Amnesty International serukan penyelidikan revolusi Mesir

Pemerintah di Mesir masih harus berupaya keras untuk mewujudkan keadilan terhadap para korban tewas dan luka dalam rangkaian aksi demonstrasi yang berujung pada revolusi Mesir dan tersingkirnya Presiden Hosni Mubarak, lapor Amnesty International.

Dalam pernyataannya lembaga pegiat HAM global ini menuntut kejelasan berbagai kasus pelanggaran HAM selama situasi Mesir rusuh dan mendesak dilakukan penyelidikan tuntas.

Menurut Amnesty masih banyak korban yang harus mendapat kompensasi sementara pelaku kejahatan belum dijatuhi hukuman.

Amnesty juga menyerukan adanya tata ulang dan reformasi menyeluruh pada kekuatan militer Mesir.

Menteri disidangkan

Dalam sebuah laporan setebal 123 halaman, Amnesty memberikan gambaran grafis tentang berbagai pelanggaran HAM dalam revolusi Mesir yang sudah banyak diberitakan terjadi selama aksi massa pada Januari dan Februari lalu.

Organisasi itu menjelaskan bagaimana pasukan kemanan menembaki warga sipil tanpa senjata, juga bagaimana mereka membubarkan aksi demo dengan brutal, menahan ribuan orang, menyiksa dan bahkan membunuh para tahanan di penjara.

Hanya sebagian kecil pihak, bahkan mereka yang kini dudukd alam pemerintahan, membantah kebenaran laporan ini.

Namun menurut Amnesty sebuah laporan resmi negara tentang apa pelanggaran yang sesungguhnya terjadi belum juga diterbitkan dengan lengkap.

Dengan berbagai alasan itu menurut lembaga ini militer mesir harus direformasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.

Laporan ini muncul hanya berselang beberapa hari sebelum mantan Menteri Dalam Negeri Habib al-Adly disidangkan, dengan dakwaan memerintahkan agar tentara menembaki peserta demo.

Mantan Presiden Mubarak dan para pembantu seniornya ditahan, sementara menjalani investigasi terhadap peran mereka dalam pelanggaran HAM tersebut.

Namun Mesir masih perlu waktu panjang sebelum menjadi negeri dimana HAM dan hukum bertahta, tuntutan yang disuarakan oleh para demonstran dalam revolusi.