Pejabat Uni Eropa kunjungi Burma

Hubungan Uni Eropa dan Burma memasuki babak baru yang ditandai dengan kunjungan Kepala kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton ke negara tersebut.

Seperti diberitakan AFP, Ashton akan bertemu dengan pemimpin oposisi Burma Aung San Suu Kyi, pada Sabtu.

Dalam kunjungannya untuk bertemu dengan pemimpin oposisi dan rejim reformis Burma terjadi sehari setelah Uni Eropa menghentikan sanksi perdagangan dan ekonomi negara tersebut.

"Uni Eropa menyambut perubahan yang luar biasa di Burma/ Myanmar dan memutuskan untuk membangun babak baru dalam hubungan kami," kata Ashton dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan Jumat malam (27/4).

"Tentu saja perubahan harus dilanjutkan -- kami ingin melihat kemajuan, terutama pembebasan seluruh tahanan politik dan upaya untuk mengakhiri konflik etnis," tambah dia.

"Kami siap untuk membantu upaya ini seperti pembangunan ekonomi dan sosial. Kami ingin melanjutkan untuk mendukung transisi demokrasi, termasuk pendampingan pemilih dan mendorong perdagangan dan investasi di negara tersebut."

Setelah bertemu dengan Suu Kyi, Ashton akan membuka kantor Uni Eropa yang baru di Rangoon.

Dalam keterangan yang disampaikan di Brunei, setelah pertemuan Eropa dan Menteri Luar Negeri ASEAN dan diplomat senior, Ashton mengatakan pembukaan kantor itu merupakan langkah pertama sebelum adanya perwakilan penuh.

Penghentian sanksi

Burma, sebelumnya diperintah oleh junta militer, mengumumkan sejumlah perubahan sejak pemilu 2010 yang memilih pemerintah sipil, yang memilki hubungan dekat dengan militer.

Penghentian sanksi Uni Eropa dilakukan usai pemilu sela yang iikuti oleh tokoh oposisi Aung San Suu Kyi.

Kiprah Suu Kyi sebagai anggota parlemen tertunda karena peraih Nobel Perdamaian ini dan sejumlah anggota parlemen terpilih dari partai Liga Nasional Demokrasi NLD, menolak untuk bersumpah 'menjaga' konstitusi yang disusun oleh militer.

Senin mendatang, Ashton akan bertemu dengan Presiden Thein Sein di ibukota Naypyidaw.

Mantan jenderal militer ini melakukan sejumlah perubahan sejak menjabat sebagai presiden, termasuk mengijinkan partai Suu Kyi mengikuti pemilu dan membebaskan tahanan politik.

Sejumlah pemimpin negara barat telah mengunjungi negara tersebut sejak pemerintah melakukan perubahan tahun lalu, antara lain Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton.

Beberapa negara juga menghentikan sanksi terhadap Burma, seperti Kanada dan Jepang.