Konten dari Pengguna
Di Balik Setiap Angka PHK
12 Oktober 2025 10:00 WIB
Ā·
waktu baca 3 menit
Kiriman Pengguna
Di Balik Setiap Angka PHK
Di balik setiap angka PHK: Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali menghantam berbagai sektor di Indonesia: dari manufaktur hingga ritel. PHK bukan sekadar data, tapi perlu empati. #userstoryWardokhi -
Tulisan dari Wardokhi - tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSetiap kali pemerintah atau media mengumumkan angka pemutusan hubungan kerja (PHK), kita sering terjebak dengan melihatnya sebagai sekadar statistik. Padahal, di balik setiap angka itu, terdapat kehidupan yang terguncang: ayah yang gelisah memikirkan tagihan, ibu yang menakar ulang isi dompet untuk membeli susu anak, dan anak muda yang melihat mimpinya runtuh di tengah ketidakpastian ekonomi.
Gelombang PHK kembali menghantam berbagai sektor industri di Indonesia. Data Kementerian Ketenagakerjaan per Mei 2025 mencatat lebih dari 26 ribu pekerja terkena PHK, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena ini tidak hanya terjadi di sektor manufaktur, tetapi juga merembet ke ritel, tekstil, teknologi, hingga logistik. (Kompas, 2025).
Lebih dari Sekadar Angka
Setiap PHK berarti hilangnya rasa aman bagi keluarga. Bagi seorang kepala rumah tangga, kehilangan pekerjaan adalah kehilangan harga diri. Tidak sedikit yang akhirnya berutang untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar. Ibu rumah tangga yang semula mengatur belanja dengan tenang kini harus menghapus beberapa pos penting: susu anak, lauk pauk, atau biaya sekolah. Di meja makan, percakapan keluarga berubah dari rencana masa depan menjadi hitung-hitungan kebutuhan pokok.
PHK juga meninggalkan dampak psikologis mendalam. Banyak pekerja merasa gagal, tidak berguna, bahkan malu untuk kembali bersosialisasi. Sementara itu, anak-anak menjadi korban tidak langsungāmelihat orang tuanya berjuang di tengah rasa tak berdaya. Semua itu jarang nampak di laporan resmi atau grafik ekonomi yang kita lihat di layar televisi.
Akar Masalah
Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Setidaknya ada tiga penyebab utama yang saling berkaitan.
Pertama, lesunya daya beli masyarakat. Ketika konsumsi melemah, perusahaan menurunkan produksi dan ujungnya mengurangi tenaga kerja. Kedua, kompetisi global dan impor murah. Produk luar negeri yang membanjiri pasar domestik membuat banyak pabrik lokal kesulitan bertahan. Dalam situasi ini, efisiensi menjadi satu-satunya pilihanādan sering kali efisiensi berarti pemangkasan tenaga kerja.
Terakhir, disrupsi teknologi dan perubahan pola bisnis. Otomatisasi dan digitalisasi membawa efisiensi, tetapi juga menggantikan banyak posisi manusia. Sektor ritel dan transportasi menjadi contoh paling nyata di mana teknologi menggantikan peran manusia secara cepat.
Sayangnya, sistem ketenagakerjaan Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi realitas baru ini. Program reskilling dan upskilling masih terbatas, sedangkan regulasi sering kali lebih berpihak pada kelangsungan bisnis daripada keberlanjutan manusia di dalamnya.
Krisis yang Lebih Dalam
PHK bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga krisis sosial. Ketika banyak orang kehilangan pekerjaan, efek domino menjalar ke berbagai aspek kehidupan: meningkatnya kredit macet, turunnya daya beli, meningkatnya tekanan mental, bahkan potensi konflik sosial. Dalam jangka panjang, situasi ini bisa menggerus kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Pemerintah memang telah meluncurkan beberapa program bantuan dan jaminan sosial. Namun, kebijakan tersebut sering bersifat reaktif dan sementara. Yang dibutuhkan adalah pendekatan komprehensifāmemastikan setiap pekerja yang kehilangan pekerjaan memiliki akses terhadap pelatihan baru, konseling, dan jaring pengaman sosial yang memadai.
Menyelamatkan Daya Hidup
Menjawab tantangan ini tidak bisa hanya dengan jargon ātransformasi digitalā atau āefisiensi industriā. Yang harus diutamakan adalah transformasi kemanusiaanābagaimana memastikan setiap individu tetap memiliki daya hidup ketika sistem ekonomi berubah.
Perusahaan perlu membangun tanggung jawab sosial yang nyata. Bukan hanya dalam bentuk donasi, melainkan dalam komitmen menjaga tenaga kerja melalui pelatihan ulang dan adaptasi teknologi. Pemerintah, di sisi lain, harus hadir sebagai penyeimbang antara kepentingan bisnis dan keberlangsungan sosial.
Kita perlu mengubah cara pandang terhadap mereka yang terkena PHK. Mereka bukan kegagalan ekonomi, melainkan korban dari sistem yang sedang bertransisi. Mereka tidak butuh belas kasihan, tetapi butuh ruang untuk bangkit.
PHK mungkin tak terelakkan dalam ekonomi modern. Namun, yang membuat bangsa ini bertahan bukan sekadar angka pertumbuhan, melainkan solidaritas sosial yang memastikan tidak ada satu pun keluarga dibiarkan tenggelam sendirian.
Sebab, di balik setiap angka PHK, ada wajah-wajah manusia yang berjuang mempertahankan martabatnya. Tugas kita bersama adalah memastikan perjuangan itu tidak sia-sia.