Konten dari Pengguna
Soal Abraham Accords dan Propaganda Israel
12 Oktober 2025 11:39 WIB
Ā·
waktu baca 6 menit
Kiriman Pengguna
Soal Abraham Accords dan Propaganda Israel
Memuat pesan diplomasi Prabowo tentang perdamaian Palestina-Israel melalui formula dua negara serta kontroversi baliho Prabowo di Tel Aviv. Fathurrahman Yahya
Tulisan dari Fathurrahman Yahya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPasca berpidato di mimbar Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 23 September 2025, Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi dari banyak kalangan, baik di dalam maupun luar negeri.
Pesan-pesan diplomasinya tentang hak kemerdekaan Palestina dan sikap politiknya untuk mengakui Israel sebagai negara berdaulat (jika Palestina merdeka) juga menjadi sorotan banyak media di Tel Aviv. Dengan nuansa pujian kepada Presiden Prabowo Subianto, Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di dunia segera mengakui kedaulatan Israel.
Salah satu media arus utama Israel, The Times of Israel (23/9/2025) mengutip pidato Presiden Prabowo Subianto di Majelis Umum PBB tersebut dan menempatkannya sebagai headline news bahwa dunia harus menghormati hak Israel untuk hidup aman.
Pernyataan Presiden Prabowo tampaknya dikapitalisasi sejumlah media di Israel dan dijadikan propaganda politik di dalam negeri. Mengapa media-media Israel sangat antusias merespons pidato Presiden Parabowo Subianto?
Propaganda Pesan Diplomasi
Pesan dan sikap politik luar negeri Indonesia terhadap upaya perdamaian Palestina-Israel dengan formula dua negara(two state solution) tegas dan jelas, hingga disanjung dalam forum diplomasi multilateral tersebut.
Sudah jamak diketahui, pesan-pesan diplomasi Presiden Prabowo Subianto terkait upaya perdamaian Palestina-Israel telah disampaikan berungkali dalam berbagai kesempatan dan dalam berbagai kunjungan beliau ke luar negeri bahwa Indonesia sepakat dengan solusi dua negara.
Dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron saat berkunjung ke Indonesia (29/5/2025) Presiden Prabowo menegaskan bahwa keamanan Israel perlu dijamin, tetapi "solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian sejati. Indonesia telah menyatakan bahwa begitu Israel mengakui Palestina, Indonesia siap mengakui Israel." Kata Prabowo sebagaimana dilansir media.
Bagi pemerintah Tel Aviv, pesan ini tentu sangat penting dan menarik untuk diekspose dalam panggung politik nasional , regional dan internasional. The Jerusalem Post (28/5/2025 membuat headline dengan judul āāIndonesia could recognize Israel if Palestinians given independenceāā.
Sungguhpun pernyataan Presiden Prabowo untuk āāmengakui Israelāā bersyarat-jika Paletina merdeka-, hal itu ditafsir positif bagi Israel bahwa ada kemungkinan potensi pengakuan-normalisasi hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel sebagaimana Uni Emirat Arab dan Bahrain dalam kesepakatan-Abraham Accords 2020 dibawah pemerintahan Trump (2017-2021).
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo dan ia menyebutnya sebagai "tanda yang menggembirakan tentang tumbuhnya pemahaman dan pragmatisme di dunia muslim." Ia menambahkan, "Kami siap untuk terlibat dalam dialog dengan Indonesia kapan saja."
Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan singkat, bahwa "Israel menghargai potensi hubungan yang lebih kuat dengan Indonesia, negara kunci di Asia dan dunia Islam.
Pesan verbal Prabowo kemudian diterjemahkan ke dalam pesan visual. Propaganda politik media yang mengejutkan adalah foto Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Trump, PM Netanyahu dan sejumlah pemimpin negara Arab lainnya yang terpampang di papan reklame-baliho raksasa di Tel Aviv.
Menlu RI, Sugiono membantah propaganda pesan tersebut bahwa Presiden Prabowo mengakui Israel. Ia menegaskan bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Artinya, posisi dan sikap politik Indonesia jelas bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, kecuali setelah Palestina menjadi negara merdeka. Apa yang diharapkan Israel dari Indonesia?
Target Abraham Accords
Sejak pemerintahan Donald Trump (2017-2021), upaya diplomatik terus dilakukan Amerika Serikat untuk mendorong perdamaian Israel-Arab melalui proyek kesepakatan (Abraham Accords) yang dipimpin menantunya, Jared Kushner.
Dengan keberhasilan Trump membujuk Uni Emirat Arab dan Bahrain dalam kesepakatan tesebut, posisi Israel justru semakin kuat di Timur Tengah, karena semakin luas legitimasinya sebagai suatu entitas negara yang berdaulat.
Sejumlah negara kunci di dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) seperti Arab Saudi, Indonesia dan beberapa negara lainnya di dunia Arab-Islam, Sudan dan Omman sudah masuk radar ā ditarget- dalam kesepakatan tersebut.
The Jerussalem Post, (23/12/2020) membuat laporan bahwa Menteri Intelijen Israel (2020-2021), Eli Cohen telah berspekulasi, Indonesia termasuk di antara negara-negara yang dapat menandatangani kesepakatan semacam itu dengan Israel.
Dalam konteks itu, CEO Perusahaan Pendanaan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (US International Development Finance Corporation), Adam Boehler mengatakan kepada Kantor Berita Bloomberg dikutip The Jerussalem Post, Indonesia dapat menerima lebih dari US $ 1 miliar dari pemerintahan Trump jika melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Mungkinkah Indonesia tergoda dengan tawaran-tawaran finansial untuk melakukan normalisasi-hubungan diplomatik dengan Israel?
Tidak bisa dinafikan, Indonesia menjadi target kesepakatan Abraham Accords. Pertemuan singkat Menteri Pertahanan Indonesia saat itu, Prabowo Subianto dengan Kuasa Usaha Israel untuk Bahrain, Itay Tagner dalam Forum Internasional dialog keamanan regional-Forum āThe 17th Internasional Institute for Strategic Studies (IISS) - yang berlangsung di Manama, Bahrain, 19-21 November 2021, menjadi pemberitaan menghebohkan di media Israel dan Timur Tengah.
Surat Kabar, Yedioth Ahronoth (21/11/2021), mendokumentasikan pertemuan Tagner dengan Menteri Pertahanan Indonesia, negara muslim terbesar di dunia dan menyebutnya sebagai pertemuan yang ātidak biasaā. Sementara itu, The Times of Israel menyebutnya āin rare meetāā Israeli envoy to Bahrain seem talking with Indonesian defense ministerā.
Israel terus berupaya memperluas legitimasinya melalui lobi-lobi diplomatik, mendorong sebanyak mungkin negara-negara Arab-muslim agar bekerja sama, berdamai dan menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik dalam kerangka Abraham Accords yang diinisiasi pemerintahan Trump, termasuk Arab Saudi dan Indonesia.
Arab Saudi merupakan negara kunci yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi di kawasan. Demikian juga Indonesia. Maka, normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel (apabila terjadi) akan menjadi peristiwa penting bagi Israel sebagai pengukuhan pengaruh geopolitiknya bahwa negara Zionis dapat bersahabat dengan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.
Menurut banyak analis, Arab Saudi dan Indonesia menjadi ''target'' Abaraham Accords karena implikasi geopolitiknya bagi Amerika Serikat dan Israel sangat besar.
Bagi pemerintah Tel Aviv, potensi pengakuan Indonesia atas Israel (apabila Palestina merdeka) akan menjadi penanda perubahan bersejarah yang dapat membentuk kembali dinamika diplomatik di negara-negara Arab-Islam-di dunia Islam.
Oleh karena itu, berbagai propaganda dilakukan Israel untuk mengekspose sikap politik Indonesia terhadap Israel melalui media-media mainstrem, termasuk menampilkan reklame-baliho Presiden Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah pemimpin negara Arab lainnya yang telah melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel dalam kerangka kesepakatan āāAbraham Accordsāā.
***
Pesan diplomasi dan sikap politik Prabowo dimaknai sebagai suatu keberanian politik atau bahkan āāpolitical willāā kebijakan politik luar negeri Indonesia yang lebih terbuka terhadap Israel.
Sejatinya, Indonesia mesti konsisten melakukan diplomasi untuk perdamaian serta kemerdekaan Palestina dengan formula dua negara. Tetapi, perlu juga introspeksi untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel hingga kemerdekaan Palestina benar-benar terwujud.
Sikap konsisten Indonesia didasarkan pada amanat konstitusi negara yang menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan harus dihapuskan di muka bumi, termasuk hak bagi bangsa Palestina. (Fath).