Konten dari Pengguna
West Papua: Melawan Rasisme dan Stigma di Timur "Indonesia"
6 Juli 2025 18:03 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
West Papua: Melawan Rasisme dan Stigma di Timur "Indonesia"
Papua bukan wilayah, tapi manusia. Tulisan ini membongkar rasisme, kekerasan, dan kolonialisme internal yang dilegalkan negara atas nama pembangunan dan nasionalisme semu.fahmiee
Tulisan dari fahmiee tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKemana kalian ketika warga Paniai dibantai di tanah kelahirannya sendiri? Ketika suara anak-anak yang menolak kekerasan dibalas dengan peluru, dan ketika ibu-ibu meraung kehilangan putranya di situlah wajah negara tampil nyata: bukan sebagai pelindung, tapi penindas. Di media sosial kalian ramai mengecam polisi saat ada kekerasan di kota-kota besar, tapi mengapa sunyi ketika tentara dengan loreng dan senapan menebar ketakutan dan kematian di kampung-kampung Papua? Kepolisian bukan satu-satunya keparat; militer pun harus ditunjuk dengan telunjuk yang sama tajamnya. Karena di Papua, aparat datang bukan untuk melindungi, melainkan untuk menguasai. Kekerasan di tanah ini bukan sekadar “insiden”, melainkan pola yang sudah berlangsung selama puluhan tahun: sistematis, berulang, dan dilegalkan oleh negara.
Sebagian dari kita tidak sadar, sebagian lagi memilih pura-pura tidak tahu. Kita tumbuh dengan narasi bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia yang “perlu diselamatkan” dari keterbelakangan dan separatisme. Kita menelan propaganda bahwa pembangunan jalan, jembatan, dan sekolah adalah bukti cinta negara. Tapi cinta macam apa yang datang bersama panser, helikopter tempur, dan penangkapan tanpa alasan? Apa gunanya jalan raya kalau rakyatnya dicegat dan diinterogasi? Apa artinya sekolah kalau guru takut tinggal di desa karena ancaman tembakan? Di balik jargon pembangunan, Papua tidak sedang dibangun Papua sedang dikendalikan.
Masalahnya bukan Papua tidak mau maju. Masalahnya, negara tidak mau mendengar apa arti “maju” menurut orang Papua. Negara tidak hadir untuk memanusiakan Papua, melainkan menaklukkannya. Itulah yang membuat kekerasan menjadi keniscayaan. Karena kekuasaan yang gagal mendengar akan memilih berbicara lewat laras senjata. Kekuasaan yang tidak percaya pada martabat rakyatnya akan selalu curiga, represif, dan haus kendali. Dalam konteks ini, aparat keamanan tidak lagi menjadi pelayan publik, tapi berubah menjadi alat represi. Kekerasan menjadi infrastruktur utama negara dalam mengatur Papua. Maka tak heran bila banyak orang Papua lebih takut pada aparat ketimbang pada kriminal biasa karena peluru yang menewaskan anak mereka datang dari senjata yang dibayar oleh pajak mereka sendiri.
Apa yang terjadi di Papua adalah bentuk kolonialisme internal. Ia adalah penjajahan yang dilakukan oleh bangsa sendiri terhadap bangsanya sendiri. Tapi berbeda dari kolonialisme asing yang terang-terangan, kolonialisme internal justru bekerja lewat kamuflase nasionalisme dan pembangunan. Negara meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Papua sudah sejahtera karena jalan telah dibangun dan dana telah dikucurkan. Tapi negara tak pernah serius menghitung berapa banyak nyawa yang hilang, berapa banyak trauma yang diwariskan, dan berapa banyak rasa sakit yang harus ditelan dalam sunyi. Sejak 1963 hingga hari ini, Papua menjadi ladang luka yang ditutupi karpet merah proyek infrastruktur.
Apa yang dialami oleh Orang Asli Papua hari ini perampasan tanah, stigmatisasi, kekerasan, hingga pembungkaman suara sebenarnya bukan hal asing dalam sejarah republik ini. Itulah yang dulu dialami oleh kaum marhaen: rakyat kecil yang ditindas oleh sistem. Dan bila kita jujur membaca realitas hari ini, maka Papua adalah potret paling telanjang dari rakyat marhaen yang
tertindas oleh negara yang mestinya melindungi. Oleh karena itu, gagasan Marhaenisme menjadi sangat relevan untuk membaca ulang luka Papua.
Marhaenisme, sebagai warisan pemikiran Soekarno, tidak lahir dari menara gading filsafat. Ia tumbuh dari tanah, dari sawah, dari peluh dan luka rakyat kecil yang dicuri haknya. Soekarno mengenal Marhaen sebagai petani miskin yang tetap memiliki cangkul dan sebidang tanah, namun tetap hidup dalam penindasan. Lalu apa bedanya dengan orang Papua hari ini? Mereka punya tanah adat, sungai, hutan, dan gunung. Tapi semuanya dirampas atas nama investasi dan pembangunan. Mereka punya suara, tapi diredam dengan stigma “separatis”. Mereka punya identitas, tapi dipaksa menyesuaikan diri dengan kultur mayoritas. Orang Papua adalah Marhaen yang dikriminalisasi karena mempertahankan harga diri dan tanahnya sendiri.
Dalam Marhaenisme, rakyat adalah pusat. Negara hanyalah alat untuk membebaskan rakyat dari belenggu. Maka bila negara hari ini menjadi alat penindasan terhadap rakyatnya, terutama terhadap rakyat Papua, maka negara itu telah mengkhianati Marhaenisme dan berdiri di pihak kolonialisme. Bung Karno pernah berkata: “Bangunlah satu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan.” Tapi bagaimana mungkin kita membangun dunia damai, jika kita membiarkan satu bagian dari bangsa kita sendiri terus dihina, dibunuh, dan dibungkam?
Marhaenisme juga mengajarkan bahwa perjuangan harus dilakukan secara sadar, damai, dan bermartabat. Maka upaya untuk mengubah cara pandang bangsa Indonesia terhadap Papua tidak boleh dilakukan dengan kekerasan, melainkan dengan pendidikan dan kesadaran. Rakyat Indonesia harus disadarkan bahwa mereka telah menjadi korban propaganda: bahwa mereka selama puluhan tahun telah diberi gambaran palsu tentang Papua. Mereka tidak diajak melihat manusia, tapi hanya wilayah. Tidak diajak mengenali budaya, tapi hanya berita kerusuhan. Tidak diajak mendengar suara rakyat Papua, tapi hanya pernyataan resmi pemerintah. Maka perjuangan melawan rasisme dan kekerasan di Papua bukan hanya tugas OAP, tetapi tugas seluruh rakyat Indonesia untuk membongkar kebohongan sejarah dan membangun ulang kemanusiaan.
Pendidikan publik, media yang adil, kurikulum sejarah yang jujur, serta ruang dialog antarbudaya harus dibuka selebar-lebarnya. Tidak cukup dengan mengirim influencer atau membuat kampanye wisata. Kita harus mendengar langsung dari suara rakyat Papua: dari seniman, pelajar, pendeta, ibu-ibu, dan pemuda. Kita harus berhenti bicara tentang Papua, dan mulai bicara dengan Papua.
Karena selama ini, kita telah melihat Papua dari kejauhan dan dari kejauhan, orang bisa menilai tanpa rasa bersalah. Tapi bila kita berani mendekat, berani mendengar, dan berani mengakui kesalahan, maka akan lahir jalan baru: jalan damai yang berpijak pada martabat, bukan kekuasaan.
Membicarakan Papua bukan hanya soal wilayah. Ini tentang kejujuran kita pada sejarah, pada kemanusiaan, dan pada cita-cita republik itu sendiri. Karena bila kita terus membiarkan rasisme dan kekerasan dilegalkan atas nama stabilitas, maka sebenarnya kita sedang
membubuhkan tanda tangan pada sertifikat kematian bangsa yang katanya dibangun atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Papua adalah ujian moral dan ideologis bagi Indonesia. Dan selama kekerasan masih dianggap wajar, selama stigma masih dibiarkan hidup, selama peluru lebih dipercaya daripada dialog maka kita sedang gagal menjadi bangsa. Kita sedang gagal menjadi manusia.
Shout Out to Dr. Socrates Sofyan Yoman.