Konten dari Pengguna
Tersiksa di Rumah Sendiri: Sudan di Ambang Ancaman Kemanusiaan
23 November 2025 15:00 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Tersiksa di Rumah Sendiri: Sudan di Ambang Ancaman Kemanusiaan
Sudan tengah menjadi perbincangan hangat di media internasional karena krisis kemanusiaan yang terjadi akibat konflik berkepanjangan. Apakah ini termasuk ke dalam Pelanggaran HAM? #userstorySyifa Sausan
Tulisan dari Syifa Sausan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAkhir-akhir ini, Sudan tengah menjadi perbincangan hangat di media internasional karena krisis kemanusiaan yang terjadi akibat konflik bersenjata berkepanjangan. Sudan adalah negara yang terletak persimpangan Afrika dan Timur Tengah yang mayoritas etnisnya adalah orang kulit hitam.
Saat ini yang tengah menjadi isu hangat adalah konflik yang terjadi antara dua kelompok militer yaitu Sudanese Armed Forces (SAF) yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan melawan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) yang dipimpin oleh Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo atau yang dikenal dengan Hemedti.
Konflik ini pertama kali dimulai pada tahun 2021 sebagai bentuk dari perebutan kekuasaan dua mantan sekutu yang bersama-sama menggulingkan diktator Omar al-Bashir pada 2019. Pada tahun 2023, konflik ini berada pada puncaknya ketika senjata militer turut andil dalam konflik hingga akhirnya menjadi perang saudara.
Ada dua hal utama yang diperebutkan antara SAF dan RSF: kekuasaan politik dan kendali atas sumber daya ekonomi, terutama tambang emas. Pada akhirnya, pertempuran fisik pun terjadi hingga akhir-akhir ini dan yang menjadi korban kekejaman konflik adalah rakyat sipil yang seharusnya dilindungi hak-hak untuk hidupnya. Hingga saat ini, Sudan sedang berada di fase krisis kemanusiaan. Lantas, apakah yang terjadi di Sudan termasuk ke dalam pelanggaran HAM?
Pelanggaran HAM yang Mengerikan: Masa Lalu Darfur Kembali Menghantui
Konflik besar pernah terjadi di Darfur pada awal tahun 2000-an, terutama pada tahun 2003. Pada tahun tersebut, kelompok pemberontak mengangkat senjata untuk melawan pemerintahan Omar Al-Bashid. Kelompok pemberontak ini adalah anggota kelompok etnis Fur, Masalit, dan Zaghawa, yang menuntut diakhirinya marginalisasi ekonomi kronis dan menginginkan pembagian kekuasaan di dalam negara Sudan yang diperintah Arab.
Pemerintah Sudan—yang didukung oleh milisi Janjaweed yang mayoritas orang-orang di dalamnya beretnis Arab nomaden—melakukan serangan brutal terhadap etnis non-Arab yang ada di Darfur.
Pemerintah bersama milisi Janjaweed telah membunuh ribuan manusia, terutama etnis dari kelompok pemberontak. Mereka membunuh warga sipil, menyiksa anak kecil, memperkosa wanita, menghancurkan desa-desa, menahan persediaan makanan serta hal penting lainnya bagi rakyat sipil.
Bahkan, Humans Rights Watch mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah Sudan saat itu sudah termasuk ke dalam kategori genosida karena penghilangan etnis secara keseluruhan dan brutal. Konflik yang terjadi pada tahun 2023-2025 membuat Sudan kembali merasakan trauma masa lalu. Hingga saat ini, konflik terus terjadi dan telah memakan banyak korban sipil yang tak bersalah.
Respons Internasional: Ketika Sebuah Negara Dikecam oleh Mata Dunia
Laporan dari berbagai lembaga internasional, seperti Humans Rights Watch dan PBB, menunjukkan adanya pembunuhan massal terhadap warga sipil, termasuk anak-anak dan wanita, serta kekerasan seksual yang meluas. PBB menyebutkan lebih dari 150.000 orang tewas dalam konflik di seluruh negeri dan sekitar 12 juta lainnya telah meninggalkan rumah mereka akibat konflik tersebut.
Bahkan, PBB menyebutnya sebagai krisis kemanusiaan terbesar dan krisis pengungsian terburuk di dunia. Ribuan orang tewas, jutaan lainnya mengungsi di dalam negeri (Internally Displaced Persons-IDPs) dan melarikan diri ke negara tetangga.
Sebelum konflik besar, unit keamanan Sudan, seperti Central Reserve Police (CRP), sudah mendapatkan sanksi internasional karena penggunaan kekuatan berlebihan terhadap demonstran damai yang menentang kudeta militer, yang menunjukkan pola pelanggaran HAM yang sistematis oleh aparat negara. Serangan terhadap rumah sakit, penjarahan pasokan medis, serta pemblokiran akses bantuan kemanusiaan juga merupakan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang serius.
Masa Depan Sudan dan Tanggung Jawab Global
Dilansir dari BBC, kepala WHO mengatakan bahwa perhatian global tidak terfokuskan kepada konflik ini dan lebih fokus pada krisis-krisis di belahan dunia lain, dibandingkan dengan apa yang terjadi di Sudan dan Afrika baru-baru ini. Lebih dari 1.100 dapur atau hampir 80% dapur umum darurat terpaksa ditutup karena kekurangan pemasokan bahan baku.
Secara tidak langsung, konflik di Sudan tidak mendapatkan perhatian global secara intens, sehingga memicu persepsi bahwa konflik di Sudan adalah "perang yang terlupakan" di dunia. Melihat keadaan Sudan yang semakin memburuk, dapat diprediksi bahwa Sudan tidak akan memiliki masa depan yang cerah serta pelanggaran HAM akan tetap terjadi jika tidak ada upaya pemberhentian yang signifikan, baik dari pihak yang berperang maupun respons internasional.
Entitas yang seharusnya merasa nyaman di dalam rumahnya terpaksa merasakan kepedihan akibat ketidakadilan yang dilakukan oleh pemimpin rumahnya sendiri. Oleh sebab itu, untuk mencegah bencana yang lebih besar diperlukan tekanan diplomatik yang kuat, penerapan sanksi yang efektif terhadap individu dan entitas yang bertanggung jawab atas kekejaman, serta peningkatan besar-besaran bantuan kemanusiaan.
PBB dan komunitas internasional lainnya tidak dapat berdiri sendiri. Apa yang terjadi di Sudan adalah tanggung jawab seluruh masyarakat secara global. Maka dari itu, diperlukan kesadaran publik tentang konflik yang terjadi, salah satu caranya adalah dengan aktif menyuarakan isu lewat media sosial agar isu konflik ini tidak tenggelam dan menjadi "perang yang terlupakan" untuk kedua kalinya.