Konten dari Pengguna
Diplomasi Prabowo Subianto dan ''Doktrin'' Baru Pertahanan Indonesia
29 September 2025 11:00 WIB
·
waktu baca 6 menit
Kiriman Pengguna
Diplomasi Prabowo Subianto dan ''Doktrin'' Baru Pertahanan Indonesia
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 23 September 2025 menjadi sejarah bagi Indonesia.Fathurrahman Yahya
Tulisan dari Fathurrahman Yahya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarMengamati sosok Prabowo Subianto memang agak sulit, tetapi unik dan menarik. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (2019-2024) pesonanya mulai tampak, bahkan langkah-langkah politiknya pun semakin terbaca.
Bayangan-bayangan imaginatif yang melekat dalam benak banyak orang sebagai sosok militer yang ‘’hobi’’ perang mulai sirna. Asumsi dan persepsi sebagian orang selama ini bahwa penguatan struktur pertahanan-militer dan modernisasi alutsista yang dirancang Prabowo merupakan upaya mengembalikan represifitas-militeristik yang sejatinya sudah diamputansi sejak era reformasi 1998.
Dengan perjalanan waktu, sebagian orang mulai menakar logika-‘’doktrin’’ pertahanan-Prabowo Subianto dan memahaminya bahwa penguatan aspek militer-pertahanan bukan semata-mata untuk perang, tetapi untuk perdamaian dan alat diplomasi meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam percaturan geopolitik global.
Panggung Diplomasi
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 23 September 2025 menjadi sejarah bagi Indonesia yang selama kurun waktu satu dekade, utamanya sejak pemerintahan Joko Widodo (2014-2019, dan 2019-2024) pemimpin tertinggi Indonesia secara fisik absen di panggung politik multilateral tersebut.
Pidato Presiden Prabowo dengan gayanya yang berapi-api diapresiasi banyak kalangan dan menjadi sorotan media di dalam maupun luar negeri.
Pesan-pesan Presiden Prabowo dinilai penting karena memberi penegasan diplomatik di depan pemimpin dunia tentang upaya penyelesaian damai Palestina-Israel dengan solusi dua negara-two state Solution.
Penegasan solusi dua negara Palestina-Israel untuk mengakhiri konflik berkepanjangan menjadi pesan diplomatik yang sangat genuine, jelas dan adil. Artinya, Indonesia mencoba mengambil posisi seimbang ; memberikan harapan keadilan bagi Palestina, sembari tetap mendorong keamanan dan pengakuan hak bagi semua pihak. Bahkan, Presiden Prabowo menegaskan, Indonesia akan mengakui Israel jika Palestina mendapatkan haknya sebagai negara yang merdeka.
‘’Kita harus menjamin kemerdekaan Palestina, namun Indonesia juga menyatakan bahwa begitu Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan mendukung segala bentuk jaminan bagi keamanan Israel’’.
Di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut, secara nyata Presiden Prabowo memanfaatkan mikropon diplomasinya sebagai representasi Indonesia di atas panggung diplomasi global, lebih-lebih posisinya yang mendapat urutan ke-3 setelah Presiden Brasil, Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dari mana Prabowo Subianto menata panggung diplomasinya hingga sampai pada level tersebut?
Patut dicermati, pesona Presiden Prabowo di panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan rangkaian dari proses diplomasi yang sudah dilakukan sebelumnya.
Prabowo kerap tampil dalam berbagai event penting konferensi-dialog-pertahanan di berbagi negara, termasuk menjadi tamu kehormatan dalam parade militer bergengsi seperti ; Parade Militer India di New Delhi (Januari 2025), Parade militer hari nasional Prancis-Bastille Day (Juli 2025) dan parade militer China ( September 2025) yang diselenggarakan secara meriah dengan nuansa kekuatan militer-pertahanan-penuh digdaya. Di situ, Presiden Prabowo menjadi tamu kehormatan yang istimewa sejajar dengan tokoh-tokoh dunia yang disegani seperti ; Xi Jinping, Vladimir Putin dan Kim Jong Un.
Momentum tersebut tentu sangat penting bagi Prabowo dan Indonesia, baik secara simbolik, politik maupun strategis, karena dapat meningkatkan posisi tawarnya dalam percaturan politik global.
Diplomasi Pertahanan
Sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (2019-2024), Prabowo Subianto telah menunjukkan performanya dalam berdiplomasi, terutama terkait pertahanan.
Dalam konteks itu, Prabowo tidak hanya mengemban tugas sebagai menteri yang menata dan mengelola kekuatan militer-pertahanan Indonesia, tetapi lebih dari itu, ia juga berada di atas panggung, tampil sebagai aktor politik luar negeri Indonesia yang seperti ‘’diabaikan’’ pada era pemerintahan Joko Widodo.
Searah jarum jam, sejak dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024, secara implisit Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertahanan akan menjadi pilar utama diplomasi Indonesia. Bukan hanya untuk memperkuat postur militer, tetapi juga untuk mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara berpengaruh di kawasan ASEAN dan memiliki pengaruh strategis di Indo-Pasifik yang semakin dinamis dalam konteks rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat vs China.
Langkah-langkah taktis dan strategis terus dilakukan. Pada tahun 2024, Prabowo melakukan penandatanganan kontrak pembelian 42 unit jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation, menandatangani pembelian dua kapal selam Scorpene melalui kerja sama joint venture antara perusahaan Prancis Naval Group dengan PT PAL Indonesia (Persero) untuk membangun kapal selam Scorpene Evolved.
Dengan Turkiye, Presiden Prabowo juga menandatangani MoU kerja sama strategis di bidang industri pertahanan pada Februari 2025. MoU penguatan strategis lintas sektoral dengan Rusia, Juni,2025, bahkan hadir dalam penandatanganan MoU dengan Perdana Menteri Kanada, Mark Carney di antaranya bidang pertahanan, 24 September 2025.
Penguatan sektor pertahanan terus ditingkatkan. Pembelian alutsista baru diperkirakan akan terus dilakukan mengingat besarnya alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, Kementerian Pertahanan mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp. 135,45 triliun. Pada tahun 2025 meningkat menjadi Rp.165,16 triliun dan bertambah menjadi Rp.185 triliun untuk tahun anggaran 2026.
Langkah Prabowo untuk menguatkan sektor pertahanan tentu melalui perhitungan-perhitungan taktis dan strategis, terutama saat gencar upaya pembentukan aliansi pertahanan 2021 (fakta pertahanan) yang terdiri dari Australia, Inggris dan Amerika Serikat (AUKUS) yang dirancang sebagai upaya melawan ekspansi militer China di kawasan Indo-Pasifik.
Sebagai Presiden yang ditempa di dalam base camp militer, doktrin pertahanan tentu menjadi bagian tak terpisahkan dari karakter, tipe dan pola diplomasinya, tetapi dengan paradigma baru. Apakah dengan penguatan persenjataan militer-pertahanan, Indonesia bersiap-siap untuk menghadapi perang?
Paradigma Baru
Di sini, ada paradigma baru pertahanan yang sedang dibangun. Prabowo Subianto memandang bahwa kekuatan militer yang tangguh bukanlah untuk mengancam, melainkan untuk menjamin perdamaian. Dengan postur pertahanan yang kuat, Indonesia mampu menjaga kedaulatan, sekaligus meningkatkan daya tawar diplomasi di dunia internasional.
Paradigma ini selaras dengan prinsip peace through strength: negara yang memiliki pertahanan mumpuni lebih dihormati dan kecil kemungkinannya diserang. Dengan kata lain, kekuatan menjadi alat pencegah perang, bukan pemicu perang. Artinya, frasa ini mengubah paradigma berpikir awam bahwa mempersiapkan persenjataan bukan berarti bersiap untuk perang, melainkan mencegah untuk diserang.
"Perdamaian melalui kekuatan" adalah filosofi politik dan militer yang menyatakan bahwa kehadiran militer yang kuat dapat mencegah konflik dan memelihara perdamaian. Tampaknya, logika dan paradigma inilah yang hendak dipahamkan kepada masyarakat sebagaimana doktrin yang pernah dikampanyekan Presiden Ronald Reagen tahun 1980 bahwa militer yang kuat penting untuk memelihara perdamaian global dan mencegah agresi Soviet saat itu.
Diplomasi pertahanan yang dijalankan Prabowo Subianto menegaskan satu hal: bahwa kekuatan militer bukan hanya tentang persenjataan, tetapi juga instrumen politik untuk menjaga kedaulatan dan mempengaruhi geopolitik. Tujuannya, sebagai penyeimbang di antara kekuatan-kekuatan yang ada.
Secara geografis, Indonesia berada di kawasan Indo-Pasifik yang sarat dengan rivalitas kekuatan besar, terutama antara Amerika Serikat dan China. Ketegangan di Laut Cina Selatan, sengketa perbatasan, serta potensi konflik maritim bisa berdampak pada stabilitas nasional, sehingga siap siaga pertahanan menjadi keniscayaan.
Hanya saja, Indonesia perlu belajar dari keruntuhan Uni Soviet dalam perang dingin (cod war) bahwa pembangunan sektor pertahanan yang melampaui batas dan tidak diimbangi dengan pembangunan ekonomi, pada akhirnya meruntuhkan seluruh kekuatan yang ada. China sangat memahami itu, sehingga tidak melakukan penganggaran ‘’bombastis’’ untuk pertahanannya.
Dengan ''doktrin'' baru pertahanan Indonesia, Presiden Prabowo tentu memahami bahwa penguatan militer-pertahanan akan diimbangi dengan penguatan ekonomi secara beriringan, karena saat ekonomi dan pertahanan kuat, negara tidak akan gentar menghadapi tekanan negara kuat. (fath)