Konten dari Pengguna
Indonesia dan BRICS : Poros ‘’Non Blok’’ yang Rentan di ‘’Blokade’’
14 Juli 2025 14:31 WIB
·
waktu baca 6 menit
Kiriman Pengguna
Indonesia dan BRICS : Poros ‘’Non Blok’’ yang Rentan di ‘’Blokade’’
Partisipasi Indonesia di KTT BRICS Brasil, memberi pesan diplomasi yang sangat strategis: bahwa Indonesia tidak lagi sekadar menjadi negara penonton dalam dinamika geopolitik global.Fathurrahman Yahya
Tulisan dari Fathurrahman Yahya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Brasil (6-7/7) dan serangkaian agenda diplomatik lainnya, termasuk pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil, Lula da Silva, Rabu (9/7) menjadi penanda penting arah politik luar negeri Indonesia di era kepemimpinannya.
BRICS — yang kini terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, serta beberapa anggota baru, termasuk Indonesia — tengah naik daun bagaikan primadona.
Seorang ekonom Goldman Sachs, Jim O’Neill (2001) menggambarkan bahwa pada tahun 2050, keempat negara anggota BRIC (Brasil, Rusia, India dan China)-belum termasuk Afrika Selatan saat itu-akan mendominasi ekonomi global.
Forum ini terus berkembang dan akan menjadi poros alternatif kekuatan global, khususnya dalam menghadirkan tatanan multipolar yang menantang dominasi negara-negara Barat. Oleh karena itu, posisi BRICS akan terus dibayang-bayangi oleh kekuatan-blok-lain. Bagaimana posisi Indonesia di forum ini?
Meneguhkan Polugri ‘’Bebas Aktif’’
Partisipasi Indonesia di KTT BRICS Brasil, memberi pesan diplomasi yang sangat strategis: bahwa Indonesia tidak lagi sekadar menjadi negara penonton dalam percaturan politik dan dinamika geopolitik global. Presiden Prabowo Subianto terus berupaya memperluas ruang dan jangkauan diplomasinya di antara poros kekuatan-kekuatan besar dunia lainnya, tentu dengan tantangan dan konsekuensi-konsekuensi yang sudah dikalkulasi.
Sesuai amanat konstitusi, Indonesia menganut politik luar negeri ‘’bebas-aktif’’, yaitu tidak berpihak pada kekuatan-blok manapun. Artinya, Indonesia bebas menentukan sikap politiknya dalam pergaulan internasional tanpa sekat-sekat ideologis seperti blok Timur-Barat masa lalu dalam konteks perang dingin (cold war). Tujuan dari politik bebas aktif adalah dalam rangka mewujudkan perdamaian dan keadilan global melalui kerjasama kemitraan antar negara manapun yang setara dan seimbang.
Selama kurang lebih 10 bulan sejak dilantik sebagai Presiden RI, (20 Oktober 2024) Prabowo Subianto yang berlatar belakang militer tampak energik dalam pergaulan politik internasional. Kunjungan kenegaraan yang selama ini ia lakukan mencerminkan keluwesannya, tetapi terukur secara diplomatik.
Momen yang menjadi perhatian, saat Presiden Prabowo Subianto batal menghadiri pertemuan negara-negara G-7 di Kanada,(16-17/7), lalu memilih bertemu Presiden Vladimir Putin dan menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) yang berlangsung 18-21 Juni.
Dalam perspektif politik dan diplomatik, sikap Presiden Prabowo Subianto bisa dianggap bias. Tetapi, dalam perspektif geoekonomi, pertemuan bilateral dengan Presiden Putin sangat penting dan menguntungkan, karena dalam pertemuan tersebut ditandatangani berbagai MoU bilateral Indonesia-Rusia dalam berbagai bidang : ekonomi dan investasi strategis.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto ke KTT BRICS di Brasil pun memiliki makna strategis, baik secara diplomnatik maupun geopolitik.
Melalui semangat Bandung (The Spirit of Bandung) yang mempertemukan negara-negara Selatan dalam satu visi, Indonesia memiliki warisan historis yang kuat dalam memimpin gerakan negara-negara non-blok dan dunia ketiga. Semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung adalah pengingat bahwa Indonesia pernah menjadi motor utama dalam membangun persamaan hak dan solidaritas global yang mandiri dan bermartabat.
Kini, di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks dan terjadinya fragmentasi tatanan dunia baru yang semakin tajam, Indonesia memiliki peluang dan peran untuk menghidupkan kembali semangat tersebut melalui forum-forum multilateral seperti BRICS.
Suatu visi politik luar negeri (bebas aktif) yang dibangun di atas persaduaraan dan kerjasama antar negara-negara Selatan-negara berkembang-(South-South Cooperation), dalam rangka mewujudkan perdamaian, anti penjajahan dan non blok serta memperjuangkan terwujudnya tatanan dunia yang lebih setara bersifat multilateral yang saling mengutungkan.
Politik ‘’bebas aktif’’ yang dicetuskan Bung Hatta (1948) dirancang sebagai pijakan diplomasi tidak memihak-non blok-pada perang dingin dam merupakan upaya penyeimbang antara Blok Timur dan Barat saat itu. Hanya saja, dalam dinamika geopolitik saat ini, kebijakan politik luar negeri ‘’bebas aktif’’ perlu penyelerasan sesuai konteksnya.
Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, bukan sekadar diharapkan bisa mendayung di antara dua karang, tetapi bagaimana Indonesia dapat berperan sebagai navigator-pendayung handal mampu mendayung tanpa rintangan dan mengambil manfaat-keuntungan-besar di balik dua blok-karang besar tersebut.
Waspada terhadap tekanan
Bagaimanapun, posisi Indonesia dalam BRICS yang didalamnya terdapat 2 negara (Rusia-China) yang selama ini menjadi antitesis kekuatan barat-proteksionisme Amerika Serikat-, secara eksplisit bisa ditasfir bukan sekadar sikap politik bebas aktif, tetapi berada dalam garis demarkasi yang lebih condong kepada blok Rusia dan China, sehingga perlu cermat dan selalu waspada.
Hubungan dekat Indonesia dengan negara-negara yang tergabung dalam poros BRICS wajar, karena diikat oleh satuan DNA negara-negara Selatan yang memiliki semangat anti kolonialisme. Tetapi, kedekatan dengan Rusia dan China yang tengah bersitegang dengan Barat, bisa menimbulkan kesan keberpihakan jika tidak dikelola secara cermat.
Secara nyata, Indonesia berada di tengah dua poros kekuatan yaitu : BRICS-Rusia-China- di satu sisi dan barat-AS di sisi lain, sehingga Indonesia mesti lihai menjaga keseimbangan dirinya dan waspada terhadap tekanan yang mungkin datang dari dua kekuatan poros tesebut. Di sinilah pentingnya menjaga keseimbangan diplomasi : memperkuat hubungan dengan BRICS tanpa mengorbankan kemitraan strategis dengan negara-negara Barat yang sudah terjalin.
Di tengah gerak geopolitik regional dan global yang semakin dinamis, Barat-Amerika Serikat akan selalu hadir untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan geopolitik dan geostrategisnya di kawasan Indo-Pasifik dengan semangat proteksionismenya, terutama di bawah pemerintahan Donald Trump.
Saat KTT BRICS menyuarakan bersama ketidak adilan kebijakan tarif yang dikeluarkan pemerintahan AS saat ini, saat itu pula Donald Trump bereaksi dan menekan negara-negara yang tergabung dalam BRICS, bahkan mengancam menaikkan tarif 10 % tambahan.
Perlu diwaspadai, ketika Presiden Prabowo Subianto masih berada di Brasil mengikuti rangkaian KTT BRICS sebagai anggota, Presiden Trump menerbitkan surat penetapan tarif 35 % untuk Indonesia. Manuver Trump ini bisa dibaca sebagai sinyal ‘’tekanan’’ serta ‘’blokade’’ kepada BRICS dan Indonesia sebagai satu-satunya negara ASEAN yang baru bergabung di dalamnya.
Perang dagang dan perang tarif yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China diyakini akan berdampak terhadap ASEAN, khususnya Indonesia.
Pengaruh China di ASEAN dan kedekatan Indonesia dengan negeri Tirai Bambu yang berada satu forum di BRICS bisa menjadi faktor daya tekan Amerika Serikat terhadap negara-negara di Asia dan ASEAN soal kebijakan tarif.
Menurt Arthur Sullivan, editor senior dan analis ekonomi global, (DW.com/8/7) langkah tarif terbaru presiden AS sangat jelas menargetkan negara-negara Asia, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia. Banyak pakar menilai hal ini merupakan bagian dari strategi AS untuk memaksa mereka mengurangi perdagangan dengan China sekaligus menarget China sebagai rivalnya dalam konteks perang dadang yang tengah berlangsung.
Dengan demikian, negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia akan menjadi pusaran pertarungan pengaruh geopolitik antara China dan Amerika Serikat. Bagi Amerika Serikat, Indonesia sebagai negara berpengaruh di ASEAN dan anggota BRICS sangat penting, pun bagi China. China tentu senang Indonesia menjadi anggota BRICS.
Maka, Indonesia perlu cermat menghadapi tantangan manuver blok-blok yang ada. Pada saat yang sama, sekali lagi Indonesia mesti cerdas memainkan diplomasinya agar bisa mendayung di antara dua ‘’blok’’ karang raksasa ini. (Fah).
