanya, situ mau apa?”
Tuan-tuan dan Puan-Puan,
Pelanggaran protap adalah hilir akibat terjauh dari kultur dan tindak-tanduk kekuasaan. Begitu pun pelanggaran aturan teknis yang terjadi pada ASN maupun masyarakat pada umumnya. Hulunya adalah kultur dan perilaku kekuasaan yang telah kalian rusak.
Kekuasaan tidak lagi tampil sebagai pengayom, apalagi pelindung dan pelayan warga. Ia tampil sebagai penekan, penindas, dan sumber kesulitan rakyat sang empunya.
Kerendahhatian para pemimpin terasa jelas semakin surut, lamat-lamat, dan bahkan menuju sirna. Ia berganti menjadi sikap pongah dan pamer kuasa dengan segala atributnya.
Pemimpin sebagai sosok suri-teladan (berperilaku luhur, jujur, melayani tanpa celah, dsb) banyak yang telah berubah menjadi penguasa semena-mena alih-alih menutup mata dan telinga pada kritik serta jeritan rakyat.
Situasi macam inilah yang menjadi bensin bagi tersulutnya gejolak. Gejolak itu kini bukan saja di kalangan mahasiswa, tapi sudah sedemikian meluber-meluas ke rakyat kebanyakan: anak STM, SMA, pengemudi ojol, dan orang-orang pinggiran yang lain. Bonus demografi yang terus-menerus dikumandangkan itu tampaknya bukan membuahkan generasi yang berdaya. Ia justru melahirkan anak-anak muda macam Affan. Mereka kini turun ke jalan di segenap penjuru Nusantara
Tuan-tuan dan Puan-Puan,
Sudah waktunya kalian berkaca dengan membaca kembali baris-baris Pancasila, “Indonesia Raya”, “Bagimu Negeri”, UUD 1945. Baca, hayati, dan amalkan. Sejatinya kalian semua bukan siapa-siapa. Kalian tak lebih dari pelayan kami. Apa buktinya? Rakyat pembayar pajaklah yang membiayai kalian. Tapi, kalian mengingkari. Bukan saja mengingkari, tapi mengkhianati dan menistakan kami. Maka, sudah tiba saatnya kita melakukan koreksi total.
Mengapa koreksi total? Sebab kekuasaan titipan rakyat sudah tak berfungsi sebagaimana nawaitu atau maksud dari diadakannya. Oleh sebab itu, ibarat gawai atau komputer yang hang, mungkin sudah waktu untuk menekan tombol “Reset”. Sekarang!
Kondisi saat ini, jika boleh meminjam pesan dari lagu “Kesaksian" yang dipopulerkan grup Kantata Takwa, berapa banyak sudah rakyat hilang yang nafkahnya? Berapa banyak sudah rakyat yang dirampas haknya? Kami, mereka, kalian hinakan, sehingga, rasa-rasanya, sudah tiba saatnya untuk kita melakukan: “Orang-orang harus dibangunkan!”
Rapatkan barisan, mari kita bersiap.