Konten Media Partner
Antrean Panjang Solar di Palembang, Pengamat: Hitung Ulang Kuota
8 November 2025 21:17 WIB
·
waktu baca 2 menit
Konten Media Partner
Antrean Panjang Solar di Palembang, Pengamat: Hitung Ulang Kuota
Antrean panjang solar di Palembang kembali terjadi akibat kuota dan distribusi tak merata. Pengamat minta Pertamina hitung ulang kebutuhan dan perketat pengawasan. #publisherstory #urbanidUrban Id
PerbesarAntrean panjang kendaraan pengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi kembali terlihat di sejumlah titik di Kota Palembang dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini memicu kemacetan di jalan raya dan keluhan dari masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Universitas Sriwijaya (UNSRI), Soekanto Sairuki, menilai persoalan antrean solar bukan semata disebabkan oleh tingginya permintaan, melainkan karena kuota dan sebaran distribusi solar yang belum tepat. Ia menyarankan Pertamina agar segera menghitung ulang kebutuhan solar bersubsidi di wilayah Sumatera Selatan, khususnya Palembang. “Sebagai daerah lintasan antarprovinsi, kebutuhan solar di Sumsel sangat dinamis dan sulit diprediksi. Banyak kendaraan berat seperti truk tronton antarprovinsi yang mengisi BBM di sini, sehingga permintaan lebih tinggi dari perhitungan normal,” ujarnya, Sabtu (8/11/2025). Menurut Soekanto, tidak semua SPBU di Palembang menjual Bio Solar. Hal ini menyebabkan antrean menumpuk di beberapa SPBU tertentu, seperti di kawasan MP Mangkunegara, BLK, dan Abdul Rozak, yang berdampak langsung terhadap kelancaran lalu lintas. “Kalau sebaran SPBU yang menjual Bio Solar diperluas, penumpukan bisa berkurang. Selama ini hanya beberapa titik yang melayani solar subsidi, jadi wajar antrean panjang terjadi,” jelasnya. Selain itu, ia menyoroti potensi penyalahgunaan solar subsidi oleh oknum yang membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi ke daerah lain. Karena itu, ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelola SPBU agar penyaluran solar bersubsidi tetap tepat sasaran. “Kemungkinan besar ada penyalahgunaan. Misalnya solar subsidi dibeli Rp6.000 per liter, lalu dijual lagi Rp8.000. Jadi bukan hanya soal distribusi dan sebaran, tapi juga pengawasan di lapangan harus diperketat,” tegasnya. Soekanto menekankan, untuk mengakhiri persoalan kelangkaan dan antrean solar yang terus berulang, Pertamina harus fokus pada tiga hal utama yakni perhitungan ulang kuota pasokan, pemerataan sebaran SPBU penjual solar, serta peningkatan pengawasan di lapangan. “Tanpa pembenahan tiga aspek itu, antrean dan kelangkaan solar akan terus berulang di Palembang dan wilayah Sumsel lainnya,” tutupnya.