Konten dari Pengguna
Buzzer Politik dan Bisnis Kebencian di Tahun Pemilu
20 Juni 2025 10:47 WIB
·
waktu baca 3 menit
Kiriman Pengguna
Buzzer Politik dan Bisnis Kebencian di Tahun Pemilu
Buzzer bukan lagi pendukung, tapi mesin propaganda. Ketika opini publik dibentuk dengan bayaran, demokrasi pun kehilangan akarnya.Syaira Fasha Qomaladea
Tulisan dari Syaira Fasha Qomaladea tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Tahun politik selalu penuh warna. Di balik semarak kampanye politik, media sosial memainkan peran yang semakin besar dalam membentuk persepsi publik, termasuk lewat kehadiran buzzer politik yang semakin terorganisir
Buzzer bukan lagi sekadar pendukung fanatik. Mereka telah menjadi profesi bayangan mereka yang disewa untuk mengatur narasi, membungkam lawan, dan mengubah persepsi publik. Tidak dengan argumentasi, tapi dengan amplifikasi kebencian.
PerbesarDari Mesin Propaganda ke Industri Digital
Buzzer bekerja rapi dan sistematis. Dengan ribuan akun palsu dan jaringan yang luas, mereka menggiring opini lewat narasi-narasi yang terkesan organik. Mereka bisa membuat tagar tertentu menjadi tren, menyudutkan individu atau kelompok, bahkan menciptakan kebohongan yang dianggap kebenaran karena terus diulang.
Menurut laporan SAFEnet tahun 2022, setidaknya terdapat 800 aduan terkait doxing dan serangan siber yang disinyalir melibatkan akun-akun terorganisir dan Studi Kominfo tahun 2023 mencatat bahwa 67% anak muda merasa jenuh terhadap percakapan politik digital karena dinilai penuh ujaran kebencian. Sejak Pilpres 2014, aktivitas buzzer politik terus meningkat, baik dari kubu pemerintah maupun oposisi. Tapi yang berubah adalah skalanya semakin masif, terorganisir, dan terlembaga.
Situs Tirto.id pernah mengungkap bagaimana buzzer tertentu menerima honor hingga Rp50 juta per bulan. Tugas mereka sederhana menjaga citra, menyerang lawan, dan mengelola opini publik. Tapi dampaknya luar biasa membelah masyarakat dan membunuh etika berdiskusi.
Demokrasi yang Dibajak
Ketika orang biasa berbeda pendapat, mereka bisa berdiskusi. Tapi ketika buzzer ikut bermain, percakapan jadi perang. Kritik dibalas serangan. Netralitas dicurigai. Dan siapa pun yang tak ikut arus bisa dilabeli “kadrun”, “cebong”, “buzzerRp”, “pendukung asu”, atau “pengkhianat bangsa”.
Inilah titik ketika demokrasi berubah jadi ajang saling menghabisi. Buzzer membuat perbedaan menjadi permusuhan. Mereka tak sedang memperjuangkan ide, melainkan bayaran.
Ironisnya, banyak orang awam yang akhirnya ikut-ikutan, tanpa tahu bahwa mereka sedang digiring. Emosi dikendalikan oleh akun palsu. Dan percakapan digital kita perlahan kehilangan akal sehat.
Ini Lebih dari Sekadar Dunia Maya
Dampaknya nyata. Hoaks yang diviralkan buzzer bisa mencoreng nama baik seseorang, membentuk stigma, bahkan memicu kekerasan di dunia nyata. Ingat kasus Ratna Sarumpaet? Atau serangan ke Novel Baswedan yang sempat digiring ke isu politis oleh kelompok tertentu? Semua tak lepas dari peran narasi digital.
Lebih mengkhawatirkan, banyak anak muda yang apatis karena tak tahu lagi mana informasi yang benar. Mereka lelah melihat linimasa penuh caci maki, ejekan, dan fitnah. Demokrasi seolah kehilangan makna yang kuat bukan yang punya ide, tapi yang punya tim buzzer lebih banyak.
Saatnya Berhenti Jadi Korban
Kita tak bisa terus membiarkan demokrasi dibajak. Perbedaan pandangan adalah sehat. Tapi kalau perbedaan itu selalu dijembatani oleh kebencian yang dibayar, kita sedang melatih generasi untuk membenci lebih dulu sebelum berpikir.
Sudah saatnya kita lebih kritis. Bukan hanya terhadap calon pemimpin, tapi juga terhadap informasi yang kita terima. Waspadai akun-akun yang tugasnya bukan menyuarakan pendapat, tapi membentuk polarisasi. Hati-hati dengan akun anonim yang kerjanya memancing emosi, bukan menyumbang diskusi.
Demokrasi hanya bisa tumbuh jika ruangnya sehat. Dan buzzer apa pun warnanya adalah racun yang merusaknya secara perlahan.
Masyarakat perlu membangun literasi digital agar tidak mudah terprovokasi. Pendidikan media, deteksi hoaks, dan dorongan diskusi sehat perlu menjadi bagian dari budaya digital kita, terutama menjelang pemilu.