Konten dari Pengguna
Stimulus Ekonomi & Bansos Dua Bulan Apakah Cukup?
28 Mei 2025 8:01 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Stimulus Ekonomi & Bansos Dua Bulan Apakah Cukup?
Stimulus dua bulan mungkin cukup untuk membuat ekonomi "bernapas". Tapi untuk membuat masyarakat berdaya, kita jelas butuh napas yang lebih panjang.Yanu Endar Prasetyo
Tulisan dari Yanu Endar Prasetyo tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pemerintah baru saja mengumumkan serangkaian stimulus dan insentif ekonomi yang akan digelontorkan, tepatnya dari awal Juni hingga akhir Juli 2025. Kebijakan ini nampaknya ingin menyasar momen liburan sekolah dan Idul Adha, dua periode di mana masyarakat cenderung ingin lebih banyak berlibur, bergerak, bepergian, dan belanja.
Bentuk stimulusnya pun beragam, mulai dari diskon tiket kereta, pesawat, dan kapal laut, potongan tarif tol dan listrik (≤1300 VA), hingga bantuan pangan dan subsidi upah untuk para pekerja bergaji kurang dari Rp. 3,5 juta serta guru honorer.
Secara makroekonomi, langkah ini cukup masuk akal. Sebab, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maka, ketika daya beli terancam oleh PHK, inflasi, pelemahan ekonomi global, atau tekanan fiskal lainnya, negara perlu hadir untuk memberi dorongan dan "suntikan darah segar".
Diskon tiket transportasi, misalnya, diharapkan bisa mendorong mobilitas dan pariwisata domestik. Sementara itu, bantuan beras dan sembako diharapkan bisa mengisi dapur warga miskin dan rentan. Diskon listrik memberi ruang bernafas bagi 79 juta rumah tangga kecil (meskipun kali ini tidak lagi menyasar kelas menengah yang biasanya memiliki daya listrik 1.300 VA s.d. 3.500 VA).
Semua stimulus di atas, menurut argumen Pemerintah, bisa menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal kedua agar tetap stabil di kisaran lima persen.
Apakah dua bulan cukup?
Secara teknis, efeknya mungkin akan terasa cepat, terutama untuk warga miskin dan sektor informal yang sangat sensitif terhadap pergerakan uang tunai. Tetapi dampaknya belum tentu bertahan lama.
Setelah diskon dan bantuan dihentikan, konsumsi bisa kembali melemah. Apalagi jika tidak ada stimulus lanjutan pada kuartal ketiga dan keempat.
Di sinilah kacamata sosial menjadi penting untuk melengkapi cara kita menilai kebijakan ini. Sebab, dalam kehidupan nyata, ekonomi bukan semata soal angka statistik makro, tapi juga menyangkut rasa aman dan rasa percaya dari setiap warga.
Misalnya, bagi seorang ibu rumah tangga yang listriknya didiskon dan dapurnya mendapat tambahan beras 10 kilogram, bantuan itu bukan hanya mengurangi beban pengeluaran, tetapi juga membawa rasa tenang: bahwa negara hadir dan tidak melupakannya. Bahwa hidup, meski semakin sulit, masih ada harapan.
Bagi guru honorer yang digaji sangat pas-pasan, tambahan subsidi Rp150.000 mungkin tak besar secara nominal, tapi cukup untuk menguatkan bahwa perjuangannya dilihat dan dihargai. Pun bagi buruh sektor padat karya, diskon iuran jaminan kerja bisa berarti mengurangi beban perusahaan tempatnya bekerja sekaligus memberikan perlindungan sosial yang dibutuhkan.
Dari sisi ini, stimulus ekonomi bukan hanya alat fiskal, tapi juga simbol solidaritas. Ia bisa menumbuhkan rasa percaya antara warga dan negara. Namun rasa percaya itu bisa rapuh manakala bantuan hanya datang sesekali. Warga yang merasa hanya "diingat saat dibutuhkan" cenderung akan kecewa ketika program selesai dan kehidupan kembali berat.
Akurasi Data
Fakta bahwa waktu pelaksanaan stimulus hanya berjarak beberapa hari dari pengumuman resmi menimbulkan pertanyaan: apakah semua data sudah siap? Apakah daftar KPM, pekerja penerima BSU, dan pelanggan listrik rumah tangga kecil sudah diverifikasi ulang?
Basis data mana yang akan digunakan pemerintah—apakah Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sedang dalam proses integrasi, atau masih mengandalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lama?
Jika stimulus disalurkan menggunakan data lama tanpa perbaikan, maka risiko eksklusi dan inklusi error (salah sasaran) masih akan terjadi. Oleh karena itu, kesiapan dan transparansi data penyaluran harus menjadi prioritas utama sebelum program dijalankan.
Tanpa persiapan yang memadai, distribusi bisa tertunda, atau lebih buruk lagi, menimbulkan kegaduhan sosial di akar rumput karena munculnya rasa ketidakadilan.
Dengan kata lain, sehebat apa pun desain stimulusnya, efektivitasnya sangat bergantung pada fondasi data yang kuat dan terverifikasi. Keterlambatan memperbaiki data bisa berarti kehilangan momentum pertumbuhan, dan lebih penting lagi, kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara.
Selain itu, kita juga perlu menyadari siapa yang belum tersentuh. Banyak pekerja informal di kota-kota besar tidak masuk dalam daftar penerima bansos. Mereka juga tak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, merekalah yang paling terpukul ketika harga naik, dan justru jarang mendapat perlindungan. Jika stimulus tidak menyentuh mereka, maka ketimpangan sosial bisa makin terasa—bukan karena bantuan tidak ada, tapi karena bantuan tidak merata.
Terlepas dari berbagai kekhawatiran di atas, kebijakan semacam ini tetap perlu diapresiasi. Namun sekali lagi, untuk benar-benar menggerakkan ekonomi rakyat secara berkelanjutan, negara tidak bisa berhenti pada stimulus dan bansos jangka pendek. Yang dibutuhkan bukan hanya bantuan, tapi juga penguatan sistem perlindungan sosial yang menjangkau lebih banyak orang, lebih sering, dan lebih adil.
Dengan kata lain, dua bulan mungkin cukup untuk membuat ekonomi "bernapas". Tapi untuk membuat masyarakat berdaya, kita jelas butuh napas yang lebih panjang. Rakyat membutuhkan jaminan dan rasa aman yang berkelanjutan, bukan tambal sulam.