PM Yunani janji potong defisit

Para pemrotes di Yunani
Keterangan gambar, Aksi menentang kebijakan pemerintah Yunani disertai aksi mogok nasional

Perdana Menteri George Papandreou mengatakan dia akan mengambil langkah penting untuk mengurangi defisit Yunani.

Pernyataan PM itu muncul setelah ribuan orang berunjuk rasa menentang kebijakan pemotongan biaya pada saat aksi mogok nasional dilakukan sektor publik.

Aksi mogok itu menyebabkan penerbangan dibatalkan, banyak sekolah ditutup dan rumah sakit hanya beroperasi untuk layanan gawat darurat.

Aksi unjuk rasa juga dilakukan oleh para petani selama tiga minggu terakhir yang menuntut peningkatan subsidi.

Para pemimpin Uni Eropa akan membicarakan masalah Yunani ini dalam sebuah pertemuan hari Kamis di tengah-tengah kekhawatiran krisis di Yunani bisa mengancam mata uang euro.

Papandreou, yang merupakan seorang sosialis mengatakan dia akan membekukan pembiayaan sektor publik, meningkatkan pajak dan mengubah sistem pensiun. Dia bersikeras kalau kebijakannya ini bisa dilaksanakan sepenuhnya.

"Program stabilisasi akan tetap dilaksanakan dengan semua ukuran,'' katanya di Paris saat bertemu Presiden Nicolas Sarkozy.

Kemarahan publik

Meski diguyur hujan lebat, aksi unjuk rasa terus berlangsung di semua penjuru Yunani sepanjang hari, dengan pusat aksi mogok pekerja dan para pensiunan di ibukota Athena.

Ribuan orang lainnya juga melancarkan aksi serupa di kota terbesar kedua, Thessaloniki.

Aksi massa berlangsung damai, tapi dalam satu insiden polisi terpaksa menembakkan gas air mata setelah sekelompok pengumpul sampah mencoba menerobos lingkaran penjagaan polisi.

Sejumlah pengunjuk rasa melempar batu ke polisi tapi insiden itu cepat diatasi.

Wartawan BBC Malcolm Brabant melaporkan, serikat pekerja menilai kebijakan pemerintah sebagai deklarasi perang terhadap kelas pekerja dan kelas menengah. Mereka meyakini krisis ini dirancang oleh kekuatan asing, seperti spekulan internasional dan bankir-bankir Eropa.

"Ini adalah perang melawan pekerja dan kami akan menjawabnya dengan perang, dengan perjuangan yang konsisten sampai kebijakan itu diganti,'' kata Christos Katsiotis, seorang anggota serikat pekerja yang berafiliasi dengan Partai Komunis.

Sejumlah pendemo lainnya mengatakan perlu ada kebijakan yang cermat untuk keluar dari krisis.

Pada hari Selasa, pemerintahan Papandreou mengumumkan rencana peningkatan rata-rata usia pensiun dari usia 61 ke 63 tahun pada tahun 2015.

Kebijakan itu muncul disamping rencana kebijakan lainnya termasuk membekukan gaji sektor publik dan meningkatkan harga bahan bakar yang semuanya diumumkan pekan lalu.

Muslihat pajak

Kebijakan pemerintahan selanjutnya termasuk tidak ada pergantian bagi pegawai negeri sipil dan pengumpulan pajak dengan mengejar miliaran euro yang hilang akibat akibat pengemplang pajak.

Pekerja sektor publik tidak akan terpukul berat akibat kebijakan itu seperti yang terjadi di Irlandia, tapi mereka memprotes kalau sejumlah pekerja dengan gaji rendah akan menderita sementara kaum kaya bisa melakukan muslihat pajak dan terbebas dari hukuman, kata koresponden BBC Eropa Jonny Dymond.

Pasar keuangan di dunia dan Eropa akan memperhatikan secara hati-hati atas situasi di Yunani ini kata Dymond.

Defisit Yunani mencapai 12,7%, empat kali lebih tinggi dari batas yang diatur zona Eropa, dengan nilai utang sekitar US$419 miliar.

Pasar melihat secara skeptis kalau Yunani mampu membayar utang dan banyak penanam modal yang menilai negara ini membutuhkan dana talangan.

Ketidakjelasan situasi ini memukul mata uang euro dan masalah itu juga mempengaruhi Spanyol dan Portugal, yang juga berjuang mengatasi defisit.

Kemungkinan Yunani atau satu dari negara yang terpukul lainnya tidak mampu membayar utang, dengan pilihan bantuan dana penyelamatan atau menghiraukan mata uang euro, dianggap sebagai ancaman terbesar dalam pelaksanaan satu mata uang tunggal di Eropa.

Menjelang pertemuan dengan pemimpin Uni Eropa di Brussels pada Kamis ini, sejumlah media bisnis melaporkan kalau Jerman tengah menyiapkan diri untuk memimpin pemberian dana penyelamatan didukung oleh Prancis dan anggota Uni Eropa lainnya.