Ribuan unit motor listrik untuk operasional MBG, transparansi pembelian jadi sorotan

Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi pembelian sepeda motor listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah video viral di media sosial. Pengadaan kendaraan roda dua ini mengejutkan warganet, dan sejumlah kalangan menyoroti pengadaannya yang diduga tidak transparan.

Video yang menunjukkan ratusan unit sepeda motor listrik berstiker BGN viral di berbagai platform media sosial beberapa hari terakhir.

Dalam video tersebut, sepeda motor listrik itu tampak masih terbungkus plastik dan diklaim akan dialokasikan bagi kepala-kepala SPPG.

Setelah viral, Kepala BGN, Dadan Hindayana buka suara. Dia membenarkan pengadaan kendaraan roda dua untuk operasional kepala SPPG, dan diklaim "masuk dalam anggaran 2025".

"Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan kepada media seperti dikutip Detik.com, Selasa (07/04).

Dadan bilang, sepeda motor ini belum didistribusikan. Kata dia, kendaraan yang telah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.

"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," tambahnya.

Dadan menambahkan, proses realisasi pengadaan motor secara bertahap dimulai pada Desember 2025.

Ia juga membantah narasi dalam video viral yang menyebutkan jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit.

"Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," sebut Dadan.

Reaksi warganet

Di media sosial, video viral yang menunjukkan motor-motor listrik baru ini menuai banyak komentar warganet. Sebagian menyandingkan pengeluaran anggaran "jor-joran" untuk MBG dengan kesejahteraan guru.

"Apa kabar guru yang di pelosok?" tanya seorang warganet dalam komentar Instagram media nasional.

Baca juga: Gaduh impor mobil India untuk Koperasi Merah Putih di kalangan pejabat tinggi

Warganet lain mempertanyakan tentang urgensi, dan efisiensi anggaran yang saat ini sedang dijalankan pemerintah di tengah konflik Timur Tengah.

"Buat apa? Ada urgensinya?" tanya warganet lainnya.

Keberadaan sepeda motor listrik untuk operasional MBG ini muncul di tengah langkah pemerintah mengumumkan defisit anggaran yang terjadi Kuartal I 2026.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam keterangan kepada media mengatakan defisit APBN sebesar Rp240,1 triliun pada akhir Maret 2026; atau setara 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Menkeu, defisit besar di awal tahun ini "karena kita percepat belanja pemerintah".

"Saya ingin menciptakan di mana belanja pemerintah hampir merata pertumbuhannya sepanjang tahun. Jangan sampai kayak tahun-tahun sebelumnya, menumpuk di akhir tahun sehingga dampak ekonominya tidak optimal," katanya.

"Jadi, defisit yang besar itu adalah konsekuensi logis dari kebijakan kita".

Ia menambahkan belanja ini hampir merata, "Tapi yang menonjol BGN, karena memang anggarannya besar," katanya.

'Motor ini dibeli dengan uang pajak kita'

Pengamat otomotif, Bebin Djuana menduga adanya kemiripan jenis sepeda motor listrik yang beredar di media sosial dengan Emmo JVX GT.

"Sepertinya dari tulisannya betul," katanya.

Keterangan Emmo JVX GT ini dirilis melalui emmo.co.id. Situs ini menyebutnya jenis kendaraan ini sebagai "motor listrik adventure". Tenaganya diklaim mencapai 7.000 Watt dengan jarak tempuh 70 kilometer.

Spesifikasi lainnya disebutkan, pengisian daya antara 30%-80% dalam waktu satu jam "dan disain tangguh untuk jalan raya maupun off-road".

Harganya dibanderol Rp56,8 juta per unit.

Namun sejauh ini tidak ditemukan keterangan rinci dari pihak pabrikan tentang pembelian kendaraan tersebut oleh BGN.

BBC News Indonesia telah meminta tanggapan melalui pesan surel ke situs tersebut, namun belum mendapat respons.

Menurut Djuana penting bagi pabrikan untuk menyampaikan keterangan motor listrik yang digunakan untuk operasional MBG.

"Penting sekali, terutama motor ini dibeli dengan uang pajak kita. Transparasi biaya dan alasan mengapa motor di dipilih dan dibeli harus bisa diterima dengan akal sehat," katanya.

Transparansi pembelian jadi sorotan

Lembaga pemerhati anggaran, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan pengadaan motor listrik ini menggunakan e-purchashing—cara kementerian/lembaga membeli barang atau jasa secara langsung lewat katalog online resmi negara, tanpa lelang atau tender. Sederhananya, e-purchasing itu seperti belanja di marketplace tapi khusus pemerintah.

Cara ini dibenarkan secara hukum, tujuannya di antaranya pengadaan lebih cepat dan simpel. Namun, menurut Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi sulit terdeteksi oleh publik.

"Pengadaan motor ini mempergunakan sistem E-Purchasing agar senyap dan tidak bisa dipantau oleh publik, dan hal ini berhasil," katanya.

Baca Juga:

Uchok mengklaim timnya dapat mengakses sistem ini, dan menemukan jumlah unit sepeda motor yang lebih banyak dari yang dijelaskan pihak BGN.

"‎Anggaran motor BGN sebesar Rp.3,2 Triliun untuk 65.067 unit. Pengadaan motor ini sudah dilaksanakan pada tahun 2025," katanya. Tapi BBC News Indonesia tak bisa memverifikasi hal ini secara independen.

Sejumlah pejabat BGN telah kami hubungi. Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang secara pribadi tidak mengetahui banyak tentang pengadaan motor listrik tersebut.

"Saya kan masuk baru akhir September 2025. Pengadaan [itu] di bulan April 2025," katanya.

Menurut Uchok harga motor listrik untuk operasional MBG ini "terbilang mahal sekali". Dengan nilai besar, semestinya pengadaan barang dilakukan melalui tender.

"Banyak perusahaan yang punya motor. Harusnya jangan E-purchasing. Harusnya tender, lelang. Kalau lelang itu itu berarti kan mana yang terbaik mana, yang termurah," katanya.

Ia juga menuturkan kritik, tidak semua wilayah di Indonesia memiliki kecocokan dengan spesifikasi motor listrik tersebut.

‎"Dan borong motor ini, BGN jauh dari efesien anggaran. Hanya membuang buang duit saja ketika fiskal lagi menurun banget. Borong motor ini, harus disidik oleh aparat hukum, harganya terlalu mahal, dan mencurigakan," katanya.

Artikel ini akan terus diperbarui.