Konten dari Pengguna
Mimpi Kemandirian Energi di Tengah Kilang yang Mangkrak
30 Oktober 2025 10:00 WIB
Ā·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Mimpi Kemandirian Energi di Tengah Kilang yang Mangkrak
Jika Indonesia ingin keluar dari jebakan impor energi, dua hal harus dilakukan bersamaan. Pertama, meningkatkan kapasitas kilang nasional. Kedua, meningkatkan produksi. #userstoryYulian Gunhar
Tulisan dari Yulian Gunhar tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSindiran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada Pertamina yang dianggap malas membangun kilang minyak di Tanah Air, saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI beberapa waktu lalu, cukup memancing kesadaran publik. Dengan kapasitas kilang minyak yang ada saat ini, Indonesia harus mengimpor BBM jenis solar atau diesel dari negeri tetangga Singapura. Nilai impor yang besar ini membuat subsidi pemerintah meningkat dari tahun ke tahun.
Harus diakui bahwa kebutuhan domestik akan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia terus tumbuh, hingga sebesar 1,6 juta barel per hari. Sementara itu, kapasitas produksi domestik stagnan bahkan cenderung menurun. Menurut data dari SKK Migas, realisasi produksi minyak hanya mencapai sekitar 580 ribu barel per hari. Selisih sekitar 1 juta barel per hari itulah yang harus dipenuhi melalui jalan impor.
Impor BBM selama ini menjadi penguras besar anggaran negara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, bahkan pernah menyebut bahwa negara harus merogoh kocek hingga Rp500 triliun per tahun untuk impor minyak. Ketergantungan impor yang menguras keuangan negara ini bukan hanya mempersempit ruang fiskal pada APBN, melainkan juga berisiko dalam memperburuk nilai rupiah terhadap dolar AS.
Bagi sebuah negara penghasil minyak seperti Indonesia, kebiasaan merogoh APBN untuk impor bahan bakar minyak (BBM) adalah ironi yang menyakitkan. Indonesia memiliki cadangan minyak mentah sekitar 3,77 miliar barel (SKK Migas, 2024), tetapi tidak mampu mengolah hasilnya sendiri menjadi BBM siap pakai. Akibatnya, negeri ini justru menjadi pengimpor bersih energi sejak 2004āsebuah status yang hingga kini belum bisa dilepaskan.
Hal yang lebih menyedihkan, sebagian besar BBM yang diimpor Indonesia berasal dari Singapuraānegara kecil yang bahkan tidak memiliki satu pun sumur minyak. Singapura hanya mengandalkan kekuatan kilang (refinery) raksasa miliknya, seperti ExxonMobil Jurong Island Refinery berkapasitas 605 ribu barel per hari (bph), Shell Pulau Bukom Refinery 500 ribu bph, dan SRC Jurong Island 290 ribu bph. Total dari tiga kilang itu mampu mengolah lebih dari 1,3 juta bph ā lebih besar dari seluruh kapasitas kilang nasional Indonesia.
Kapasitas kilang yang besar itu membuat Singapura mampu membeli minyak mentah dari Indonesia, mengolahnya di kilang mereka, lalu menjual kembali produk BBM-nya ke Indonesia dengan nilai tambah yang tinggi. Inilah potret ironis dari manajemen energi nasional yang tersesat arah.
Kapan Selesai Dibangun?
Impian memiliki kapasitas kilang yang besar bukannya tidak pernah dimiliki bangsa ini untuk menekan tingginya impor BBM. Namun hingga kini, baik proyek revitalisasi kilang atau Refinery Development Master Plan (RDMP), maupun pembangunan kilang baru atau Grass Root Refinery (GRR), tidak kunjung rampung. Padahal dari proyek tersebut, kapasitas pengolahan minyak mentah Pertamina diproyeksikan naik dua kali lipat: dari 820 ribu barel per hari menjadi 1,68 juta barel per hari.
Di sisi lain, kilang-kilang yang sudah beroperasi justru sering menjadi sumber berita kebakaran. Dalam lima tahun terakhir, terdapat sedikitnya delapan insiden besar kebakaran kilang Pertamina, yang menimbulkan kerugian besar, menurunkan pasokan BBM, dan mencoreng reputasi keamanan energi nasional. Kilang Dumai menjadi contoh paling anyar ketika pada 4 Oktober 2025 ledakan mengguncang area produksi RU II.
Ketergantungan impor BBM telah menjadi masalah strategis nasional. Setiap krisis geopolitik atau gangguan logistik global bisa langsung mengancam stabilitas pasokan dalam negeri. Untuk itulah, pemerintah perlu memastikan bahwa program pembangunan kilang berjalan bukan hanya di atas kertas. Bahkan, seharusnya pembangunan RDMP dan GRR dikawal dengan transparansi, efisiensi, dan audit menyeluruh terhadap hambatan finansial maupun teknis.
Jika Indonesia ingin keluar dari jebakan impor energi, dua hal harus dilakukan bersamaan. Pertama, meningkatkan kapasitas kilang nasional dengan proyek yang benar-benar selesai, bukan hanya rencana. Kedua, meningkatkan produksi minyak domestik yang kini terus menurunādari 900 ribu bph pada 2010 menjadi di bawah 600 ribu bph pada 2025āagar pasokan bahan baku kilang cukup.
Tanpa langkah nyata, Indonesia akan terus berada dalam lingkaran ironis, yaitu negara penghasil minyak yang miskin BBM. Sementara Singapuraānegeri tanpa ladang minyakāterus menikmati keuntungan dari mengekspor bahan bakar kepada negeri yang menjadi sumber bahan mentahnya. Inilah saatnya pemerintah benar-benar menepati janji ākemandirian energiā; bukan sebagai slogan politik, melainkan sebagai prioritas nasional yang tak bisa ditunda.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berulang kali menegaskan bahwa kedaulatan suatu bangsa dijamin oleh kemampuan bangsa itu untuk kebutuhan energinya sendiri. Selain itu, Presiden Prabowo juga menargetkan kemandirian energi dalam lima tahun ke depan, termasuk penghentian impor bahan bakar minyak (BBM). Ia optimistis bahwa Indonesia tidak hanya akan menjadi negara mandiri, tetapi juga akan menjadi salah satu pemain utama dalam transformasi energi global. Tentunya, kita mendukung impian tersebut, tetapi dengan catatan bahwa harus ada gerakan ke arah nyata.