Siapa pemegang komando operasi Libia?

Ketika Inggris dan Prancis tampil sebagai penggerak utama dalam operasi militer Libia, banyak yang bertanya apakah keduanya juga akan menjadi pemimpinnya.

Ternyata ya dan pesawat tempur Prancis yang pertama kali melepas tembakan.

Namun sekarang, Amerika Serikat tidak bisa tidak juga menjadi pemain utama dalam babak pertama.

Menteri Pertahanan AS, Robert Gates, sudah mengatakan pada hari Minggu (20/03) bahwa Washington mengharapkan kendali atas operasi dipegang oleh koalisi yang dipimpin Prancis, Inggris, atau NATO, dalam waktu beberapa hari.

Namun hal itu tidaklah mudah.

Untuk sementara, operasi pasukan koalisi diatur dari pangkalan militer AS di Jerman oleh Komando Kawasan Afrika, Africom, Pentagon.

Pangkalan itu terletak di Stuttgart dan kekuatan udaranya bermarkas di Ramstein, Jerman.

Peran mendukung

Isu komando militer sebenarnya bukan hanya urusan praktis semata tapi juga mengandung unsur politik.

Jelas bahwa sebuah markas komando harus memiliki semua fasilitas dan komunikasi untuk melancarkan dan mengendalikan operasi.

Itulah sebabnya ketika diperlukan tindakan militer maka tugas komando dilakukan oleh sebuah pangkalan yang sudah berfungsi.

Untuk misi rumit yang melibatkan beberapa negara seperti operasi di Libia, maka yang menjadi calon sebagai pusat komando adalah NATO -yang dulu memimpin operasi pengusiran pasukan Serbia dari Bosnia- atau pangkalan AS seperti Centcom, saat invasi Irak untuk menumbangkan Saddam Hussein.

Kawasan Afrika Utara masuk dalam tanggung jawab Africom di Pentagon dan Africom menjadi pilihan yang pasti.

Africom adalah satu dari enam wilayah komando Amerika Serikat yang dibentuk pada 1997 sebagai pertanda dari meningkatnya perhatian AS pada keamanan Afrika.

Awalnya, Africom maunya berada di negara Afrika namun belakangan tampaknya susah untuk diwujudkan. Dan karena Africom dikembangkan dari Komando Eropa, maka akhirnya berada di Eropa.

Amerika Serikat berharap pada akhirnya nanti mereka hanya mendukung saja dengan fokus pengumpulan informasi intelijen.

Masalah NATO

Perdana Menteri Inggris, David Cameron -saat berbicara di parlemen- menjelaskan keinginan agar komando dialihkan ke NATO dengan menggunakan peralatan NATO.

"Sudah dicoba dan dites. Itu bekerja, membuat orang-orang bersatu dan sebelumnya pernah mengoperasikan kawasan larangan terbang," tuturnya.

Namun NATO punya masalah.

Salah satunya adalah mereka tidak bisa beroperasi dari negara anggotanya yang belum menyetujui keputusan. Turki, misalnya, tidak mendukung karena jangkauan dari operasi.

Namun Turki bukan satu-satunya, begitu juga beberapa negara lain.

Norwegia mengatakan enam pesawat tempur yang mereka siapkan tidak akan bertindak selama masih belum jelas negara yang akan menjadi komandan dalam pasukan multibangsa.

Sementara Italia sudah memperingatkan akan mengkaji kembali penggunaan pangkalannya untuk pasukan koalisi, kecuali NATO yang menjadi pusat komando.

Rencana militer NATO juga sudah dikembangkan berdasarkan pada kemungkinan lain, namun tetap saja masih belum ada lampu hijau secara politik.

"Konsultasi informal terus berlangsung," begitu kata NATO.

Dukungan wilayah

Ada juga masalah politik yang dihadapi NATO. Dukungan Liga Arab atas kawasan larangan terbang amat penting dalam lolosnya Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1973.

Namun sejak itu, muncul petunjuk tentang sejumlah keraguan dari Liga Arab dan sekaligus diperlukan upaya mendesak agar pasukan Arab terlibat dalam operasi.

Qatar sudah sepakat untuk ikut serta dan Uni Emirat Arab diharapkan akan bergabung.

Dari segi kekuatan, Qatar bisa mengoperasikan pesawat Mirage mereka untuk operasi bersama dengan pesawat tempur Prancis.

Bagaimanapun pemerintah Arab tidak terlalu mendukung komando NATO karena NATO terlibat secara mendalam di Afghanistan, yang dianggap kontroversial oleh sejumlah negara Arab.

"Liga Arab tidak ingin jika operasi sepenuhnya diletakkan di bawah tanggung jawab NATO," kata Alain Juppe, menteri luar negeri Prancis, yang mungkin tak sepenuhnya juga mendukung komando NATO.

Jadi yang tampaknya paling mungkin adalah setengah-setengah.

Michael Clark dari lembaga pengkajian Royal United Services Institute di London, mengatakan bahwa komando akan dipegang oleh negara anggota NATO namun menggunakan struktur komando NATO.

Hal itu, menurut Clark, akan bisa diterima secara militer dan politik.