Konten dari Pengguna
Harapan Baru di Tangan Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak Baru
23 Mei 2025 11:16 WIB
·
waktu baca 3 menit
Kiriman Pengguna
Harapan Baru di Tangan Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak Baru
Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak baru, hadapi tantangan besar: tingkat kepatuhan pajak rendah, sistem belum digital, & kepercayaan publik yang turun. Harapannya, reformasi berbasis teknologi, transparansiSuripto
Tulisan dari Suripto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPresiden baru, kabinet baru, dan kini, sosok baru di pucuk kepemimpinan Direktorat Jenderal Pajak. Penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak membawa angin segar sekaligus tantangan besar. Di tengah berbagai persoalan sistemik, dari kebocoran pajak hingga rendahnya kepatuhan wajib pajak, Bimo dihadapkan pada tugas besar: membenahi sistem perpajakan Indonesia dari hulu ke hilir.
Bimo bukan orang sembarangan. Latar belakangnya sebagai perencana kebijakan dan analis kebijakan publik di berbagai level pemerintahan menunjukkan kapasitas strategis yang dibutuhkan untuk merombak sistem perpajakan yang selama ini dianggap rumit, tidak adil, dan belum optimal mendukung pembangunan. Namun, kapasitas personal saja tidak cukup. Reformasi perpajakan menuntut keberanian politik, transparansi, serta integritas kelembagaan.
Masalah Lama yang Belum Usai
Indonesia masih dihadapkan pada tantangan klasik: tax ratio yang stagnan di kisaran 9-10 persen selama beberapa tahun terakhir. Padahal, negara-negara dengan struktur ekonomi serupa bisa mencapai angka dua digit tinggi. Ini menunjukkan bahwa potensi pajak kita jauh dari optimal. Sebagian besar akar masalah ada pada sistem administrasi yang belum sepenuhnya digital, data yang tidak terintegrasi, serta rendahnya penegakan hukum terhadap penghindaran dan penggelapan pajak.
Skandal pajak yang mencuat beberapa tahun belakangan, dari kasus pejabat yang pamer harta hingga manipulasi data wajib pajak, turut menggerus kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, tidak ada kepatuhan. Dan tanpa kepatuhan, mustahil mengandalkan pajak sebagai tulang punggung pembangunan.
Harapan pada Reformasi Berbasis Teknologi dan Transparansi
Langkah pertama yang harus diambil Bimo adalah mempercepat reformasi sistem pajak berbasis teknologi. Proyek Core Tax Administration System (CTAS) yang sempat tersendat harus menjadi prioritas utama. Digitalisasi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga akuntabilitas. Dengan sistem yang saling terhubung antara perpajakan, perbankan, dan kependudukan, potensi kebocoran bisa diminimalisir.
Selain itu, Bimo perlu mendorong pembentukan sistem pengawasan internal yang independen dan kuat, demi mencegah korupsi di lingkungan otoritas pajak. Transparansi dalam pelayanan publik dan keterbukaan informasi menjadi kunci membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Mendorong Kepatuhan Melalui Edukasi dan Inklusivitas
Reformasi perpajakan juga harus menyentuh aspek sosialisasi dan edukasi. Masyarakat masih banyak yang belum memahami kewajiban perpajakan, terutama di sektor UMKM dan pekerja informal. Bimo perlu mengembangkan pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif dalam mendorong kepatuhan pajak bukan dengan pendekatan koersif semata.
Kebijakan insentif yang tepat sasaran, kemudahan akses layanan pajak, serta perlakuan yang adil antarwajib pajak akan menjadi modal penting untuk meningkatkan tax morale.
Kesimpulan: Misi Berat, Tapi Bukan Mustahil
Tugas yang diemban Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak baru tidak ringan. Namun, ini juga merupakan momentum yang tepat untuk melakukan lompatan besar dalam sistem perpajakan Indonesia. Dengan kepemimpinan yang visioner, dukungan politik yang kuat, serta partisipasi masyarakat yang luas, reformasi pajak bukan mimpi kosong.
Harapan kini bertumpu pada bagaimana Bimo mengelola kepercayaan itu dan menjadikannya dasar bagi transformasi yang nyata.
Penulis: Dr. Suripto, M.Ak, Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pamulang, Sekretaris DPW Forum Silaturahmi Doktor Indonesia Propinsi Banten