Australia usut insiden kapal imigran
Australia akan menggelar penyelidikan pidana atas insiden kapal pecah di Pulau Christmas yang menewaskan sedikitnya 28 orang hari Rabu (15/12) berdasarkan UU perdagangan manusia.
Salah satu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kapal tersebut lolos dari pantauan aparat Australia yang bertugas mengawasi jalur masuk ke Australia dari laut.
Pulau Christmas berada di Samudera Indonesia. Pulau tersebut berada sekitar 2.600 km dari daratan utama Australia, dan sekitar 300 km dari bagian selatan Indonesia.
Perdana Menteri Julia Gillard mengatakan jumlah jasad korban yang diangkat dari luat mungkin bertambah setelah sebuah kapal yang dicurigai mengangkut pencari suaka membentur batu-batu di dekat pantai Pulau Christmas.
Dia mengatakan jumlah orang dalam kapal kayu tersebut mungkin lebih dari 70 penumpang.
Sebanyak 42 orang diselamatkan dari gelombang besar setelah kapal tersebut pecah.
''Kita tidak tahu pasti berapa banyak orang di kapal itu, sehingga kita harus bersiap untuk menerima kemungkinan bahwa lebih banyak mayat akan ditemukan dan jumlah korban jiwa bertambah lebih dari yang kita tahu sekarang berdasarkan angka-angka yang kita punya,'' kata Gillard.
Sementara itu, Menteri Imigrasi Australia Chris Bowen mengatakan jumlah orang di kapal tersebut mungkin mencapai 100 - sekitar 30 orang lebih banyak dari dugaan semula.
Para penumpang perahu kayu rapuh itu diyakini pencari suaka yang menuju Australia melalui Indonesia.
Rute kapal dan jati diri orang yang mengatur perjalanan mereka masih belum jelas.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang dari negara-negara seperti Sri Lanka, Iran, Irak dan Afghanistan menuju Australia dengan perahu yang disediakan oleh penyelundup manusia.
''Ini perdagangan jahat,'' kata Gillard. ''Namun, saya yakin Australia menanggapi peristiwa-peristiwa ini sebagai manusia.''
Kebijakan penanganan imigrasi tetap merupakan masalah sensitif di Australia dan Gillard mendesak kubu oposisi agar bergabung dalam penyelidikan bipartisan atas tragedi.
Partai Buruh pimpinan Gillard mendapat masa jabatan kedua bulan Agustus setelah meraih dukungan dari Partai Hijau dan politisi independen.
Baik Partai Hijau maupun anggota parlemen independen Rob Oakeshott kembali menyerukan pendekatan yang lunak terhadap kebijakan suaka.
