Senat dukung sanksi baru Iran

Nuklir Iran
Keterangan gambar, AS dan sekutunya curiga Iran tengah mengembangkan senjata nuklir

Senat Amerika Serikat mendukung undang-undang yang memungkinan Presiden Barack Obama memperpanjang sanksi terhadap Iran. Sanksi baru ini mentargetkan negara-negara yang tetap mengekspor bahan bakar minyak ke Iran.

Dalam pidato kenegaraannya hari Rabu lalu, Presiden Obama memperingatkan para pemimpin Iran tentang "meningkatnya konsekuensi" atas program nuklir negeri itu.

Dalam pidatonya itu juga, Obama menegaskan bahwa para pemimpin Iran terus mengabaikan kewajiban mereka, dalam kaitannya dengan aktivitas program nuklir negeri para Mullah itu.

Obama pun memperingatkan para pemimpin Iran dan menjanjikan mereka akan menghadapi konsekuensi yang semakin berat.

Sementara itu Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton di London mengatakan dunia internasional sama sekali tidak berniat menghukum rakyat Iran.

"Upaya kami tetap menekan pemerintah Iran bukan untuk menghukum rakyat Iran. Upaya ini memiliki arti bahwa pendekatan kami terhadapm pemerintah Iran seputar program nuklir sudah berubah."

Berkaitan dengan hal ini, Senat AS mendukung beberapa undang-undang baru yang telah disetujui parlemen. Undang-undang itu mentargetkan perusahaan-perusahaan yang mengekspor bahan bakar minyak atau membantu kapasitas produksi pengolahan minyak Iran.

Tawaran nuklir

Barack Obama
Keterangan gambar, Presiden Obama mengancam segera jatuhkan sanksi baru terhadap Iran.

Awal bulan ini, kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Iran mengatakan negeri itu tidak bisa menerima syarat-syarat kesepakatan yang ditawarkan untuk mengurangi tekanan internasional atas program nuklir Iran.

Selama berbulan-bulan, pemerintah Iran mengkritik tawaran agar negeri itu mengirimkan uranium yang sudah diolah ke luar negeri untuk ditukar dengan bahan bakar minyak.

Sejauh ini sudah PBB sudah menjatuhkan tiga kali sanksi untuk Iran, dan Amerika Serikat beserta para sekutunya di Dewan Keamanan tengah merancang sanksi keempat untuk Iran.

Tahun 2006, Dewan Keamanan menyerukan dunia agar menghentikan ekspor dan impor sejumlah bahan-bahan dan peralatan yang berkaitan dengan nuklir dan membekukkan semua aset keuangan yang berkaitan dengan program nuklir Iran. Dua tahun kemudian, PBB menjatuhkan embargo senjata bagi Iran.