Komisi Parlemen Pakistan menuntut permintaan maaf NATO
Sumber gambar, AFP
Sebuah komisi parlemen Pakistan menuntut permintaan maaf dari Amerika Serikat sehubungan dengan serangan udara NATO yang menewaskan 24 tentaranya.
Komisi -yang dibentuk untuk mengkaji hubungan dengan Washington setelah serangan pada bulan November 2011 itu- juga meminta agar serangan pesawat tanpa awak Amerika Serikat dihentikan.
Ketua komisi Keamanan Nasional, Raza Rabbani, mengatakan bahwa komisi berpendapat serangan sebagai pelanggaran atas kedaulatan dan wilayah Paksitan.
"Amerika Serikat harus mengkaji jejak kakinya di Pakistan. Ini berarti, nomor satu: penghentian serangan pesawat tak berawat di kawasan perbatasan Pakistan, dan nomor dua: tidak ada pengejaran dan sepatu bot di wilayah Pakistan," tuturnya kepada para wartawan.
Dia juga menambahkan jika jalur pasokan untk pasukan koalisi di Afghanistan ingin dibuka kembali, maka harus diberlakukan pajak.
Para pengamat memperkirakan Pakistan bisa mendapat pemasukan sekitar US$1 juta per hari dengan skema pajak tersebut.
Akan dibahas parlemen
Parlemen Pakistan akan mulai membahas rekomendasi komite mulai 26 Maret mendatang sebelum memutuskan apakah akan menerimanya atau tidak.
"Pakistan ingin mengupayakan hubungan yang baik dengan setiap negara. Pakistan juga ingin mengupayakan kepentingan nasionalnya," tutur Menteri Luar Negeri Pakistan, Hina Rabbani Khar, usai penyampaian rekomendasi komite di parlemen.
Serangan atas pos perbatasan Pakistan tahun lalu tersebut membuat hubungan antara Pakistan dan Amerika Serikat semakin memburuk dan Pakistan sampai menutup jalur untuk penyaluran pasokan ke pasukan koalisi di Afghanistan.
Washington -tak lama setelah insiden- sudah menyatakan penyesalan atas serangan lintas batas itu namun belum mengajukan permintaan maaf resmi, yang membuat sejumlah warga Pakistan marah.
Belakangan diketahui bahwa kesalahan dilakukan oleh pasukan NATO.
Kerja sama dari Pakistan dinilai sebagai hal yang amat penting bagi NATO dalam upayanya untuk menciptakan kestabilan di Afghanistan.
